Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Januari-Juni, 77 Karyawan di Palu Kena PHK

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Sudaryano Lamangkona (Foto: Mugni Supardi)

PALU- Berdasarkan data Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Palu, perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ke karyawannya terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa selama ini, hubungan yang tidak harmonis antara perusahaan dan karyawan berakhir dengan cara PHK.

Di tahun 2017 saja, Januari-Juni, jumlah karyawan yang di PHK sudah mencapai 77 orang dari 23 perusahaan.

“Itu data di dinas kota, mungkin bisa berbeda dengan data di dinas provinsi. Karena biasa penyelesain kasus ada yang langsung diselesaikan di tingkat provinsi, ada juga yang dilimpahkan ke kota. Kadang juga laporan masuk ke provinsi, khusus kasus PHK,” kata Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Palu, Sudaryano Lamangkona, kepada Radar Sulteng Senin (10/7).

Ke-23 perusahaan ini, menurut Sudaryano, perusahaan yang bergerak di bidang leassing, jasa pengiriman, industri, dan distributor. Senin (10/8) kemarin, pihaknya juga menerima 23 orang karyawan di salah satu industri rotan di Palu Utara yang melaporkan kasus perselisihan hak dan mungkin akan mengarah ke perselisihan PHK. Apalagi kondisi karyawan saat ini sedang dirumahkan dengan pihak perusahaan. Terkadang jika perusahaan merumah karyawan hanya ada dua penyelesaian, antara kembali dipekerjakan selebihnya mungkin putus hubungan kerja.

“Industri rotan dan kayu di Palu Utara mendominasi kasus PHK selama ini, diikuti bidang pertambangan dan distributor,” sebut Sudaryano.

Ke-77 orang karyawan yang di PHK, juga diakui Sudaryano, datang dari berbagai latar belakang masalah didominasi. Bahkan, saat ini masih banyak kasus sementara di proses untuk di mediasi, dan ada kasus yang antri untuk dimediasi. Keterlambatan mediasi ini dipengaruhi karena minimnya sumber daya manusia yaitu mediator itu sendiri.

“Sedangkan masalah ini banyak, sehingga ada yang harus antre. Peran kami hanya sampai di mediasi saja dan harus berimbang. Antara memperjuangkan hak-hak karyawan dan menjaga kenyamanan investasi dari perusahaan,” ungkap Sudaryano.

Dia berharap, ke depan pemerintah dapat mengoptimalkan pembinaan hubungan industrial, baik ke perusahaan dan karyawan. “Agar bagaimana hubungan kerja itu dapat harmonis,” pungkasnya. (cr2)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.