Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Jangan Terburu-buru Lakukan Kesepakatan MoU Tapal Batas

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

BUOL-Tokoh masyarakat Kabupaten Buol, Jhoni Hatimura, mengatakan, dirinya sangat setuju dengan pemikiran pemikiran aspiratif yang membahas dan merespon persoalan tapal batas dua provinsi yang kini terihat sedang memanas pasca ditandatanganinya tapal batas Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dengan Provinsi Gorontalo oleh Kemendagri.

“ Saya setuju saja dengan pemikiran-pemikiran saudara-saudara kita, terkait hal yang sangat prinsipil dan menyangkut hak-hak dasar kedaerahan. Sehingga, tidak boleh ada intrik politik yang bersemayam dalam rencana penandatanganan MoU kesepakatan tersebut, “ tandas Jhoy Hatimura.

Apalagi, katanya, bila itu tidak bersesuaian dengan dasar-dasar kedaulatan hukum yang telah dimiliki oleh Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah.

“ Saya setujuh bila penyelesaian tapal batas ini harus konsisten untuk mempedomani SK. Residen Manado No.700 ter tanggal 12 November tahun 1898, “ cetus Jhony.

Menurutnya, mengenai tapal batas dirinya sampat berbeda pendapat dengan Martin Liputo, Bupati Gorontalo. Tentu saja dengan argumen yang sahih dan kuat, karena Jhony yang saat itu anggota DPRD Kabupaten Buol pernah mendaki gunung yang ada tapal batasnya berupa tancapan tugu di tapal batas di Gunung Pangga perbatasan Paleleh Kabupaten Buol dengan Tilonggula Gorontalo.

“ Saya pernah bersitegang dengan Bupati Gorontalo Matin Liputo. Saya pernah berjalan kaki dari gunung Pangga ke gunung Lilato, buktinya ada tugu di kedua gunung tersebut sampai soal transmigrasi Lokal 1 dan Lokal 2 yang sudah masuk wilayah teritori Kabupaten Buol.

Jhony menyebut, saat dirinya masih anggota DPRD, pernah dipertemukan dan difasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol, DPRD Buol, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng), tokoh masyarakat dari Kabupaten Buol yaitu dari Desa Ummu dan Desa Molangato, kemudian hadir dari Gorontalo yakni Pemkab Gorontalo dan DPRD Provinsi Gorontalo.

“ Jadi, saya tau persis soal tapal batas. Dan semua dipicu oleh ketelodoran Pemprov Sulawesi Tengah pada masa itu yang mau mengakui perubahan tapal batas tersebut. Sampai saya ngamuk dalam rapat, ada saksinya bapak Wakil Bupati Buol sekarang H. Abdullah Batalipu dan Drs. Priyono Rajak, “ jelas Jhony.

Dikatakannya, dirinya metujui penandatanganan kesepakatan itu tetapi tidak boleh terburu-buru. Sebelumnya harus disampaikan juga kepada rakyat dan bukan cuma mau-maunya Pemkab Buol saja.

“ Yang mempunyai kedaulatan daerah itu adalah rakyat. Jadi semua pihak harus hadir. Jangan untuk keduakalinya kita kehilangan tongkat seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, “ pungkasnya.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.