PALU – Peringatan May Day, 1 Mei mendatang dinilai sengaja dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Palu, dalam hal ini Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu. Pasalnya, di momen hari buruh tersebut, instansi itu bakal membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremoni.
Celakanya lagi, kegiatan dengan tema May Day is Fun Day itu, meminta-minta sumbangan lewat proposal yang diedarkan ke masing-masing lembaga buruh bernaung. Hal itu disampaikan Ketua DPC Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Palu, Affandi, saat memberikan keterangan pers di Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu, Senin (23/4) kemarin.
Kegiatan yang terkesan memang seremoni tersebut, sudah dilakukan sejak tahun 2016 lalu. Dan dianggap tidak memberikan manfaat untuk peningkatan buruh.
“Sejak tahun 2016 kegiatan yang serupa juga diadakan di sebuah hotel yang hanya seremoni, kegiatan hari buruh tahun ini, Dinas Tenaga Kerja melaksanakan kegiatan seperti jalan santai dan giat bersih – bersih. Menurut saya memungut sampah tidak akan meningkatkan kualitas serikat buruh,” ungkapnya.
Dirinya menjelaskan, dengan adanya program dari Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu yang mengadakan kegiatan di dalam hotel sama halnya dengan memasung hak kaum buruh yang ada di Kota Palu. Meski kegiatan itu disebut untuk meningkatkan kapasitas buruh, namun nyatanya tidak.
“Kegiatan ini dilakukan karena adanya indikasi bahwa para lembaga buruh akan turun aksi pada May Day mendatang, kalau saja ini program tahunan dari Dinas sebaiknya jangan digelar bersama dengan peringatan kaum buruh, apalagi dibarengi dengan proposal bantuan, anehnya ada logo kami di dalam proposal itu,” terangnya.
Sementara itu, Direktur Lembaga Bagian Advokat FSB Nikeuba KSBSI Sulteng, Bahal Simangunsong SH, cukup menyesali tindakan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja. Karena pada tahun 2017 kegiatan tersebut juga dilaksanakan di sebuah hotel dengan berdialog, namun kegiatan dialog tersebut juga dianggap tidak ada tindak lanjut dari dinas terkait pada hak buruh.
“Kami akui ada nilai tambahnya, namun dialog hanyalah selesai sampai di ruangan itu saja,” katanya.
Dirinya mengatakan, pihaknya telah melakukan rencana untuk turun aksi pada May Day mendatang, dengan estimasi massa 5.000 dari delapan lembaga. Aksi dilakukan mengingat data dari pihak KSBSI di tahun 2017 terdapat 250 pekerja yang diberhentikan secara sepihak atau PHK.
“Anggaran di proposal yang dijalankan dinas tersebut, sekitar Rp 100 juta untuk kegiatan yang akan dilaksanakan di Anjungan Nusantara oleh Dinas Tenaga Kerja. Itu sebabnya kita akan melakukan aksi dengan tuntutan soal upah buruh, dengan sasaran adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Palu, DPRD Kota Palu, Mapolda Sulteng, DPRD Provinsi dan Kantor Gubernur,” kata Bahal. (who)
