Jalan Panjang Perjuangan Mempertahan Hak Rakyat

Selangkah Lagi Desa Lee Terbebas dari HGU PT SPN

- Periklanan -

Perjalanan panjang warga Desa Lee mempertahankan hak penghidupannya bakal berakhir manis. Selangkah lagi, 1.300 hektare lahan didesa itu terbebas dari penguasaan PT Sinergi Perkebunan Nusantara.

ILHAM NUSI, MOROWALI UTARA

SUASANA di ruang sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Palu seketika mengharubiru, saat Majelis Hakim mengabulkan gugatan warga Lee dalam perkara Nomor: 37/G/2018/PTUN.PL, Senin (24/6). Kabar bahagia ini pun seketika sampai ke telinga masyarakat di desa itu.

Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Arifuddin didampingi Hakim Anggota I Trijoko Stikno dan Hakim Anggota II Sahyeti Riyani membatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 00026 tertanggal 12 Huni 2009 dan Surat Ukur Nomor: 00035/Morowali Utara/2016 tertanggtal 28 Juni 2016.

HGU yang diperkarakan Irlan Oruwo, Toronei Powani, Patmos Salarupa, dan Maxigalemba Balebu tersebut luasnya mencapai 1.895 Hektare. Mencakup wilayah Desa Lee, Gontara, dan Kasingoli di Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara. 1.300 hektare dari lahan tersebut berada di wilayah Lee.

Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara mencabut surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan untuk PT Sinergi Perkebunan Nusantara (SPN) tersebut.

Kemenangan wargat Lee melawan Kepala Kantor Pertanahan Morut sebagai Tergugat I dan PT SPN sebagai Tergugat II Interfensi ini menjadi sejarah baru reforma agraria di daerah itu. Selangkah lagi, putusan itu memiliki kekuatan hukum tetap.

Irlan Oruwo (69), Penggugat I yang ditemui Radar Sulteng di Palu Selatan usai menghadiri sidang perkara di atas mengaku bahagia. Beban psikologi yang menderanya selama perkara itu berlangsung seakan sirna.

“Saya bingug mau bilang apa. Tetapi saya bahagia, karena perjuangan warga Lee yang dibantu kuasa hukum kami dapat dikabulkan hakim persidangan,” ungkapnya.

Senada rekannya, Penggugat II Toronei Powani (71) yang sebelumnya ketakutan akibat sawah miliknya terancam digusur, kini megaku lega. Ia pun yakin, dirinya terbebas dari tekanan-tekanan yang dilakukan oleh oknum-oknum warga yang pro perusahaan.

“Dulu saya sering dibujuk supaya mau menjual lahan. Saya juga sering ditekan. Tapi sudahlah, intinya saya bersyukur atas putusan ini,” ujarnya.

Bersama kedua penggugat, Kepala Desa Lee Almida Batulapa mengungkap kesyukuran yang luar biasa dirasakannya pasca pembatalan HGU tersebut. Ia senang dan bangga terhadap para hakim PTUN Palu yang dianggap telah berlaku seadil-adilnya.

“Saya sangat bersyukur dan bangga kepada majelis hakim PTUN Palu yang telah menyatakan mana yang benar dan mana yang salah,” kata Almida.

Almida yang menjadi simbol perjuangan warga Lee mempertahankan hak penghidupannya itu juga optimis, amar putusan majelis hakim PTUN Palu adalah jawaban atas permohonan mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab itu, ia tidak yakin upaya banding yang akan dilakukan pihak terguat akan patah.

- Periklanan -

“Perjuangan kami berdasarkan fakta dan bukti-bukti. Kami yakin pembatalan oleh hakim adalah keputusan yang sangat tepat,” tandasnya.

Pasca sidang tersebut, kades Lee bersama warganya kemudian menggelar acar syukuran. Acara itu menurut mereka sebagai ungkapan terimkasih kepada sang pencipta.

Warga Lee yang datang berombonggan menumpangi delapan unit kendaraan roda empat nampak sibuk mempersiapkan tenda. Sementara para perempuan sibuk mempersiapkan hidangan.

Masih di tempat yang sama, Kuasa Hukum penggugat Yansen Kundimang menyebut keputusan majelis hakim PTUN Palu adalah tepat. Hal itu didasari tiga alatbukti yang berhasil mereka hadirkan dalam persidangan sejak delapan bulan lalu.

“Kami sudah berbuat maksimal dan hasilnya sangat memuaskan. Namun kami tetap menghormati proses peradilan ini. Apakah pihak tergugat akan melakukan banding, nanti kita lihat dalam 14 hari kedepan,” sebut Yansen.

Kuasa Hukum Tegugat II Interfensi Viktor Posawa, yang dihubungi Radar Sulteng via telepon, Rabu (29/6) sore, memastikan PT SPN akan melakukan banding atas putusan pembatalan KTUN tersebut.

“Kami yakin hukum akan tegak dan kebenaran akan muncul. Karena itu kami memastikan akan banding,” tegas Viktor.

Sengketa agraria yang menyeret ketiga pihak tersebut telah berlangsung sangat lama. Tidak hanya ancaman kehlangan hak atas kepemilikan tanah, para warga kerap mendapat tekanan dari berbagai pihak.

Warga Lee juga merasa tak dianggap setelah sadar lahan mereka dijadikan bagian dari agunan senilai Rp60 miliar oleh PT SPN. Fakta ini baru terungkap dalam persidangan sebelumnya.

Menurut kuasa hukum penggugat, KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat sejatinya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 28 UU Nomor 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan UU Nomor 18/2004 tentang Perkebunan.

KTUN yang menjadi objek sengketa juga bertentangan dengan, Peraturan Pemerintah Nomor 40/1996, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/1999, dan Peraturan menteri Agraria Nomor 2/1996 tentang Pengukuran dan pemetaan untuk penyelenggaraan Pendaftaran tanah.

Selain itu, bertentangan pula dengan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21/1994 tentang tata cara perolehan tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal, serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.

Akibat keputusan Kepala Kantor Pertanahan tersebut, masyarakat tiga desa, khususnya Lee telah merugi. Pasalnya, para penggugat serta masyarakat dan Pemerintah desa Lee tidak pernah dilibatkan dalam proses terbitnya objek sengketa a quo.

Parahnya lagi, tergugat tidak pernah memberikan informasi atau mengungumkan penerbitan HGU PT SPN di lahan masyarakat Lee. KTUN itu baru diketahui melalui kuasa hukum para penggugat pada 14 Januari 2019. Keteledoran itu juga tidak bisa dibantah tergugat dalam persidangan. (**)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.