Isu Lulus PNS Bayar Mahar Marak di Tolitoli

- Periklanan -

TOLITOLI-Isu adanya peluang lolos menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Tolitoli, khususnya bagi yang gagal dalam tes CPNS 2018, kembali berhembus.
Kabarnya, mereka yang gagal dalam tes di akhir 2018 lalu, masih punya peluang untuk duduk sebagai abdi negara, namun harus memenuhi syarat yaitu membayar mahar dalam bentuk uang tunai kepada yang disebut-sebut oknum pengurus.
“Nilainya bervariasi, ada guru yang dimintai 50 hingga 90 juta, yang gagal formasi kesehatan dan teknik dimintai hingga 100 juta lebih. Bahkan harus memperlihatkan angka terakhir dalam buku rekening sebagai bukti kuat,” ungkap inisial Su peserta tes CPNS yang mengaku pernah ditawari peluang lolos pada formasi guru yang masih kosong, dengan permintaan mahar puluhan juta.
Su mengaku, tidak langsung mengiyakan tawaran tersebut, kendati mengenal oknum tersebut. Ia lebih memilih untuk menjadi PNS murni dengan hasil dan kemampuan sendiri. Sebab, dampak dari perbuatan tersebut, menurut dia, sangatlah tidak baik, karena berawal dari perbuatan yang tidak baik.
Selain itu saat bekerja pun tidak akan maksimal, sebab yang terpikirkan adalah bagaimana mengembalikan uang mahar yang sudah dikeluarkan.
“Akhirnya menghalalkan segala cara, korupsi dibuat, macam-macam cara dikerjakan supaya uang kembali. Ini kan mental buruk, bagaimana daerah ini, bangsa ini mau baik jika sistemnya saja sudah parah begitu,” mirisnya.
Pengakuan lainnya, insial Yu warga dibilangan Kecamatan Baolan mengatakan hal yang sama. Belum lama ini, ia mendapat tawaran yang sama, lolos PNS. Syaratnya juga sama, bayar mahar.
“Tadinya saya langsung tertarik, tapi kemudian orangtua melarang, karena beberapa bulan lalu di 2018 kan ada kasus penipuan CPNS. Ya bisa saja sama, mungkin ini penipuan juga,” ungkapnya khawatir.
Menanggapi isu yang beredar, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Tolitoli Usman Taba SE menegaskan, bahwa isu tersebut tidak benar. Bahkan, ia mengaku baru mendengar modus isu tersebut.
“Saya baru tahu ada isu seperti itu, tapi insyaallah tes CPNS kali ini tidak disusupi hal-hal seperti itu. Tidak ada isu itu. Tapi, jika ada yang bisa membuktikan, dan ada buktinya, silakan dilaporkan saja. Kan ada jalur hukum bisa ditempuh,” ungkap Usman belum lama ini.
Jawaban yang sama juga ditegaskan Sekkab Tolitoli Drs. Mukaddis Syamsuddin. Ujarnya, pelaksanaan tes CPNS 2018 sudah sangat transparans, ada pengawasan langsung dari pusat, melalui sistem komputerisasi. Karena itu, menurutnya, akan sangat sulit bagi seorang oknum untuk melakukan penipuan atau kecurangan dalam penerimaan PNS kali ini.
Sementara, Ketua LSM Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK) Sulteng, Hendri Lamo mengingatkan, yang harus diwaspadai Pemkab Tolitoli bukanlah sistem dalam pelaksanaan tes CPNS, tapi hasilnya akhirnya.
Mengingat hasil tes lalu, ternyata tidak memenuhi kuota. Banyak yang tidak lulus karena nilai passing grade yang rendah. Nah, setelah itu dilanjutkan seleksi tahap kedua untuk mengisi formasi yang belum terpenuhi. Maka, lanjut Hendri, ini yang kemungkinan bisa dikuasai dan menjadi peluang oknum “internal” untuk mengkomersilkan kuota kosong. Dan bisa jadi, kepala BKPSDM maupun terkait lainnya tidak mengetahui hal itu.
“Ya kami berharap, paradigma penerima CPNS di Tolitoli akan berubah. Tidak seperti dulu, dikit-dikit uang, dikit-dikit rekomendasi pejabat. Mau jadi apa daerah ini, kalau PNS nya merupakan hasil kolusi dan nepotisme, tidak ada pekerjaan beres, semuanya malah jadi berorientasi menguntungkan diri sendiri,” sarannya.(dni)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.