Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

IPM dan PII Curhat Masalah Pendidikan ke Fraksi PKS DPRD Sulteng

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PALU-Dua organisasi pelajar, yakni lkatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dan Pelajar Islam Indonesia (PPI), memanfaatkan hari aspirasi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, untuk menyampaikan ragam masalah terkait masalah pendidikan, Senin (24/8).

Kedatangan pengurus dua organisasi pelajar tersebut, diterima di ruang Fraksi PKS DPRD Sulteng. Yang menerima, Ketua Fraksi PKS, Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag., MH, Wakil Ketua Fraksi, Sri Atun, dan Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sulteng, H. Tahir H. Siri, SE., MH.

Kepada anggota Fraksi PKS DPRD Sulteng, Ketua Pimpinan Wilayah PII Sulteng Fahmi Yusuf, mengatakan kedatangan mereka di gedung DPRD Sulteng, dalam rangka meneruskan aspirasi pelajar, dan dalam rangka menyelematkan generasi.

“Aspirasi yang kami sampaikan hari ini, merupakan hasil analisis persoalan pendidikan selama pandemi Covid-19 bersama teman-teman IPM dan Ikatan Pelajar NU,”katanya.

Menurut Fahmi Yusuf, ada tiga isu utama yang mereka sampaikan dari hasil analisis tersebut. Yakni, meminta pemerintah untuk memfasilitasi belajar Daring bagi guru dan siswa, dengan menyediakan paket internet hemat bahkan jika perlu gratis.

“Kami juga meminta pemerintah, untuk membuka proses belajar mengajar tatap muka di sekolah, khususnya di kabupaten atau daerah yang telah ditetapkan sebagai zona hijau dan kuning. Lebih khusus lagi, daerah yang tidak memiliki akses jaringan internet memadai,”tambahnya.

Aspirasi ketiga, meminta pemerintah untuk melibatkan organisasi pelajar untuk turut dalam pembinaan pelajar, guna mengurangi terjadinya degradasi moral dan karakter dari penerapan belajar mengajar jarak jauh di masa pandemi.

Ketua IPM Sulteng, M. Amrul Khair, menambahkan bahwa kondisi saat ini harusnya pemerintah sudah menetapkan kondisi Darurat Pendidikan. Indikasi ini, sebenarnya sudah dapat dilihat dari keluarnya Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 4 tahun 2020, tentang Strategi Penerapan Kegiatan Belajar di Masa Pandemi Covid-19.

“Juga bisa dilihat dari persoalan-persoalan secara nasional bagi pelajar, orangtua maupun guru dalam menghadapi metode belajar Daring selama Pandemi. Untuk Sulawesi Tengah, juga ada edaran Gubernur Sulawesi Tengah No 420/356 Dikbud tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Satuan Pendidikan PAUD/RA/SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK dan Satuan Pendidikan lainnya pada tahun Pelajaran 2020/2021 di masa pandemi Covid-19. Indikasi-indikasi ini, sebenarnya sudah cukup bagi pemerintah, untuk menetapkan kondisi darurat pendidikan,”kata Amrul.

Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, menanggapi aspirasi IPM dan PII, mengatakan bahwa segala masukannya diterima sebagai aspirasi yang kemudian akan ditindaklanjuti ke pihak-pihak terkait.

Terkait aspirasi perlunya dilibatkannya IPM dan PII dalam pembinaan karakter pelajar, secara tegas Wiwik meminta kepada pengurus IPM dan PII, sekolah mana saja yang menolak kehadiran IPM dan PII untuk memberikan pembinaan kepada siswa.

“Tetapi kalian ketika datang ke sekolah, juga harus jelas kurikulum atau silabus pembinaannya, sehingga sekolah bisa melihat dan mengevaluasi, bagaimana model pembinaan yang kalian lakukan,”tegas Hj Wiwik yang juga mantan Ketua IPPNU.

Terkait usulan pemberian paket internet murah dan gratis, sekilas Hj. Wiwik menyampaikan bahwa untuk anggaran 2021, pemerintah daerah akan fokus dalam penanganan bencana alam likuifaksi dan gempa yang melanda wilayah Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Sigi pada 28 September 2018 yang lalu.

“Tetapi aspirasi ini, insya Allah akan kami teruskan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Dinas Informasi,”janjinya.

Wakil Ketua Fraksi PKS, Sri Atun, menambahkan bahwa terkait keluhan orangtua terhadap pembelajaran Daring, hal yang sama juga dikeluhkan oleh para guru. Saat ini, banyak guru yang bertambah beban tugasnya. Juga diakui, bahwa Daring juga kurang maksimal dibandingkan dengan pembelajaran Luring atau tatap muka langsung.

“Tapi keadaanlah yang membuat kita seperti ini. Kita tinggal ambil hikmahnya, bahwa orangtua makin sadar dengan pendidikan anaknya, dan guru pun makin sadar teknologi, karena mereka dituntut harus bisa membuat pembelajaran online,”katanya.

Sekretaris FPKS, H. Tahir H. Siri, sepakat dengan aspirasi terkait perlunya dibuka pembelajaran luring di daerah-daerah yang telah dinyatakan sebagai zona hijau dan kuning. Terutama kata H. Tahir, daerah yang masih sulit akses internetnya.

“Tetapi semua harus dilakukan dengan tetap menerapkan protokol Covid secara ketat. Usulan ini akan kami teruskan ke pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah,”tandasnya.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.