Inkindo Sulteng Sebut Konsultan Lokal Sengaja “Dimatikan”

- Periklanan -

Ketua Inkindo Sulteng, Gufran Ahmad (tengah) saat memberikan keterangan persnya terkait keresahan sejumlah pelaku usaha jasa konsultasi di Sulawesi Tengah, dengan adanya regulasi yang seolah mematikan konsultan di daerah. (Foto: Agung Sumadjaya)

PALU – Para pelaku usaha jasa konsultansi di Sulawesi Tengah menganggap kebijakan yang dibuat terkait pemaketan pekerjaan jasa konsultansi yang menggunakan dana APBN, seolah mematikan para konsultan daerah. Kebijakan tersebut hanya menguntungkan para pelaku usaha jasa konsultansi dari luar daerah yang berkualifikasi golongan besar.

Protes ratusan pelaku usaha jasa konsultasi di Sulawesi Tengah itu, disampaikan pengurus Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Sulawesi Tengah, melalui Ketuanya, Gufran Ahmad. Apa yang menjadi keresahan mereka, terkait kebijakan yang sudah berjalan beberapa tahun ini, diungkapkan dalam keterangan pers kepada sejumlah wartawan, Sabtu (6/10) di Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu.

Dikatakan Gufran, Dewan Pengurus Inkindo Sulawesi Tengah saat ini, beranggotakan 103 perusahaan jasa konsultasi. Di mana, 98 persen diantaranya, berkualifikasi golongan kecil dan menengah, yang keberatan dengan adanya kebijakan pemaketan pekerjaan jasa konsultansi ini. “Pemaketan pekerjaan jasa konsultansi ini, terjadi pada pelelangan pekerjaan jasa konsultasi Tahun Anggaran 2017 dan 2018 di lingkup BWSS Wilayah III, BPJN dan P2JN wilayah Sulawesi Tengah,”ungkap Ketua Inkindo didampingi Sekretaris Inkindo, Zulfinardi dan Wakil Ketua Inkindo, Hermansyah.

Pemaketan yang dimaksud kata dia, adanya beberapa pekerjaan jasa konsultansi dengan lokasi berbeda,digabung menjadi 1 paket pekerjaan yang mengakibatkan nilai paket pekerjaan tersebut menjadi besar. Di mana untuk paket pekerjaan di atas dari Rp2,5 miliar, hanya dapat diikuti oleh perusahaan konsultansi dengan kualifikasi besar. Sedangkan, para perusahaan berkualifikasi golongan kecil dan menengah hanya boleh ikut pada paket pekerjaan Rp1,5 miliar ke bawah. “Ini lah yang patut kami duga memang sengaja dibuat, agar kami tidak bisa ikut. Padahal jika paket-paket tersebut tidak disatukan, perusahaan-perusahaan jasa konsultansi di daerah pasti bisa ikut, dengan nilai yang di bawah Rp1,5 miliar,” tutur Gufran.

- Periklanan -

Contohnya kata dia, paket pegawasan 3 ruas jalur Nasional di wilayah Parimo hingga Poso yang menggunakan biaya APBN, dikeluarkan Satker P2JN (Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional), paketnya disatukan sehingga nilai kontraknya menjadi Rp5 miliar. Padahal, seharusnya, setiap ruas tersebut dapat diberikan masing-masing 1  konsultan. Sebab pelaksana proyek atau kontraktornya pun di tiap ruas juga berbeda-beda. “Kami punya kualifikasi k (kecil) sudah pasti tidak bisa ikut, sehingga otomatis yang dapat perusahaan dari luar yang kualifikasi b (besar),” terangnya.

Bukan hanya itu saja, untuk paket pekerjaan irigasi dan sungai, serta jalan dan jembatan, bukan suatu pekerjaan yang spesifik yang hanya mampu ditangani oleh konsultan besar, serta membutuhkan tenaga ahli dan pearlatan yang spesifik dan tidak tersedia di Sulteng. Di Provinsi Sulteng sendiri, tersedia jasa konsultansi yang memiliki sumber daya, baik tenaga ahli dan peralatan yang dibutuhkan dalam menunjang kesuksesan pelaksanaan pekerjaan. “Justru yang menang perusahaan besar dari luar daerah, yang notabenenya juga menggunakan tenaga ahli yang berdomisili dari Sulawesi Tengah, sehingga patut pula diduga terjadi konspirasi, dan ini tidak sesuai dengan apa yang diajukan saat penawaran,” sebut Gufran.

Kondisi itu lanjut Gufran, juga diperparah dengan adanya Surat Edaran (SE) Menteri Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat Nomor : 11/SE/M/2016 tertanggal 9 April 2016. Di mana dalam SE Menteri itu, kerjasama antara perusahaan yang menangani pekerjaan dengan perusahaan konsultansi, dalam hal ini KSO, hanya bisa dilakukan antara perusahaan yang sama-sama berkualifikasi besar. “Dengan adanya SE ini secara otomatis semakin menutup peluang dan kesempatan konsultan kecil dan menengah. Kebijakan ini juga berpotensi mematikan perusahaan jasa konsultasi kecil dan menengah yang mayoritas berada di Sulawesi Tengah,” ungkapnya, sembari menegaskan, bahwa kebijakan tersebut sangat tendensius, diskriminatif parsial serta sama sekali tidak mempertimbangkan aspek sosio-ekonomis di mana pekerjaan itu dilaksanakan.

Adanya kebijakan dan regulasi ini juga, dinilai memang sengaja membuat para konsultan di daerah,  tidak bisa berkembang untuk meningkatkan kualifikasinya menjadi menengah dan besar. Sehingga, seluruh pekerjaan jasa konsultasi bisa dengan leluasa didapatkan oleh perusahaan konsultansi besar dari luar daerah bahkan perusahaan Negara. “Perusahaan negara yang seharusnya bisa bersaing di luar negeri, minimal tingkat asean, malah harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan kecil dan menengah di daerah, ini kan namanya persaingan tidak sehat,” tegas Gufran.

Lebih jauh disampaikan Gufran, tidak hanya berdampak bagi para konsultan yang ada di daerah saja, atas kebijakan tersebut, perputaran uang di daerah ini pun, tidak berdampak apa-apa dari jasa konsultansi ini, sebab, yang mendapatkannya adalah orang-orang dari luar daerah. “Begitu mereka dapat untung, tentu dia gunakan di luar Sulawesi Tengah bukan di daerah ini,” jelasnya.

Adapun langkah yang ditempuh Inkindo Sulteng, sebut Gufran, yakni dengan mengirimkan surat somasi atas kebijakan tersebut kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dan ditembuskan ke Presiden serta sejumlah instansi terkait. Langkah yang ditempuh Inkindo Sulteng ini pun, mendapat apresiasi dari pengurus Inkindo dari sejumlah daerah, yang bernasib sama dengan Sulawesi Tengah. “Memang starting point-nya kami Inkindo Sulteng yang mulai, dan rencananya rekan-rekan lain di luar Sulteng juga akan membuat surat serupa yang ditandatangani bersama-sama,” tandas Gufran. (agg)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.