Ini Sembilan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi di SuLteng

- Periklanan -

FOKUS TIGA HAL: Para pimpinan SKPD mengikuti rakor dengan KPK baru-baru ini. (Foto: Humas Pemprov Sulteng)

INILAH sembilan rencana aksi pencegahan korupsi di Sulteng. Pertama Perencanaan Kegiatan, ke depan pemerintah provinsi melakukan pembenahan proses perencanaan kegiatan secara transparan, akuntabel, dan terintegrasi melalui implementasi aplikasi perencanaan kegiatan berbasis elektronik (e-planning).

Kedua, Penganggaran Keuangan. Ke depan Pemda akan melakukan pengelolaan APBD secara transparan, akuntabel, dan terintegrasi sejak perencanaan, penganggaran, penatausahaan anggaran keuangan melalui implementasi aplikasi penganggaran keuangan berbasis elektronik.

Ketiga, Pengadaan Barang dan Jasa. Pemda Provinsi Sulteng agar membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang mandiri, terlepas dari intervensi pihak lain serta didukung oleh SDM yang kompeten dan infrastruktur yang memadai.

- Periklanan -

Keempat Perizinan /Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pembenahan dan perbaikan sistem pelayanan perizinan /rekomendasi secara on line yang terintegrasi. Ke depan pemohon izin tidak lagi berhubungan langsung dengan SKPD teknis.

Kelima Manajemen SDM. Pemberian TPP, bukan hanya berdasarkan kehadiran tetapi lebih berdasarkan kinerja. Keenam, Penguatan Peran Inspektorat. Pemda Provinsi Sulteng agar melakukan penguatan kapasitas inspektorat yang independen dan berperan aktif dalam pengawalan pengelolaan keuangan daerah secara periodik baik dalam tahap perencanaan (pre) pelaksanaan dan penatausahaan keuangan (current) maupun pelaporan paska kegiatan selesai (post).

Ketujuh, Pendapatan  daerah.   Pemda Provinsi Sulteng menerapkan aplikasi berbasis elektronik dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang terintegrasi dengan instansi terkait.

Delapan, Pembenahan Aset Daerah. Pemda Sulteng agar menyusun data base aset daerah dan menginventarisir aset daerah yang bermasalah. Sembilan, Sumber Daya Alam. Penerapan ketentuan yang berlaku dalam UU no,23 /2014 terkait SDA dan Pembenahan tata kelola paska penyerahan dokumen IUP.(awal)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.