Ini Rekomendasi Dewan Soal Tanah HGB PT. SPM

- Periklanan -

PALU – Hearing DPRD Palu, Senin (30/7)  yang menyoal tuntutan pencabutan perpanjangan IMB dan Perpanjangan HGB PT Sinar Putra Murni (SPM) menghasilkan empat rekomendasi.

Hearing yang menyoal perpanjangan HGB PT Sinar Putra Murni di DPRD Palu, Senin (30/7). (Foto: Zainudin Jacub)

Anggota Komisi C Rusman Ramli mengungkapkan, rekomendasi pertama meminta kepada Pemkot Palu untuk menghentikan segala aktivitas di atas semua lahan sertifikat HGB yang ditertibkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) di wilayah Kelurahan Talise dan Kelurahan Tondo.

Rekomendasi kedua, meminta Kantor Pertanahan Kota Palu dan Kanwil BPN untuk mencabut dan tidak memperpanjang serta mencabut semua status hukum sertifikat HGB dengan segala akibat hukum yang terjadi dengan segala akibat hukum dari pencabutan tersebut.

- Periklanan -

“Yang ketiga adalah pencabutan IMB dan sertifikat perpanjang PT Sinar Putra Murni,” katanya.

Yang keempat, pencabutan sertifikat hak guna bangunan perpanjangan hak guna Bangunan PT Sinar Putra Murni seluas 46.700 meter hektar.

Dari amatan, ratusan warga dari dua kelurahan yang ada dalam wilayah Kecamatan Mantikulore, kembali mendatangi kantor DPRD Palu sekitar pukul 11.00.

Selain menghadiri hearing mereka juga mempertanyakan kelanjutan penanganan perpanjangan  HGB dan HGU, yang menurut kabar telah diizinkan oleh BPN. Hearing dipimpin Sofyan R Aswin.(zai)

Selengkapnya dapat dibaca di harian umum Radar Sulteng edisi Selasa (31/7/2018)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.