Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Ini Perkembangan Terbaru Sidang Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Palu

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Ilustrasi (@jpnn.com)

PALU – Perkara dugaan korupsi dana Hibah KONI Palu terus bergulir di meja hijau. Teranyar, dua terdakwa masing-masing mantan Ketua Harian KONI Palu Djikra Garontina dan mantan Bendahara KONI Palu Kasrianto Abdi member keterangan di Pengadian Negeri Palu, Senin (13/11).

Di hadapan majelis hakim yang diketuai hakim I Made Sukanada SHMH terdakwa Djikra Garontina dan Kasrianto Abdi mengakui kalau pertanggungjawaban dana hibah KONI Palu sebesar  Rp2,7 miliar belum lengkap.

“Pihak dari Inspektorat pernah menyuruh untuk melengkapi pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran itu yang belum lengkap. Jumlah temuan inspektorat saat itu sebesar Rp600 juta lebih, atau di bawah Rp1 miliar,” kata terdakwa Kasrianto Abdi menjawab pertanyaan Majelis Hakim.

Dia (Kasrianto) menguraikan, tahap pertama dana hibah KONI Palu jumlahnya sebesar Rp 700 juta. Sementara tahap II senilai Rp 2 miliar. Dana hibah pertama itu diperuntukan untuk operasional, termasuk untuk kegiatan yang di ikuti KONI Palu. Sementara Rp 2 miliar itu digunakan untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi di Kabupaten Poso Tahun 2014.

“Untuk dana hibah sebesar Rp2 miliar yang dicairkan di Bank. Saat itu bersama beberapa pihak panitia kontingen Porprov. Itu karena diperintahkan ketua kontingen Sadli Lesnusa dan ketua harian atas perintah ketua umum, Andi Mulhanan Tombolotutu,” tutur saksi lagi.

Setelah dari bank kata Kasrianto, uang itu kemudian dibawa ke KONI Palu tepatnya di ruangan ketua harian atau ruang kerja terdakwa Djikra Garontina. Di ruang tersebut ada ketua harian, ketua umum Andi Mulhanan Tombolotutu dan ketua kontingen Porprov P Sadli Lesnusa dan beberapa pengurus KONI Palu dan panitia kontingen.

Selanjutnya dana itu dibagi langsung ke masing-masing cabor yang diikuti Kontingen Porprov Palu di Kabupaten Poso. “Pembagian dana Rp 2 miliar itu berlangsung selama dua hari,” sebut Kasrianto Abdi, dibenarkan terdakwa Djikra Garontina.

Ternyata dana Rp 2 miliar tersebut masih ada yang tersisa setelah dibagi. Sisanya dibawa ke perhelatan Porprov. Uang tersebut saat itu berada di mobil yang ditumpangi ketua kontingen Sadli Lesnusa.

Di Kabupaten Poso,  terdakwa Kasrianto Abdi mengaku tidak menerima keuntungan dari dana Rp2 miliar itu selain hanya honor.

Untuk pertanggungjawabannya baru dibuat terdakwa setelah pulang dari Kabupaten Poso. “Pertanggungjawaban yang saya buat seperti pembayaran honor dan pembelanjaan kelengkapan alat olahraga, atau dana yang saya belanjakan selama kegiatan,” sebutnya lagi.

Setelah mengikuti kegiatan, dana Rp2 miliar yang telah digunakan masing-masing cabor ternyata masih tersisa sebesar Rp114 juta. Sisa dana itu ada sama terdakwa Djikra Garontina. Rencananya akan dikembalikan ke kas negara. Hanya saja itu tidak terjadi, sisa dana hanya diserahkan ke ketua kontingen Sadli Lesnusa. Terdakwa Kasrianto Abdi yang meminta langsung sisa dana itu dari terdakwa Djikra Garontina, karena diperintahkan oleh ketua kontingen Sadli Lesnusa.

“Saya dihubungi pak Sadli Lesnusa. Dia memerintahkan saya mengambil sisa uang itu dari pak Djikra. Selanjutnya saya serahkan ke pak Sadli Lesnusa dan buktinya ada,” ucap terdakwa Kasrianto Abdi.

Hanya diapakan selanjutnya uang tersebut, terdakwa tidak mengetahuinya secara persis lagi. Miris terungkap kalau ternyata terdakwa Kasrianto Abdi dalam pengelolaan anggaran kegiatan Porprov sebesar Rp2 miliar itu, hanyalah selaku Wakil Bendahara. Bendaharanya ialah Irmawati Alkaf.

Ini menuai pertanyaan dari Majelis Hakim, I Made Sukanada yang didampingi dua hakim anggota Felix Da Lopez SH MH dan Margono SH MH. Pasalnya fakta sidang terdakwa lebih berperan mengelola dana itu, sementara jabatannya menurut surat keputusan (SK) hanyalah wakil bendahara, ketimbang dikelola langsung bendahara panitia kegiatan Irmawati Alkaf.

“Apa ada yang perintah sodara? Terus apa sudah diketahui atau dikoordinasikan kepada Irmawati Alkaf selaku bendahara mengikuti kegiatan. Kenapa bukan Irmawati Alkaf yang mengelolanya? terus sebagai Wakil Bendahara mengikuti kegiatan itu ada SK-nya,” tutur hakim ketua I Made Sukanada menanyakan terdakwa Kasrianto Abdi.

Terhadap pertanyaan itu, Kasrianto Abdi dengan jujur menjawab kewenangan pengelolaan dana hibah Porprov senilai Rp2 miliar karena perintah langsung dari ketua kontingen kegiatan mengikuti Porprov Sadli Lesnusa yang kala itu menjabat sebagai Kadisdikbud Kota Palu. Dia menerima perintah itu karena bendahara kegiatan Irmawati Alkaf sedang berada di luar  Kota Palu.

“Awalnya saya koordinasikan ke ketua kontingen kalau tidak bersedia mengelola dana itu. Hanya tetap saja diperintakan ketua kontingen Sadli Lesnusa. Karena kata pak Sadli saat itu bendahara ibu Irmawati Alkaf ada urusan keluar daerah,” tutur Kasrianto Abdi lagi yang langsung disanggah ditegas majelis hakim.

“Benar itu, jangan hanya menyebut nyebut nama orang, karena akhirnya bisa berimplikasi hukum. Kita disini mecari kebenaran, fakta,” sambung hakim ketua I Made Sukanada menyakinkan kembali kebenaran dari keterangan terdakwa Kasrianto Abdi.

Lima kali majelis hakim meyakinkan kebenaran dari keterangannya itu, tetapi terdakwa Kasrianto Abdi pun tetap kukuh menjawabnya kalau dia berani mengelola karena perintah ketua kontingen Sadli Lesnusa.

Dia juga menegaskan bahwa perkara itu berujung ke meja hijau benar disebabkan pertanggung jawaban atas penggunaan anggaran itu  yang belum lengkap, karena adanya temuan inspektorat.

“Pertanggung jawaban yang Rp 2 miliar itu belum lengkap. Karena pertanggung jawaban dari masing-masing cabor juga belum lengkap yang mulia. Seperti salah satunya cabor sepak bola,” sebutnya lagi.

Sekaitan dengan belum lengkapnya pertanggung jawaban penggunaan anggaran Rp 2 miliar itu, juga dibenarkan serta diakui terdakwa Djikra Garontina. Terdakwa Djikra paling rentan memberikan keterangan sekaitan dengan tanggungjawabnya yang tidak lepas karena perintah Ketua Umum KONI Palu Andi Mulhanan Tombolotutu.

“Pencairan dana Rp 2 miliar itu dilakukan bendahara (terdakwa Kasrianto Abdi) karena perintah saya. Dan itu karena perintah dari Ketua Umum pak Andi Mulhanan Tombolotutu” ujarnya.

Dia juga membenarkan dana tersebut disimpan di ruangannya setelah pencairan dari bank. Saat itu ada ketua kontingen Sadli Lesnusa dan ketum KONI Palu Andi Mulhanan Tombolotutu. Untuk kemudian dibagikan ke masing-masing cabor, dengan jumlah yang berbeda beda, kata Djikra Garontina semua atas perintah ketum KONI Palu.

Dia juga menerangkan  soal sisa dana Rp114 juta, dari total dana Rp2 Miliar. Sisa anggaran kegiatan porprov ke VII di Kabupaten Poso benar ada sama dia tetapi hanya sebatas dititipkan. “Saya sudah kembalikan ke bendahara karena diminta oleh ketua kontingen pak Sadli Lesnusa,” aku Djikra.

Jika terdakwa Kasrianto Abdi mengaku tidak tahu persis dana itu selanjutnya kemana, sebaliknya terdakwa Djikra mengakuinya kalau sisa dana itulah yang dibagi-bagikan kembali di antaranya untuk bantuan proposal Persipal Palu, Perbakin dan kegiatan Gateball. Dana itu akhirnya dibagi-bagikan lagi semua atas perintah ketua umum KONI Palu. “Perintahnya hanya lisan yang mulia tidak ada tertulis,” cetus Djikra.

Meski mengakui pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana hibah KONI Palu itu belum lengkap, kedua terdakwa ini tetap mengaku dihadapan majelis hakim sama sekali tidak lagi menikmati dana hibah KONI Palu tersebut selain honor sebagai panitia kegiatan Porprov.

“Hanya honor saja yang kita dapatkan, selain itu tidak ada yang mulia,” kata terdakwa Kasrianto Abdi yang diakui pula terdakwa Djikra Garontina.

Kedua terdakwa ini juga menyepakati bahwa keterangannya tetap sama jika harus saling bersaksi. Karena tetap menyetujui majelis hakim tinggal mengambil sumpah kedua terdakwa. Sidang lanjutan perkara ini akan dilanjutkan pekan mendatang dengan agenda tuntutan. (cdy)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.