Implementasi Bela Negara Bidang Kehutanan Keseimbangan Antara Aspek Manfaat Dengan Aspek Ekologis

Oleh : Robby F. Nuraga S.Sos, M.Si *)

- Periklanan -

BEBERAPA waktu yang lalu, Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XVI Palu Sulawesi Tengah menyelenggarakan kegiatan Rapat Pembahasan Rencana Trayek Batas Luar dan Fungsi Kawasan Hutan di Kabupaten Banggai. Kegiatan tersebut, dihadiri oleh 20 orang Camat dimana wilayah kerjanya masih memiliki luasan kawasan hutan yang potensial untuk diintervensi bagi kegiatan tata batas definitif dan sebagai upaya proteksi terhadap fungsi kawasan hutan.

Ada catatan penting dan menarik yang penulis garis bawahi dalam penyampaian materi terkait pemanfaatan kawasan hutan yang disampaikan oleh beberapa narasumber yaitu bahwa aspek manfaat dan aspek ekologis harus dijadikan sebagai pedoman dalam pengelolaan hutan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Karena itu, Penulis sangat tertarik mengangkat isu sentral dalam tulisan ini yakni tentang konektivitas antara bela negara, aspek manfaat dan aspek ekologis hutan.

BELA NEGARA
Konsep bela negara menjadi topik yang dianggap “seksi” untuk terus diperbincangkan dan sangat esensial untuk diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Betapa tidak, negara Indonesia dikenal oleh masyarakat internasional sebagai sebuah negara yang memiliki masyarakat pluralistik atau majemuk berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan.

Hildred Geertz mengatakan bahwa di negara Indonesia terdapat lebih dari 300 suku bangsa dimana masing-masing memiliki bahasa dan identitas kebudayaan yang berbeda-beda. Kemajemukan masyarakat dan kebudayaan tentu saja memiliki konsekuensi yang menyertainya yaitu terdapat perbedaan-perbedaan dalam gagasan, cita-cita, pandangan hidup serta pola-pola kelakuan dan aktivitas masyarakat. Sebagian besar masyarakat Indonesia bermukim di wilayah-wilayah pedalaman dan pesisir pantai dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dilingkungan sekitarnya termasuk pada kawasan hutan. Lingkungan (hutan) dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan ternyata dimanfaatkan pula untuk kepentingan-kepentingan ekonomi oleh pihak-pihak lain.

Kesadaran akan kondisi sosial-budaya dan sosial-ekonomi inilah yang mendorong para Founding Fathers (pendiri bangsa) untuk merumuskan dan mendorong tumbuh-kembangnya gagasan bela negara yang sesuai dengan citra diri bangsa Indonesia sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan negara Indonesia. Bahwa pola-pola kelakuan dan aktivitas masyarakat tidak hanya diarahkan bagi upaya pembentukkan persatuan dan kerukunan sosial saja tetapi juga harus dapat berlaku arif/bijaksana terhadap lingkungan alam.

Itulah sebabnya, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara konkret dan tegas mengatur tentang operasionalisasi bela negara dalam kehidupan nyata sebagaimana termaktub dalam pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”. Paradigma bela negara tersebut, perlu untuk dipahami dan dimaknai secara luas bahwa konsep bela negara tidak hanya sebagai upaya konkrit dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara dari ancaman musuh semata-mata sehingga sering kali hanya dikaitkan dengan militerisme, akan tetapi meliputi pula sebuah aksi nyata dari setiap warga negara untuk dapat berkontribusi aktif dalam upaya pembangunan bangsa secara paripurna melalui profesi atau “talenta” dibidang masing-masing. Dalam konteks kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan kehutanan, mewajibkan setiap orang sedapat mungkin untuk mewujudkan perilaku yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan ekosistem hutan.

ASPEK MANFAAT (EKONOMI)
Hutan dengan segala potensi yang terkandung didalamnya adalah salah satu sumber daya yang dimiliki dan diandalkan oleh negara Indonesia dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan bangsa secara konsisten disegala bidang kehidupan. Memang tidaklah berlebihan apabila Pemerintah Indonesia terus melakukan intervensi dan proteksi secara serius terhadap segala bentuk pemanfaatan dan pengelolaan hutan di Indonesia, hal ini karena disadari bahwa kontribusi sektor kehutanan turut memberi andil besar dalam upaya memasok pundi-pundi keuangan negara.

Bahwa berdasarkan hasil pemantauan hutan Indonesia Tahun 2019 oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) menunjukkan bahwa luas lahan berhutan seluruh daratan negara Indonesia adalah sebesar 94,1 juta Ha atau 50,1 % dari total daratan. Potensi luasan hutan Indonesia yang demikian besar tersebut, menempatkan negara Indonesia diurutan ke 3 setelah Brazil dan Zaire sebagai negara yang memiliki hutan terbesar di dunia.

- Periklanan -

Adapun potensi kehutanan Indonesia terdiri atas : kayu dan kekayaan sumber daya hayati yang ada didalamnya. Hasil hutan berupa kayu yang dapat dimanfaatkan adalah kayu bulat dan kayu olahan sedangkan hasil hutan non kayu (sumber daya hayati ikutannya) yaitu minyak kayu putih, damar, sagu, sutera, buah-buahan, madu, rotan, terpentin, getah, resin dan sebagainya. Potensi sumber daya kehutanan tersebut terus dilestarikan dalam ekosistem hutan produksi, hutan konservasi dan hutan lindung. Hutan produksi adalah sumber daya paling prospektif dimana disinyalir luasannya mencapai 69,4 juta Ha.

Pemerintah Indonesia secara konsisten melakukan kegiatan eksplorasi melalui kegiatan identifikasi sumber daya hutan guna menentukan potensi unggulan dari sektor kehutanan. Dari hasil “eksplorasi” sumber daya hutan inilah sehingga diperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi baik oleh masyarakat, pelaku usaha maupun Pemerintah. Sampai saat ini, Indonesia dikategorikan sebagai salah satu negara pengekspor hasil hutan ke sejumlah negara termasuk Jepang dan Malaysia.

Namun sangat disayangkan, ada pula oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan secara sembunyi-sembunyi melakukan kegiatan-kegiatan eksploitasi hutan secara besar-besaran dan cenderung tidak terkendali sehingga berpotensi merusak ekosistem hutan. Direktur program hutan dari World Wildlife (WWF) Internasional, Rodwey Taylor, mengatakan bahwa laju kerusakan hutan di Indonesia sangat memprihatinkan apabila tidak segera dikendalikan. Beliau memproyeksikan bahwa daerah-daerah yang akan kehilangan luasan hutannya secara signifikan adalah pulau Sumatera dan Papua. Pada beberapa peristiwa, “warga kapitalis” turut memberi andil terhadap aksi brutal para penjahat lingkungan.

MANFAAT EKOLOGIS
Konsep ekologi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah ekologi hutan. Soerianegara mendefinisikan ekologi sebagai suatu studi tentang struktur dan fungsi ekosistem atau alam dan manusia sebagai bagiannya. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, merumuskan pengertian hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Dari definisi tentang ekologi dan hutan tersebut, maka sesungguhnya konsep ekologi hutan sangat berkaitan erat dengan ekosistem hutan itu sendiri, karena setiap organisme yang ada didalamnya memiliki fungsi dan peran yang sangat penting bagi keberlanjutan kehidupan semua makhluk hidup. Adapun, fungsi ekosistem hutan antara lain : berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup flora dan fauna, sumber makanan manusia, penyeimbang lingkungan, mengendalikan banjir/tanah longsor, mencegah timbulya pemanasan global dan lain sebagainya.

Karena itu, untuk mengokohkan konsistensi berlangsungnya fungsi ekosistem hutan dari waktu ke waktu maka Pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk mengendalikan hasrat setiap warga masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui ketentuan perundang-undangan. Sebagaimana jelas termaktub pada Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Landasan konstitusional ini sangat jelas “memaksa” kepada setiap warga masyarakat untuk mentaatinya sehingga perilaku yang bersifat eksploitatif terhadap sumber daya kehutanan dapat diselaraskan pula dengan perilaku konservasi yaitu kegiatan pelestarian, perlindungan dan pemeliharaan terhadap kekayaan ekosistem hutan.

Menyadari betapa pentingnya operasionalisasi perilaku bela negara bagi setiap warga negara Indonesia, dalam kaitan dengan kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kehutanan maka tidak ada pilihan lain selain adanya komitmen dan konsistensi dari semua elemen bangsa untuk mempraktekkan secara bersamaan antara kegiatan eksplorasi/eksploitasi dengan kegiatan protektif terhadap keberlanjutan ekosistem hutan.

Itulah sebabnya, Pemerintah Indonesia tak henti-hentinya melakukan langkah-langkah preventif melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat luas termasuk masyarakat yang bermukim disekitar wilayah kawasan hutan dalam upaya menekan laju kerusakan hutan (deforestasi). Hal ini bertujuan untuk membentuk opini publik bahwa hutan tidak hanya berfungsi ekonomis semata-mata akan tetapi berfungsi pula secara “ekologis” sehingga kehidupan makhluk hidup dimuka bumi dapat berlangsung secara lestari.

*) Penulis Adalah peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angk.II Tahun 2021 BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah, dan Camat Balantak Selatan Kabupaten Banggai.

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.