Huntap Pengungsi Pasigala Tak Kunjung Jadi, Wapres JK Marah

- Periklanan -

JAKARTA – Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla (JK) kemarin (11/4) memimpin rapat penanganan korban bencana alam di Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala). Dalam rapat tersebut JK sempat sedikit marah. Pemicunya adalah sudah berjalan enam bulan proses pembangunan hunian tetap (huntap) masih sebatas verifikasi-verifikasi terus.
Rapat yang berlangsung tertutup tersebut diikuti oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono, Menkopulhukam Wiranto, dan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola. Selain itu rapat juga diikuti unsur lain seperti dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).
’’Tadi Pak JK sedikit marah karena ini sudah 6 bulan masa masih verifikasi terus, ya kan,’’ kata Basuki saat ditemui setelah rapat. Basuki menjelaskan penanganan korban bencana Palu yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR adalah menyiapkan hunian sementara (huntara). Kemudian juga penyediaan fasilitas sosial, fasilitas tutup, serta pembangunan huntap.
Basuki menuturkan untuk huntara rencananya dibangun 699 unit. Saat ini jumlah huntara yang sudah selesai dibangun mencapai 632 unit dan tersebar di 70 lokasi. Dari jumlah yang sudah dibangun itu, sebanyak 390 unit huntara telah dihuni korban bencana. Setiap satu unit huntara diisi sebanyak 12 keluarga.
’’Untuk hunian tetap, kita itu (berdasarkan, Red) dari land clearing atau penyiapan lahan. Ada tiga lokasi yang disiapkan,’’ katanya. Ketiga lokasi itu adalah di Pombawe, Tondo, dan Duyu. Total lahan yang masuk dalam penetapan lokasi (penlok) untuk pembangunan huntap seluas 600 hektar dan diusulkan oleh Gubernur Sulteng.
Dari lahan seluas 600 hektar itu, lahan yang sudah clean and clear oleh Kementerian ATR-BPN sebanyak 291 hektar hingga 292 hektar. Dia mencontohkan di daerah Duyu semula ditawarkan ada 41 hektar. Dari luas lahan tersebut, yang sudah clean and clear ada 38,6 hektar.
Basuki menuturkan huntap harus segera dibangun. Dia menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking huntap bisa dilakukan pada 23 April mendatang. Pembangunan huntap diprioritaskan di lahan yang sudah mendapatkan status clean and clear dari Kementerian ATR-BPN. Untuk jumlah unitnya, huntap yang akan dibangun pada tahap awal sebanyak 500 unit.
Sementara itu Wiranto menuturkan dalam rapat tersebut dibahas sejumlah aspek yang kira-kira masih terjadi hambatan. ’’Pak Wapres telah memberikan arahan-arahan sehingga hal-hal yang kemarin masih ada hambatan, rasa-rasanya sudah terpecahkan,’’ tuturnya.
Dia mencontohkan adanya hambatan yang muncul dalam masa transisi dari masa tanggap darurat kemudian ke masa rekonstruksi dan rehabilitasi. Nah dalam masa transisi tersebut, pemerintah membangun sejumlah huntara. Dalam pembangunan huntara ini, dipastikan persoalan seperti pasokan listrik dan air bersih bisa tertangani dengan baik.
Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Dani Sumadilaga memperkirakan sekitar 15 ribu rumah akan dibangun sebagai hunian tetap bagi warga yang tinggal di kawasan zona merah bencana likuefaksi yang terjadi tahun lalu. “Untuk mereka yang tinggal di zona merah ya memang harus pindah,” jelasnya.
Seluruh pembangunan kembali rumah yang rusak dibebankan pada anggaran Kementerian PUPR. Namun, kata pria yang akrab disapa Danis ini ada beberapa pihak swasta yang bersedia mengulurkan bantuan. Salah satunya Yayasan Buddha Tzu Chi. Sudah disiapkan 38 hektar lahan di Kelurahan Duyu. “Buddha Tzu Chi sudah siap untuk membangun 500 unit rumah,” jelasnya.
Sementara untuk lahan-lahan yang tersebar di Duyu, Tondo, dan Pombewe saat ini pemerintah tengah melakukan pembersihan, penyiapan kavling, serta pembangunan saluran air dan listrik sebelum hunian dibangun. “Kira-kira pengerjaannya butuh 2 tahun. Tapi kami harapkan lebih cepat,” jelasnya. (wan/tau/jpg)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.