Huntap di Kavaya Donggala Diduga Dibangun Asal-asalan

- Periklanan -

DONGGALA-Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P), Satuan Non-Vertikal Tertentu (SNVT), Pejabat Pembuat Komitmen ((PPK) dan kontraktor pelaksana harus bertanggungjawab atas sejumlah bangunan Hunian Tetap (Huntap) tahap 1A yang diduga dibangun asal-asalan tersebar di wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala (Pasigala).

Pantauan media ini, hampir semua bangunan Huntap tahap 1A disejumlah wilayah Sulteng dibangun asal jadi, hingga mengabaikan mutu dan standar kelayakan.

Salah satunya Huntap yang dibangun di Desa Kavaya Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala dibangun dengan kondisi memprihatinkan, secara terang terangan oknum-oknum pemangku kepentingan ini mulai dari BP2P, SNVT, PPK dan kontraktor pelaksana membangun dengan mengabaikan keselamatan penghuninya di daerah Sulawesi Tengah (Sulteng) yang rawan gempa.

Menanggapi banyaknya dugaan pembangunan Huntap yang dibangun asal jadi tersebut, relawan Pasigala bencana Sulteng yang juga Staf Pemberdayaan Ekonomi Umat PB Alkhairaat Pusat Palu, Moh. Raslin, mengungkapkan kekesalannya kepada para stakeholder pembangunan huntap ini.

Beberapa kali media ini berkunjung ke kantor Satuan Non-Vertikal tertentu (SN-VT) di Jalan Rajawali, dan mencoba mengkoonfirmasi melalui telpon namun tidak pernah dijawab.

“Mereka terkesan menutup diri dan menutup mata terhadap sejumlah permasalahan Huntap yang diduga dibangun asal-asalan di bumi Tadulako, tanah Kaili tumpah darah kami, “ tutur Raslin dengan nada kesal.

- Periklanan -

Dikatakannya, berbagai sumber pendanaan baik dari APBN, APBD, dana hibah bahkan utang Bank Dunia (World Bank) telah dikucurkan untuk membiayai kebutuhan pembangunan huntap-huntap tersebut, namun mereka hanya mengabaikan mutu dan standar kelayakan.

Menurutnya, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 28 September 2018, sampai saat ini masih terus dilakukan. Salah satu proses yang kini sedang berlangsung adalah penyiapan dan pembangunan Huntap yang diperuntukan kepada warga terdampak bencana dalam catatan Kementerian PUPR, Huntap yang dibutuhkan dan akan dibangun adalah sebanyak 11.788 unit.

“ Dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), mendapatkan hunian (perumahan) adalah “Hak Dasar.” Perumahan akan menjadi penopang bagi keberlangsungan hidup warga agar mereka bisa berpenghidupan secara layak dan bermartabat.
Artinya bagi warga penyintas bencana terutama yang masih tinggal di Hunian Sementara (Huntara) dan yang masih menumpang tinggal di rumah-rumah saudara mereka. Maka, pemenuhan hak atas perumahan menjadi penting untuk diprioritaskan, “ bebernya.
Sebagai bagian dari kewajiban dan tanggungjawabnya, pemerintah telah menempuh langkah dan upaya untuk melakukan pemenuhan hak tersebut. Sejumlah skema untuk program Huntap sudah disiapakan, yakni Huntap relokasi skala besar, huntap relokasi skala kecil, huntap mandiri, dan
huntap Insitu.

Menurut Moh. Raslin bersama timnya dari Forum Pemuda Kaili Bangkit FPK-B Sulteng yang dipimpin langsung Muh. Syarif, S.Kom, bersama Ardin Silimpole, Faisal dan Afdal seorang jurnalis independen pembangunan Huntap di Pasigala tersebut ditemukan hampir merata pembangunan huntap tahap 1A dibangun asal jadi.

“ Kepada yang terhormat bapak Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir, kiranya memberi sanksi tegas kepada kontraktor pelaksana dan oknum-oknum stakekholder rehabilitasi rekonstruksi (Rehab Rekon) yang membangun huntap asal-asalan di daerah kami bumi Tadulako, tanah Kaili yang rawan gempa ini, “ ujarnya.

Terkait hal itu, Forum Pemuda Kaili Bangkit FPK-B Sulteng berjanji kepada segenap masyarakat penerima manfaat yang ada di wilayah Pasigala dan Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), akan melakukan upaya hukum terhadap sejumlah dugaan penyimpangan dan konspirasi dalam pembangunan rehab dan rekon pasca bencana Sulteng.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.