Honorer K1 Parimo Kembali Datangi  DPRD

- Periklanan -

Honorer K1 ketika mendatangi kantor DPRD Parimo untuk mencari informasi tentang nasib mereka, Kamis (30/3). (Foto: Iwan Rusman)

PARIMO – Honorer Kategori satu (K1) kembali mendatangi kantor DPRD Parimo. Mereka datang untuk mendengarkan hasil konsultasi yang dilakukan oleh DPRD Parimo dan BKD di Menpan.

Dari penjelasan ketua komisi satu DPRD Parimo, Husen Mardjengi, bisa diartikan bahwa tidak ada pihak yang mengetahui kepastian dan jaminan pengangkatan honorer K1 untuk menjadi CPNS.

Husen menjelaskan, berbicara soal penerimaan honorer menjadi pegawai, tidak ada lagi istilah K1 dan K2. Karena yang disampaikan kementrian, berdasarkan surat yang turun ke daerah, tidak ada penerimaan K1 dan K2.

“Surat itu mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi penerimaan K1 dan K2,”ujarnya.

Namun menurut Husen, ada istilahnya jalur khsusus. Jalur khusus yang dimaksud hanya diperuntukan bagi pendidikan dan kesehatan.

Tetapi yang menjadi pertanyaan bagaimana dengan umum. “Kalau umum, kita sudah bicara kompetensi. Begitu kata pihak kementrian,”jelasnya.

Lanjut Husen, tentunya jika berbicara kompetensi, semua orang tahu tentang apa yang dimaksud dengan kompetensi.

- Periklanan -

“Makanya saya bilang, kita sudah bicara kompetensi karena ini umum. Maka ada jalur itu yang bisa kita lalui,”ujarnya.

Kemudian, bagaiamana dengan daerah ?.  Karena kalau daerah berbicara tentang kebutuhan daerah. Ada tidak kebutuhan daerah terkait dengan hal tersebut.

Sehingga kata Husen, bagaimana cara membangun pembicaraan. Sebab, ada keinginan kementrian, bupati bisa berkomunikasi dengan pihak kementrian.

Tentunya yang dibicarakan adalah soal jalur khusus. Selain itu berbicara soal ada atau tidak kebutuhan di daerah. Karena yang mengetahui kebetuhan adalah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bukan legislatif.

Apabila kemudian ada kebutuhan, masalah penganggaran, menurutnya tidak ada masalah. Sebab hal tersebur sudah menjurus masalah APBD.

“Saya kira kalau berbicara kebutuhan pihak legislatif (DPRD) tidak ada masalah,”tandasnya.

Ia berharap agar jalur khusus tersebut bisa dilalui oleh pemkab.

Sementara itu Kepala BKD Parimo, Mawardin Spd, yang juga ikut bersama dengan komisi satu DPRD melakukan kunjungan ke menpan masih sulit untuk dikonfirmasi.

Berdasarkan data yang diperoleh, sisa dari honorer K1 yang belum terangkat kurang lebih 270 orang. Rata-rata mereka sudah bekerja sejak tahun 2005 lalu. (Iwn)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.