Hidayat Siap Mundur dari ASN 

Bila Mendapatkan Rekomendasi Partai

- Periklanan -

PALU-Ada pernyataan menarik dari Sekretarias Provinsi (Sekprov) Sulawesi Tengah (Sulteng), Dr. Moh. Hidayat Lamakarate usai diperiksa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulteng, di Jalan Sungai Moutong Kota Palu, Sabtu pekan lalu (11/1).

Kepada para wartawan, Hidayat Lamakarate menjelaskan posisinya yang saat ini masih disandangnya, yakni Aparatusr Sipil Negara (ASN). Supaya tidak mengganggu aktifitas sebagai seorang ASN, kedepan dirinya akan mengambil haknya sebagai ASN yaitu cuti di luar tanggungan. Selanjutnya, bila dirinya sudah mendapatkan rekomendasi dari partai, sebagai jaminan untuk maju di Pilkada Sulteng, maka dia akan mundur dari ASN.

“Yah sebelum ada rekomendasi dari partai pengusung, saya masih bertugas sebagai seorang ASN. Tetapi, agar tidak mengganggu kerja-kerja saya sebagai ASN, maka saya akan mengmbil cuti di luar tanggungan Negara. Hingga saya mendapatkan rekomendasi dari partai (DPP Partai, red), “ terangnya.

Dikatakannya, Bawaslu sudah mengingatkan kepada dirinya sekaligus berterima kasih kepada Bawaslu karena telah mengingatkannya agar kegiatannya di luar ASN tidak dikategorikan Terstruktur, Sistemik, dan Masif (TSM), dan menghindari pelanggaran Netralitas ASN. “Saya diminta jangan menghadiri acara-acara (berbau politik, red), jangan sampai ada ucapan bahwa dirinya adalah Calon Gubernur. Harus dihindari itu, “ ungkapnya.

Sedangkan mengenai pasangan dirinya diperhelatan Pilkada nanti, Hindayat minta off the record, dan minta tidak dipublis ke publik. Namun dirinya mengaku soal pasangan nanti kalau sudah mendapatkan perahu (partai), baru akan disebutkan siapa orangnya. “ Karena jangan sampai ini prematur, belum ditetapkan sudah bilang saya nomor satu, padahal kan belum, “ sebutnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, menanggapi pemeriksaan yang ia jalani, Hidayat Lamakarate mengatakan hal tersebut bagian dari sesuatu yang harus dipatuhi.

- Periklanan -

“Saya sebenarnya sangat mematuhi panggilan ini (Bawaslu, red), tetapi saya masih di Jakarta. Memang kemarin, panggilan disampaikan kepada saya, namun saya masih menunaikan tugas ke Jakarta. Seandainya pada hari itu saya ada di Palu, maka pada hari itu juga saya langsung dating di Kantor Bawaslu, ” tutur Hidayat Lamakarate.

Hidayat mengungkapkan, dirinya diperiksa kedua kali terkait dengan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020.

“Dalam proses politik ini, memang sudah diketahui bahwa saya akan mencalonkan diri menjadi Gubernur Sulawesi Tengah. “Tetapi aturan semua tentang itu sudah kita penuhi, agar tidak melakukan hal-hal yang dianggap nanti bisa mengganggu keberadaan kita sebagai ASN,” tambah Hidayat.

Menurut Hidayat, pemeriksaan yang dilakukan kepadanya yakni, dugaan pelanggaran netralitas ASN, adanya informasi atribut salah satunya seperti baliho.

“Saya kira pelanggaran-pelanggaran pasal 71 dan sebagainya itu, mesti kita diskusikan dulu. Pelanggaran yang mana. Kalau saya melakukannya secara sendiri barangkali. Tadi juga sudah dinyatakan dalam proses pemeriksaan dan saya sudah jawab, nanti ada Bawaslu yang memutuskan,” tambahnya.

Bagi Hidayat menjadi bakal calon (balon) Gubernur itu hak semua orang, dan itu diperbolehkan. Kalaupun ada aturan-aturan yang tidak diperbolehkan, itu yang dipatuhi, itu sudah disampaikan Bawaslu.

“Bawaslu juga saya pikir, tugasnya juga sekaligus memberikan penjelasan dan memberikan pemahaman agar supaya kita tidak melakukan pelanggaran. Saya senang dengan Bawaslu,” jelasnya.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.