alexametrics Hidayat dan Pasha Dapat Dum Mobnas Alpard – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Hidayat dan Pasha Dapat Dum Mobnas Alpard

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PALU – Pemerintah Kota Palu telah melakukan penjualan (penghapusan/pelepasan) kendaraan perorangan Dinas, dimana terlampir dalam keputusan Walikota Palu nomor 900/693/BPKAD/2020, tentang penjualan barang milik negara berupa kendaraan daerah kepada pejabat negara dalam hal ini yakni Walikota Palu Hidayat dan Wakil Walikota Palu Sigit Purnomo Said, jelang berakhirnya masa jabatannya pada 17 Februari 2021 mendatang.

Laporan penilaian Lap0228/1/2/wkn.16/knl.03/10.01/2020, dengan jenis barang station wagon type Toyota Alpard 2.4 G A/T 2.362 CC tahun pembelian 2012 dengan nomor polisi DN 1244 A atau DN 1 A, yang harga barunya Rp868 juta lebih, dengan nilai wajar Rp203 juta, dan harga jual Rp40,656 juta kepada Hidayat.

Kemudian Laporan penilaian Lap0228/1/2/wkn.16/knl.03/10.01/2020, dengan jenis barang station wagon type Toyota Alpard 2.4 G A/T 2.362 CC tahun pembelian 2012 dengan nomor polisi DN 1245 A atau DN 2 A, dengan harga baru Rp711 juta lebih, nilai wajar Rp243 juta, dan harga jual Rp48,654 juta kepada Sigit Purnomo Said.

Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Asset BPKAD Kota Palu, Ratih, membenarkan adanya dum kendaraan perseorangan tersebut berdasarkan Permendagri nomor 19 tahun 2016 terkait penjualan kepada pejabat negara yaitu, berupa kendaraan dinas perseorangan yang dijual tanpa melalui lelang. “Iya, jadi bunyinya penjualan langsung kepada pejabat negara atau mantan pejabat negara,” jelasnya,Kamis (28/1) kemarin.

Kemudian, Ratih juga membenarkan bahwa dua kendaraan tersebut biasa digunakan oleh dua pejabat pemerintah Kota yakni, yang saat ini masih menjabat sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palu untuk operasional dinas. Kemudian untuk syarat dalam pasal 358 Permendagri 19 tahun 2016 ayat satu berbunyi bahwa kendaraan dinas yang dapat dijual tanpa melalui lelang kepada pejabat negara dan mantan pejabat negara. “Dijelaskan dalam syarat bahwa kendaraan telah berusia paling singkat 4 tahun dalam kondisi baru, dan Mobil yang dijual usianya sudah lewat 7 tahunan,” ungkapnya.

Terkait dengan penjelasan soal harga, Ratih menjelaskan bahwa harga yang berdasarkan nilai KPKNL, dan Pemkot meminta harga wajar dan sesuai dengan pasal 365 Pemendagri 19 tahun 2016 yang menyatakan bahwa, pengguna barang menentukan harga penjualan barang berdasarkan nilai wajar.

‘’Jelas diketentuan bahwa kendaraan di umur 4-7 tahun harga jual adalah 40 persen dari nilai wajar kendaraan, sedangkan kendaraan lebih dari 7 tahun harga jualnya adalah 20 persen dari nilai wajar. Misalnya harga wajar Rp200 juta bila dikalikan 20 persen, maka itu adalah harganya,” terang Ratih.

Kemudian, salah satu syarat penjualan adalah apabila sudah ada mobil Dinas pengganti, dan sudah ada kendaraan pengganti sejak tahun 2017. “Iya itu sudah ada, kalau misalnya pejabat yang baru mau melakukan seperti itu, karena ada memang aturannya, dan mobil tersebut masih di jamannya pak Rusdy Mastura masih menjabat,” tambahnya.

Tindakan Pemkot Palu terkait dum mobil Dinas Alpard tersebut mendapatkan sorotan dari Fraksi Nasdem DPRD Kota Palu, ketua Fraksi Nasdem, Muslimun, menyampaikan bahwa persoalan mobil tersebut tentunya hanya soal kepantasan dan kepatutan saja. “Memang diatur dalam aturan, akan tetapi ini persoalan pantas dan tidak pantas saja, sebab sekarang masih dalam situasi sulit seperti ini, pemerintah harus menghemat anggaran karena masih dalam pendemi Covid-19, sehingga daerah tidak perlu mengeluarkan anggaran yang tidak penting,” pungkasnya.

Saat ini kesulitan ekonomi masyarakat sangat dirasakan di masa pendemi. “Masa iya harus membeli mobil Dinas lagi, kalau melihat kelayakan, tentunya sangat layak kedua mobil itu, kalau melihat soal jarak tempuh yang hanya di wilayah Kota Palu,”ungkap Muslimun.

Ia menganggap bahwa untuk mobil tersebut sebaiknya masih bisa ditahan, agar tidak ada lagi pembiayaan untuk mobil Dinas. Muslimun mengakui bahwa memang dalam aturannya tidak ada larangan untuk melakukan penjulan dengan masa menjabat 4 tahun sudah dapat melakukan hal tersebut. “Cuma sekarang situasinya masih sangat sulit daerah ini, karena saat ini semua daerah dipaksa untuk melakukan penghematan. Tentu saya liat ini tidak pantas dilakukan, kalau liat situasi saat ini, ” tegas Msulimun. (who)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.