Heran DPO MIT Poso Bisa Bertambah

Anggota DPRD Poso Menilai Polri Gagal Lakukan Pencegahan

- Periklanan -

POSO- Anggota DPRD Poso Muhaimin Yunus Hadi alias Mimin mengaku heran dengan bertambahnya jumlah daftar pencarian orang (DPO) kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Poso dari sebelumnya 7 orang menjadi 14 orang.
Menurutnya, bertambahnya jumlah DPO mengindikasikan aparat keamanan negara dalam hal ini Polri gagal dalam melakukan pencegahan, pembinaan, dan juga operasi pebegakan hukum yang sudah dijalankan menahun di Poso. “Aneh sekali. Operasi penegakan hukum dengan sandi Tinombala terus digelar beberapa tahun belakangan, tapi jumlah DPOnya malah bertambah. Ada apa ini,” ungkapnya kepada wartawan di Poso, Senin (14/1). “Logikanya, saat operasi tidak pernah berhenti, DPO-nya habis atau setidaknya berkurang,” tambah Mimin dengan mimik wajah serius.
Diyakini politisi PAN ini bahwa operasi menahun pengejaran sipil bersenjata di Poso sudah menghabiskan banyak miliaran rupiah. Namun hasil yang didapatkan belum sesuai dengan yang diharapkan pemerintah dan masyarakat kabupaten Poso. “Kalau sedikit-sedikit muncul kasus kriminal lalu kemudian digelar operasi, maka kasihan dengan Poso. Image Poso akan selalu buruk diluar sana. Daerah ini sulit akan maju karena orang takut datang untuk berinvestasi,” ujarnya.
Ia pun membandingkan dengan kasus serupa di Aceh dan Ambon yang selesai dengan sekali dua gelar operasi. “Yang rakyat Poso harapkan operasi segera tuntas. Sehingga tidak perlu lagi ada episode-eposide lanjutan dalam operasi,” tandas anggota Komisi Dua DPRD Poso ini.
Mimin juga mengkritik Operasi Tinombala 2019 kali ini yang didengarnya terkesan digelar secara senyap, dan terkesan sangat tertutup media massa. “Tidak boleh Satgas Tinombala menutup-nutupi kegiatan operasi. Mereka harus terbuka pada kalian (wartawan). Kenapa? Karena masyarakat, khususnya warga Poso, ingin tahu operasi yang dilakukan di daerahnya. Dan masyarakat bisa mengetahuinya dari berita media massa,” tukas Mimin.
Masih kata Mimin, keterbukaan informasi dalam Operasi Tinombala sangat dibutuhkan, karena sangat pasti gelar operasi tersebut akan berdampak sosial bagi masyarakat yang berada di wilayah operasi. “Operasi tinombala ini kan dilaksanakan ditempat terbuka yang di dalamnya ada lokasi perkebunan warga. Nah, kalau masyarakat tidak tahu ada gelar operasi bersenjata di wilayahnya, kan sangat berisiko dan berbahaya,” tegas Mimin.
Sama halnya dengan yang diharapkan Bupati Poso Darmin Sigilipu, Mimin juga menginginkan Operasi Tinombala 2019 merupakan operasi terakhir terhadap kelompok MIT Poso. “Tahun ini harus tuntas, supaya image Poso yang buruk hilang, dan investor bisa datang untuk membangun daerah ini,” tutupnya.
Berdasarkan Data Radar Sulteng sepeninggalnya pimpinan MIT sebelumnya Santoso, anggota kelompok MIT yang bertahan di hutan Poso sebelumnya tersisa tujuh orang yakni, Ahmad Ali alias Ali Kalora yang disebut-sebut kini memimpin kelompok MIT. Basri alias Romzi Katar, Farel alias Anas, Askar alias Jaid alias Pak Guru, Nae alias Galuh alias Muhlas, Abu Alim alias Ambo. Moh Faisal alias Namnung.
Beberapa bulan kemudian Polres Poso mempublikasikan ke media massa kelompok MIT kembali bertambah tiga dan menjadi 10 orang, yakni Alhaji Kaliki alias Ibrohim DPO asal Ambon, Rajif Gandi Sabban alias Rajes DPO Ambon, Aditya alias Kuasa DPO Ambon.
Kemudian pasca penembakan dua polisi yang hendak mengevakuasi korban pembunuhan sadis dengan cara dimutilasi di Desa Salubanga, Sausu, Kabupaten Parigi Moutong yang diduga dilakukan merupakan kelompok MIT, Polda Sulteng kembali merilis kelompok MIT terus bertambah menjadi 14 orang.
Sebelumnya Kabid Humas Polda Sulteng AKBP Hery Murwono dalam keterangan persnya di Polda Sulteng membenarkan adanya penambahan jumlah DPO MIT menjadi 14 orang.
“Polri mengimbau kepada anggota MIT segera menyerahkan diri, karena dengan menyerahkan diri situasi akan berbeda,” ujarnya. (bud/ron)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.