Hasil Petisi Tolak Tanggul akan Dibawa ke Pemimpin Daerah

- Periklanan -

PALU-Aksi penolakan rencana pembuatan tanggul di Teluk Palu sebagai mitigasi tsunami terus bergulir. Pada Selasa (9/4) di Perpustakaan Mini Nemu Buku, dilakukan deklarasi penolakan tanggul Teluk Palu. Deklarasi dihadiri oleh warga Palu yang datang dari berbagai elemen.

Deklarasi Tolak Tanggul Teluk Palu tersebut merupakan rangkaian lanjutan dari kemunculan petisi Tolak Tanggul Teluk Palu di situs change.org. Terhitung sejak 18.56 WITA kemarin (10/4) petisi telah ditandatangi oleh 3.217 orang.

Kepada Radar Sulteng, pegiat literasi Neni Muhidin mengungkapkan hasil petisi Tolak Tanggul Teluk Palu akan dibawa ke pemimpin daerah. Pihaknya merencanakan pertemuan dengan Walikota Palu dan Gubernur Sulteng. Hal itu dilakukan untuk memastikan suara ribuan orang yang telah menandatangi petisi didengar oleh pemerintah daerah (Pemda).

- Periklanan -

“Kita akan berusaha audiensi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kota,” kata Neni, disela-sela deklarasi.
Dia menambahkan pertemuan dengan kepala daerah ini juga akan digunakan oleh pihaknya untuk mengetahui skema masa rekontruksi dan rehabilitasi pascabencana, yang dimiliki oleh Pemda. Sebab sejauh ini, dia menilai Pemda tidak memiliki skema dan belum sepenuhnya hadir di tengah warganya sendiri. Yang ada saat ini adalah Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Kembali Wilayah Pascabencana yang disusun oleh Bappenas.

Rencana pembuatan tanggul yang melibatkan kerja sama dengan tim Japan International Cooperation Agency (JICA) di Teluk Palu yang masuk dalam rencana induk, menurut Neni adalah hasil gagasan pemerintah pusat. Sementara, merujuk pada isi petisi, pembangunan tanggul dianggap tidak tepat dan harus ditolak dengan beberapa alasan.

Alasan pertama, pembangunan tanggul sepanjang 7 kilometer dari total 60 kilometer panjang pesisir Teluk Palu, dianggap justru berbahaya karena dibangun di atas retakan permukaan sesar Palu Koro. Kedua, pembiayaan tanggul berbiaya besar dan hasil dari utang luar negeri. Ketiga, ide pembuatan tanggul lahir dari proses yang cacat karena absennya partisipasi warga. Keempat, penanaman mangrove jauh lebih ekologis dan ekonomis ketimbang membangun beton. Kelima, secara historis, Teluk Palu lekat dengan vegetasi ekosistem mangrove sebagai benteng dari peristiwa alam (tsunami). Ini terlihat dari penamaan beberapa kawasan di sekitar telak dengan nama lokal vetagisi mangrove, seperti Talise (Ketapang), Donggala (Butun), Lere, dan Loli Tasiburi (laut hitam).

Dirinya pun meminta agar rencana pembuatan tanggul ini ditinjau kembali. “Dasar dari gerakan ini adalah ingin memperlihatkan kepada pemerintah pusat agar tidak semena-mena. Bahwa, gagasan sebaik apapun waktu dibuat akan berdampak dengan orang di tempat itu,” pungkasnya. (uq)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.