Hanya 2 dari 50 Saksi yang Diminta Hadir, Majelis Hakim Tegur Keras JPU

- Periklanan -

SIDANG KEDUA: Inilah empat terdakwa kasus dugaan korupsi gernas kakao, ketika menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi, Kamis (16/2). (Foto: Sudirman)

PALU – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Klas 1A/PHI/Tipikor Palu, yang memeriksa dan menyidangkan kasus dugaan tindak pidana korupsi program Gernas Kakao Kabupaten Tolitoli 2013 dibuat geram oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kamis (16/2).

Kemarahan Majelis Hakim, seperti yang ditunjukan hakim ketua I Made Sukanada SH MH, disebabkan oleh tim JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tolitoli, tidak benar-benar melaksanakan perintah dari majelis hakim, yang telah ditetapkan, saat empat terdakwa dalam perkara ini, yakni Mansyur IB. Lanta mantan Kadis Perkebunan Tolitoli, dan tiga terdakwa lagi yakni Eko Juliantoro, Conny J Contiadago dan Syamsul Alam, menjalani sidang perdana.

Perintah itu menyangkut kehadiran saksi-saksi yang sedianya sudah harus diperiksa. Dari yang telah ditetapkan dan diperintahkan bagi JPU agar menghadirkan sebanyak 50 saksi, ternyata JPU hanya bisa menghadirkan dua saksi saja. “Saya perintahkan agar penuntut umum menghadirkan 50 saksi, kenapa baru dua saja dihadirkan,” tutur Made Sukanada di dalam persidangan.

Yang lebih membuat majelis hakim geram, waktu sepekan yang telah diberikan ternyata tidak benar-benar dimanfaatkan oleh tim JPU. Ternyata di persidangan terungkap kalau JPU baru hanya melakukan panggilan kepada dua saksi yang telah hadir, sebaliknya JPU tidak melakukan pemanggilan kepada 48 saksi lainnya.

“Kalian anggap apa perintah dan penetapan itu. Apalagi kalian tidak melaksanakan pemanggilan kepada saksi saksi lainnya. Sebab sangat tidak mungkin, hari ini langsung akan dilaksanakan pemeriksaan saksi mahkota (Terdakwa yang Saling bersaksi),” kata Made lagi.

Karena tidak melaksanakan perintah itu, Made dengan nada sedikit keras, menetapkan kalau itu jangan diulangi lagi. Selain itu, hakim ketua tersebut memberikan peringatan dan kesempatan terakhir bagi JPU agar perintah sebelumnya sudah harus dilaksanakan pada sidang selanjutnya.

- Periklanan -

“Apa yang kita perintahkan tidak lain untuk efektifitasnya proses sidang perkara ini. Dan ini menjadi kesempatan terakhir bagi penuntut umum,” sebutnya lagi.

Selain untuk kelancaran proses sidang kasus dugaan tipikor yang menimbulkan erugian negara sebesar Rp 6,6 miliar, perintah dan penetapan majelis hakim itu tidak lain untuk membantu meringankan pekerjaan penuntut umum. Apalagi pada sidang sebelumnya perintah itu ditetapkan tidak lain menanggapi penyampaian JPU yang menyebutkan kalau jumlah saksi dalam perkara tersebut lebih dari 100 org. Apalagi saksi saksi yang dimintai untuk hadir kesemuanya berada di Kabupaten Tolitoli yang jaraknya jauh dari Kota Palu.

“Jadi ini peringatan terkahir bagi tim penuntut umum, jangan dilakukan lagi,” tegas Made.

Meskipun demikian, sidang yang terbuka untuk umum itu tetap dilangsungkan. Majelis tetap melakukan pemeriksaan terhadap, dua saksi yang baru dihadirkan tersebut. Dua saksi itu, Asnawi dan Seniwati dua dari 50 saksi. Dua saksi ini merupakan PNS di Pemrintahan Kabupaten Tolitoli, yang juga mengetahui bahkan pernah ikut andil dalam program gernas kakao untuk kegiatan pengadaan bibit sambung samping tanaman kakao sebanyak 4.500.000 sambungan tahun 2013.

Sebelumnya diberitakan , para terdakwa dalam perkara ini belum pernah dilakukan penahanan. Karena itulah majelis hakim menetapkan status penahanan kepada para terdakwa. Awalnya ditetapkan sebagai tahanan kota selanjutnya ditetapkan lagi berstatus tahanan rutan. Olehnya usai menjalankan sidang perdana para terdakwa langsung di jebloskan ke dalam rutan di jalan Bali Kelurahan Maesa Kota Palu.

Terhadap penetapan majelis pada sidang sebelumnya itu, kemarin usai sidang pemeriksaan dua saksi itu, kuasa hukum masing masing empat terdakwa itu, kembali memohonkan pengalihan status para terdakwa. Karena satu pertimbangan majelis hakim sehingga menetapkan terdakwa harus ditahan, salah satunya karena tidak adanya permohonan pengalihan penahanan dari Penasehat Hukum terdakwa.

Sidang dugaan korupsi ini kembali ditunda, dan akan dilanjutkan pekan mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi. Dengan perintah agar JPU menghadirkan para saksi sebagaimana yang diperintahkan. (cdy)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.