Haji Muhidin Said dan BI Sulteng Bagikan Sembako Warga Kota Palu

- Periklanan -

PALU-Anggota Komisi XI DPR RI, H. Muhidin Said, dan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Tengah memberikan penyuluhan soal perbankan, dan usai melakukan sosialisasi seperti biasa para peserta sosialisasi mendapatkan paket bantuan sembako dalam rangka melawan penyebaran virus Corona (Covid-19), kali ini bertempat di Kelurahan Lasoani Kecamatan Palu Timur Kota Palu.

Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulteng, Moh. Abd. Majid Ikram, SE., MBA, pada kesempatan itu berharap, bantuan yang diberikan bisa meringankan beban masyarakat Kota Palu yang terdampak Covid-19. “ Insya Allah bantuan ini bisa meringankan warga Kota Palu menghadapi wabah Covid-19 ini, “ kata kepala BI Sulawesi Tengah Moh. Abdul Majid Ikram, saat menyerahkan bantuan sembako.

Sementara H. Muhidin Said yang tidak bisa datang ke Palu karena masih diberlakukannya protokol Covid-19, sehingga hanya menyampaikan sosialisasinya melalui rilis tentang peran Bank Indonesia di tengah masyarakat saat mewabahnya Covid-19 ini.

Disebutkannya, bahwa Komisi XI yang membidangi keuangan bermitra dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), BPKP, Badan Pusat Statistik (BPS), Sekretariat Jenderal (Setjend) BPK, LPS, Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI), BUMN (privatisasi), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP).

Berdasarkan Undang Undang No 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, tugas Bank Indonesia mengatur wewenang Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan. Bank Indonesia mengatur pengelolaan cadangan devisa, dan dapat menyelenggarakan survey untuk mendukung pelaksanaan tugas.

Selanjutnya, kewenangan Bank Indonesia mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing. Bank Indonesia berwenang menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah serta peredarannya.

- Periklanan -

“Dengan adanya sosialisai bersama Bank Indonesia ini diharapkan masyarakat mampu memanfaatkan kesempatan untuk memahami serta menggunakan sistem pembayaran di tengah perkembangan teknologi informasi dan kemajuan teknologi industri 4.0 finansial technologi (Fintech) dan sebagainya, “ ujar Muhidin Said.

Sedangkan, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah, Moh Abd Majid Ikram, menjelaskan tugas Bank Indonesia, terutama disektor pengawasan terhadap perbankan. Bahwa sektor keuangan tetap mempunyai hubungan yang erat dengan Bank Indonesia, untuk menjaga nilai rupiah dan nilai tukar mata uang, serta nilai tukar mata uang lainnya.

“ Tugas dan tujuan dibentuknya Bank Indonesia sudah dijelaskan oleh bapak H. Muhidin Said secara jelas dan gamblang. Jadi intinya memang Bank Indonesia diberi tugas pengawasan, “ paparnya.

Dikatakannya, sektor pengawasan keuangan makro yang diemban Bank Indonesia berjalan intens dan baik, sedangkan pengawasan keuangan mikro dilaksanakan oleh OJK. Karena itu, dalam pola ini Bank Indoensia memiliki peta debitur yang akan berpengaruh luas di tengah masyarakat.

Komitmen Bank Indonesia, tandas Moh. Abd Majid Ikram, berusaha mendorong para pengusaha yang ada di Sulteng, yang juga didukung oleh anggota DPR RI, H. Muhidin Said.

“Bank Indonesia pasti berusaha mendukung teman-teman pengusaha, tentu saja dengan dukungan dari bapak Muhidin Said di legislatif. Tinggal produknya apa, misalnya keripik, bawang goreng, atau produk industri rumah tangga lainnya, “ kata Moh. Abd Majid Ikram.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.