alexametrics Gubernur Terpilih dan Kapolri baru, harus berani Tertibkan Pelaku Penambangan Tanpa Izin di Sulteng – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Gubernur Terpilih dan Kapolri baru, harus berani Tertibkan Pelaku Penambangan Tanpa Izin di Sulteng

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PALU – Ketua Komnas HAM-RI Perwakilan Sulteng, Dedi askary, SH mengatakan, setelah
Ditetapkannya H. Rusdy Mastura dan Ma’mun Amir oleh KPU Provinsi Sulteng sebagai Gubernur terpilih Provinsi Sulteng lima tahun mendatang dan dilantiknya Kapolri Baru, Komjen. Listiyo Sigit Prabowo, bagi banyak pihak memberi harapan terjadi perubahan mendasar atas kebijakan pembangunan yang berprespektif lingkungan dan Hak Asasi Manusia serta berani melakukan upaya penegakan Hukum, khususnya terkait  Penertiban  praktik-praktik Pertambangan Tanpa Izin yang dilakukan cukong atas nama kepentingan rakyat.

”Khususnya untuk Pertambangan Tanpa Izin yang dilakukan di Dongi-Dongi Kabupaten Poso perbatasan Kabupaten Sigi dan yang marak dilakukan dibeberapa tempat di Kabupaten Parigi Moutong, mulai dari Salubanga, Malakosa, Buranga, Tinombo Selatan, Kasimbar hingga Lobu Moutong masih marak tanpa ada tindakan nyata,” tegas Dedi-demikian biasa disapa kepada Radar Sulteng.

Komnas HAM Sulteng yang diberi amanah tegas Dedi,  berharap, baik terhadap Gubernur Sulawesi Tengah terpilih maupun terhadap Kapolri baru, khusus untuk upaya atau langkah penertiban Pertambangan Tanpa Izin di Dongi-dongi Kabupaten Poso dan Pertambangan Tanpa Izin yang dilakukan dibeberapa tempat di Kabupaten Parigi Moutong, Gubernur Sulteng Terpilih dan Kapolri baru, harus berani mengeluarkan semacam Surat Perintah Khusus ke Jajaran di Bawahnya.

”Baik itu para Bupati dan Kepala Dinas dan jajarannya maupun terhadap Kapolda Sulteng serta para Kapolres yang ada di wilayah Hukum Polda Sulteng serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan isi atau materi Surat Perintah Penertiban, hingga memastikan bahwa semua pihak, utamanya para cukong yang diduga mendapat backing aparat berada dibalik maraknya Pertambangan Tanpa Izin di Sulteng, khususnya di Dongi-dongi yang nota bene areal atau kawasan yang telah ditetapkan oleh Negara sebagai Taman Nasional serta di beberapa tempat dilakukan Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Parigi Moutong, lebih jauh bahkan memastikan bahwa berkas perkara para pihak yang terlibat termasuk mengurai keterlibatan pejabat pemerintahan dan aparat Keamanan baik TNI maupun Polri yang berada dibalik beroperasinya Pertambangan Tanpa Izin serta aliran dana yang didapatkan dari praktik Ilegal tersebut telah P21,” jelasnya merinci prosesnya.
Bahkan tambah Dedi, proses hukum ini hingga tahap penuntutan serta mendorong sekiranya dalam berkas penuntutan, haruslah dituntut dengan tuntutan maksimal serta disangkakan sebagai Pelaku Kejahatan Lingkungan di Sulteng, baik masyarakat, Pengusaha atau Pemodal lokal maupun pengusaha atau pemodal besar berskala Nasional,” tegasnya.

Dengan langkah konkret tersebut serta tahapan demikian, supremasi hukum dalam hal Penertiban Pelaku Pertambangan Tanpa Izin di Sulawesi Tengah dapat dilakukan, tidak sebagaimana yang terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Ditegaskannya, langkah atau upaya Penegakan Hukum dalam Kasus Pertambangan Tanpa Izin di Sulteng hanya sebatas sandiwara belaka, bahkan penegasan akan melakukan Penegakan Hukum secara serius, sesungguhnya hanya sebatas Pemanis Bibir, baik yang disampaikan Pejabat Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun yang disampaikan oleh jajaran Pejabat Utama Polri, baik Itu Kapolri dan Pejabat Utama dibawahnya maupun Kapolda Sulteng atau Pejabat Utama dibawahnya, lebih-lebih yang disampaikan Pejabat Utama dilingkungan Polres, mulai dari Kapolres hinggaa struktur kelembagaan dibawahnya. (*/mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.