alexametrics Gubernur Serahkan Sertifikat Redistrubsi Tanah dan Menerima Hasil Ekspose IP4T Sulteng – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Gubernur Serahkan Sertifikat Redistrubsi Tanah dan Menerima Hasil Ekspose IP4T Sulteng

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PALU-Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyerahkan secara simbolis ekspose hasil Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T), dan penyerahan sertifikat redistribusi tanah kepada warga masyarakat dan warga suku Bajo. Sertifikat yang berharga ini diserahkan oleh Gubernur Sulteng diwakili Plt Sekretaris Pemerintah Provinsi (Sekprov) Sulteng, H. Mulyono. Kemudian membuka pameran mini hasil program IP4T Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), di sebuah hotel di Kota Palu, Senin (14/12).

Penyerahan sertifikat secara simbolis tersebut disaksikan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Sulteng, Dr. Ir. Doni Janarto Widiantono, M.Eng.Sc, Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Andi Tenrisan, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulteng diwakili Asdatun Ferizal, Direktur Pemberdyaaan Tanah Masyarakat kementerian ATR/BPN , dan Asisten Deputi Tata Ruang.

Penyerahan IP4T dihadiri pula oleh Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dr. Abdul Rahman Thaha, dan penyerahan atlas pertanahan atau peta informasi pertanahan (PIP) masing-masing Kepala Kantor (Kakan) Pertanahan kabupaten dan kota kepada Kepala Bappeda masing-masing kabupaten dan kota.

Kakanwil BPN/ATR Sulteng, Doni Janarto Widiantono, dalam sambutannya menjelaskan dalam menyiapkan basis data pertanahan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan IP4T, dimana tahun 2020 sebanyak 133.850 bidang tanah yang tersebar di 12 kabupaten. Sementara untuk Kota Palu sudah dilaksanakan tahun ini pendataan IP4T secara lengkap ditahun 2019. Kanwil BPN Sulteng melaksanakan inventarisasi IP4T pulau-pulau kecil di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Tojo Unauna (Touna).

Tujuan dari program IP4T, kata Kakanwil adalah untuk mengetahui kondisi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah masyarakat. Uraiannya, untuk mengetahui kondisi ketimpangan P4T, dan besaran pemilikan dan penguasaan tanah. Untuk merumuskan kebijakan atau program lebih lanjut pertanahan dan pemerintah baik di tingkat provinsi maupun pusat. Mengidentifikasi sengketa dan konflik pertanahan guna tercapainya tujuan berkeadilan untuk masyarakat.

Output yang dihasilkan dari program IP4T, diantaranya atlas pertanahan atau peta informasi pertanahan (PIP) yang memuat informasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

“ Peta ini dikembangkan dari kegiatan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (IP4T) yang dilaksanakan setiap tahun di kantor pertanahan, “ kata Doni.

Dijelaskannya, atlas pertanahan ini dibuat dengan format geopdf, yaitu format dokumen portable yang memuat informasi peta yang dapat dibaca menggunakan aplikasi Acrobat, Avenza maupun aplikasi serupa lainnya.

Atlas pertanahan ini dapat digunakan sebagai masukan untuk perencanaan tata ruang, penataan kawasan, kesesuaian investasi maupun pengendalian terhadap potensi alih fungsi lahan maupun kerusakan lingkungan.

“Peta ini dibuat dengan skala cukup besar yaitu minimum 1:5.000 dan dapat di overlay dengan citra satelit dan peta zona nilai tanah sehingga bisa memberikan gambaran potensi ekonomi kawasan, “ terangnya.

Dijelaskannya lagi, penguasaan tanah, merupakan hubungan hukum antara orang per orang, kelompok orang atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (PP nomor 16 Tahun 2004). Penguasaan tanah adalah bentuk hubungan secara fisik antara seseorang dengan bidang tanah. Penguasaan ini dapat dilakukan secara sah melalui ikatan perjanjian dengan pemilik tanah. Tidak sah, tanpa seizin atau sepengetahuan pemilik tanah.

Pemilikan tanah, merupakan hubungan hukum antara orang per orang, kelompok orang atau badan hukum yang dilengkapi dengan bukti kepemilikan, baik yang sudah terdaftar (sertifikat hak atas tanah) maupun yang belum terdaftar. Pemilikan adalah bentuk hubungan hukum yang sah antara seseorang atau badan hukum (subjek) dengan bidang tanah (objek), yang dibuktikan dengan adanya sertifikat hak milik, hak guna bangunan (HGB), hak guna usaha (HGU) dan hak atas tanah lainnya maupun bukti kepemilikan lain yang sah.

Penggunaaan tanah, merupakan wujud tutupan permukaaan bumi, baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia (PP Nomor 16 Tahun 2004). Penggunaan tanah adalah gambaran peruntukan umum suatu kawasan berdasarkan kebijakan perencanaan tata ruang ataupun kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pemanfaatan tanah, merupakan kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya (PP Nomor 16 Tahun 2004). Pemanfaatan tanah berupa aktivitas yang dilakukan di atas bidang tanah baik sesuai dengan penggunaan maupun tidak. Jadi pemanfaatan tanah adalah gambaran seksisting penggunaan tanah.

“ Dalam penguatan dan mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan tanah Kanwil BPN/ATR Sulteng telah melaksanakan kegiatan kontribusi tanah. Dimana beberapa akan diserahkan secara simbolis pada kesempatan hari ini. Adapun target redistribusi tanah Kanwil BPN Sulteng tahun 2020 sebanyak 31.173 bidang, sementara dalam lima tahun terakhir Kanwil BPN Sulteng telah mendistribusikan tanah negara sebanyak 134.119 bidang, seluas 144.019,36 hektare, “ urai Kakanwil.

Kakanwil mengatakan, dalam pelaksanaan program pertanahan Kantor Wilayah BPN Sulteng turut melibatkan stakeholder, diantaranya pemerintah daerah dan instansi terkait, akademisi, pihak swasta, kelompok masyarakat, serta media untuk mengawasi dan mempublikasikan program IP4T di Sulteng.

“ Dengan partisipasi, sinergitas dan koordinasi yang aktif dari seluruh unsur-unsur teknis antara lain Kanwil BPN, Pemprov Sulteng, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot), dan unit kerja daerah Kementerian atau lembaga pusat terkait dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan program pertanahan akan membawa kebaikan untuk masyarakat Sulteng, “ pungkasnya.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.