PALU-Bawaslu Sulteng sudah membahas rencana rancangan anggaran Bawaslu, untuk pelaksanaan Pilkada 2024, kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng).
“ Kami sudah memberikan gambarannya tentang rencana rancangan anggaran Pilkada Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024, “ papar Ketua Bawaslu Sulteng, Jamrin Jainaz, SH., MH, kepada Radar Sulteng, kemarin.
Dijelaskannya, kalau di Pemilu 2020 itu agak besar anggarannya, mencapai angka sekitar Rp 56-an miliar. Tetapi di Pilkada 2024 itu justeru berkurang.
“ Kenapa berkurang, karena lima kabupaten kota itu tidak lagi dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Kemarin, yang masih dibiayai oleh provinsi adalah Kabupaten Buol, Donggala, Parigi Moutong, Banggai Kepulauan (Bangkep), dan Morowali, “ ujarnya.
Dijelaskannya, di Pilkada serentak tahun 2024, maka masing-masing kabupaten itu sudah dianggarkan oleh pemerintah daerahnya masing-masing. Oleh Karena itu pihaknya meminta kepada Bawaslu Kabupaten agar berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, kemudian dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)-nya, lalu sama-sama untuk menyusun anggaran Pilkada tahun 2024.
“ Karena berdasarkan regulasi, tahapan Pilkada tahun 2023, tepatnya pada tanggal 18 September 2023 itu batas akhir penandatanganan NPHD antara Pemkab dengan Bawaslu. Sehingga sebelum itu kita sudah membahas anggarannya, “ tuturnya.
Dikatakannya, pihaknya oleh Pemprov Sulteng sudah diminta kira-kira berapa pagu anggaran Pilkada Provinsi itu ditahun 2023. Nah desain itu sudah dipresentasikan pihak Bawaslu di hadapan pejabat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulteng. Pihak Bawaslu sudah memberikan masukan, baik dari Kepala Sekretariat Bawaslu maupun dari komisoner Bawaslu Sulteng saat menghadiri pertemuan dengan BPKAD.
“ Sebelumnya, kami sudah menghadap Gubernur, juga sudah menghdap Wakil Gubernur. Kami sampaikan kepada bapak Gubernur terima kasih pemerintah provinsi sudah memfasilitasi Bawaslu untuk pelaksanaan Pilkada 2020 termasuk anggaran. Kami kemarin diberikan anggaran oleh Pemerintah Provinsi Rp sekitar 56 miliar. Ditahun depan anggaran kami ajukan lagi. Naiknya di tahun 2020 itu dipicu oleh kondisi ekonomi, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya pun ikut naik, “ bebernya.
Jamrin menyebut, pada Pilkada 2024 justeru turun lagi, karena Pilkada serentak. Pasalnya, kabupaten kota itu sudah dibiayai oleh pemerintah daerahnya masing-masing. Misalnya Buol, harus dibiayai Pemkab setempat. Kemarin mereka masih dibiayai oleh Provinsi.
“ Saya laporkan juga kepada Gubernur, adanya pengembalian dari kami sekitar Rp 14 miliar, dari yang diberikan Rp 56 miliar, pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Ada pengembalian dari Bawaslu kepada Pemprov Sulteng. Jadi cukup besar pengembaliannya, “ ujarnya.
Pengembalian itu tambah Jamrin, anggaran itu kembali karena ada beberapa kegiatan yang semula dianggarkan tetapi karena Covid-19 sehingga pertemuan yang dianggarkan itu hanya dilakukan dengan rapat virtual atau rapat zoom. “ Anggaran memang tidak digunakan secara maksimal, “ ucap Jamrin.
Kedua, kita ada dana pendampingan dari pusat, Bawaslu RI, terkait dengan Alat Pelindung Diri (APD) di wabah pandemik Covid-19, sehingga kita kembalikan dana yang tidak terpakai sekitar Rp 14 miliar.
Jamrin juga menjelaskan, bahwa dalam pertemuan dengan Gubernur Sulteng, H. Rusdi Mastura sangat merespon mengenai rencana rancangan anggaran yang disampaikan oleh Bawaslu Sulteng. Selain itu Gubernur juga akan memberikan Bawaslu pinjaman gedung untuk beraktifitas. Mengingtat gedung lama sudah tidak memadai lagi, dan dipandang tidak representatif.
“ Gedung yang akan dipinjamkan kepada kami terletak di Jalan Pramuka Kota Palu. Tepatnya disamping, Kantor Satpol PP Sulteng, dan dekat Markas Korem 132 Tadulako, “ jelasnya.
Jamrin lalu menjelaskan mengapa harus mencari gedung atau bangunan yang baru, disebabkan digedung yang lama di Kecamatan Palu Barat Kota Palu, sudah tidak representatif. Tidak memiliki ruang sidang dan ruang rapat yang representatif.
“ Yang pertama tidak ada ruang sidang, ruang rapat juga tidak ada. Ruang komisioner atau ruang pimpinan juga sangat sempit. Kami juga sudah meninjau gedung baru itu, dan akan digunakan di akhir tahun 2022 ini. Karena saat ini masih digunakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Karena gedung mereka akan dirobohkan, sekitar delapan bulan. Sehingga, mereka akan menggunakan dua gedung yang ada di Jalur dua (Jalan Prof. Moh. Yamin). Yang pertama Gedung Wanita, yang sudah selesai digunakan oleh Kejaksaan Tinggi, dan satu lagi gedung yang ada saat ini. Bila sudah selesai kita akan menempati gedung itu di Jalan Pramuka, “ terangnya.
“ Bahkan bapak Gebernur pada kesempatan itu, mempersilakan kepada kita kalau membutuhkan lahan misalnya untuk membangun gedung Bawaslu yang baru. Gubernur sangat respek dan perhatian kepada Bawaslu, “ pungkas Jamrin.(mch)
