Gubernur Jawab Saran Ombudsman Sulteng Soal Pergub No 10 Tahun 2017

- Periklanan -

Longki Djanggola

PALU– Gebernur H Longki Djanggola menjawab surat Ombudsman RI Perwakilan Sulteng tentang saran perbaikan Peraturan Gubernur (Pergub) No 10 Tahun 2017 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa. Dalam suratnya kepada Ombudsman Sulteng, Gubernur menyampaikan tanggapan dan menyatakan belum dapat menindak lanjut saran tersebut.

Tanggapan Gubernur bahwa materi muatan pembentukan Pergub Nomor 10 Tahun 2017 telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai dasar hukum pembentukannya, yaitu: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009, serta Perda Provinsi Sulteng Nomor 2 Tahun 2014. Selain itu telah dilakukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, serta telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum penetapannya.

‘’Saran perbaikan yang disampaikan Ombudsman dinilai menggunakan dasar yang tidak relevan dan tidak tepat. Sebab  substansi Pergub Nomor 10 Tahun 2017 sama sekali tidak mengabaikan Penyandang Disabilitas,’’ kata Gubernur Sulteng, Drs Longki Djanggola MSi. Pergub tersebut adalah peraturan yang bersifat umum dan berlaku terhadap Satuan Pendidikan, bukan berdasarkan perorangan. Adapun Wajib Belajar 12 Tahun bagi anak berkebutuhan khusus sebagaimana diatur pada Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hingga saat ini belum ada peraturan yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaannya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk mensukseskan program tersebut, namun saat ini terkendala oleh kondisi keuangan daerah yang masih terbatas;

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk setiap sekolah berbeda-beda tiap tahunnya. Oleh karena itu Pergub Nomor 10 Tahun 2017 mengatur standar maksimum pungutan yang dapat dilakukan oleh sekolah setelah menghitung kekurangan kebutuhan sekolah yang termuat dalam RAPBS/RKAS masing-masing satuan pendidikan. Dengan adanya Pergub Nomor 10 Tahun 2017, tidak dibenarkan sekolah yang melakukan pungutan melebihi apa yang tertuang dalam Pergub tersebut.

Gubernur juga membantah bangunan argumentasi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yang menyebut Pergub Nomor 10 Tahun 2017 bertentangan dengan tujuan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), karena Dana BOS sesuai dengan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, peruntukannya hanya untuk 10 (sepuluh) komponen pembiayaan, dan 12 (dua belas) komponen pembiayaan untuk SMK. Sedangkan pungutan yang diatur melalui Pergub Nomor 10 Tahun 2017 dimaksudkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diakomodir melalui dana BOS.

Asumsi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yang termuat dalam angka 5 surat Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah tertanggal 18 Desember 2017, menurut Gubernur tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 52 huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 48  Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Peraturan Pemerintah itu dengan tegas menyebutkan bahwa dana yang diperoleh  disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan dan dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggaraan satuan pendidikan.

Gubernur juga menjelaskan, bahwa argumentasi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yang menyebut bahwa Pergub Nomor 10 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 110 ayat (1) huruf m juncto Pasal 123 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, justru digugurkan oleh ketentuan Pasal 123 ayat (2) yang menyebutkan bahwa dikecualikan dari objek retribusi (sebagaimana disebutkan dalam Pasal 123 ayat (2) adalah pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Argumentasi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana termuat pada angka 7 surat a quo yang menyebutkan bahwa sebagai amanat Pasal 73 ayat (6), Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun, dimaksudkan jika program Wajib Belajar 12 Tahun sudah diterapkan. Sementara hingga saat ini program tersebut, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah belum dicanangkan.

- Periklanan -

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tegas disebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Selain itu dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah menyebut bahwa pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, kabupaten/Kota, dan masyarakat.

Terkait dengan temuan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah adanya 3 sekolah di Kabupaten Sigi dan Kota Palu yang menggunakan besaran pungutan menurut Pergub Nomor 10 Tahun 2017 sebagai dasar pungutan komite sekolah, dinilai argumentasi menggeneralisir. Sekiranya benar sekalipun, maka yang harusnya dipersalahkan adalah Komite Sekolah yang bersangkutan, sebab dalam Pasal 10 ayat (2) Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, Komite Sekolah dilarang melakukan Pungutan. Oleh karena itu, dengan pengembalian seluruh pungutan pada 3 sekolah tersebut sudah tepat sesuai larangan dalam Pasal 10 dan ketentuan Pasal 19 Pergub Nomor 10 Tahu 2017.

Menurut Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yang termuat dalam angka 9 surat Nomor S-O 346/PW25/0070.2017.04/XII/2017, dimana Pemerintah Provinsi tidak memberikan tanggapan atas laporan masyarakat, dibantah oleh Gubernur. Sebab pemerintah provinsi telah memberikan tanggapan baik secara tertulis maupun secara lisan dengan menghadiri rapat klarifikasi ke kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengan di Jalan RA Kartini Nomor 100 Palu.

Berkenaan dengan pendapat Ahli yang diajukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Gubernur menanggapi bahwa pendapat ahli yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah dalam hal ini Pasal 10 ayat (2) adalah tidak relevan dimajukan dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan Pergub Nomor 10 Tahun 2017 adalah bertentangan dengan ketentuan di atasnya. Sebab Permendikbud tersebut mengatur tentang tugas dan wewenang Komite Sekolah yang antara lain hanya berwenang menerima dana pendidikan berupa Bantuan dan/atau Sumbangan.

Sebaliknya, Pungutan merupakan kewenangan Satuan Pendidikan. Hal ini sejalan dengan isi surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 82954/A.A4/Hk/2017, tanggal 22 Desember 2017 tentang Penjelasan Mengenai Ketentuan Larangan Pungutan SMA/SMK/SLB. Surat yang ditanda tangani Sekjen Kemendikbud RI Didik Suhardi menjelaskan bahwa Pungutan Pendidikan, yang selanjutnya disebut Pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.

Sedangkan, Sumbangan Pendidikan yang selanjutnya disebut Sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya untuk perseorangan maupun bersama-sama. Masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.

Berdasarkan ketentuan itu, tulis Sekjen, maka SMA/SMK/SLB dapat melakukan pungutan pendidikan baik menggunakan istilah pungutan pendidikan maupun istilah lain seperti Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Komite Sekolah melakukan penggalangan dana pendidikan hanya dalam bentuk bantuan dan/atau sumbangan, namun tidak dapat melakukan pungutan pendidikan (vide pasal 10 ayat (2) Permendikbud No 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Terkait dengan larangan pungutan yang dilakukan oleh Komite Sekolah sebagaimana diatur dalam Permendikbud No 75 Tahun 2016 merupakan penegasan dari Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan sekaligus penegasan mengenai pungutan yang hanya dapat dilakukan oleh sekolah sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Karena itu, berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas pemerintah provinsi berkesimpulan bahwa belum dapat menindak lanjut saran Ombudsman RI Perwakilan Sulteng.(sya)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.