Gubernur: Jangan Jadikan Perizinan sebagai Target Pendapatan

- Periklanan -

MUDAHKAN INVESTOR: Gubernur H Longki Djanggola pada pembukaan Rakor Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal se Sulteng yang dipusatkan di Kabupaten Banggai, Selasa malam (14/3). (Foto: Awal)

PALU- Upaya memacu investasi untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Sulawesi Tengah, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) se-Sulawesi Tengah gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Rakor yang bertujuan sinkronisasi kegiatan pelaksanaan perencanaan penanaman modal, dalam rangka mempermudah investor berinvestasi dibuka Gubernur Sulawesi Tengah, Drs H Longki Djanggola MSi, di Hotel Estrella, Banggai, Selasa malam (14/3).

Dalam sambutannya Gubernur Longki mengungkapkan penting dan strategisnya Rakor ini. Tahun 2016 Sulteng menjadi yang tertinggi capaian realisasi investasinya di Kawasan Timur Indonesia, mencapai Rp22 triliun. Angka yang cukup tinggi dari target yang diberikan BKPN RI yakni sebesar Rp14 triliun. Ke depan, 2017 Sulteng mendapat target dari BKPM sebesar Rp22 triliun atau lebih tinggi dari 2016.

‘’Hal ini perlu menjadi catatan Dinas PMPTSP se Sulawesi Tengah. Agar kita punya komitmen yang sama bagaimana agar calon investor merasa aman dan nyaman berinvestasi di Sulawesi Tengah,’’ harap Gubernur.

Dengan target yang diberikan BKPM, Gubernur mengaku optimis bahwa Sulteng akan kembali melampaui target seperti halnya di 2016.

Ditegaskan Gubernur, salah satu indikator kinerja PMPTSP, tercapainya nilai investasi, bukan tercapainya Pendapatan Asil daerah (PAD). Penegasan Gubernur ini untuk menekankan agar dalam proses perizinan bagi investor tidak disalahartikan untuk mendapatkan PAD.

‘’Tolong para kepala Dinas PMPTSP, jangan perizinan itu dijadikan target pendapatan asil daerah. Itu sangat salah. Bahkan jika perlu tidak ada pendapatan di bidang perizinan,’’ tegas Gubernur.

- Periklanan -

Hal itu dimaksudkan untuk menarik calon investor agar lebih tertarik menanamkan investasinya karena merasa mendapatkan kemudahan. ‘’Karena mereka mendapatkan kepastian, kenyamanan berinvestasi di wilayah kita,’’ ujarnya.

Hal lain yang digarisbawahi Gubernur, pemberian izin pertama bagi investor. Harus ada kemudahan agar lebih memberikan kepastian bagi investasi. Olehnya Gubernur mendorong agar lima kemudahan pemberian izin awal (lima starting a business) tersebut disepakati dalam rakor.

‘’Jadi kita Sulawesi Tengah hanya lima modal izin pertama. Tidak ada izin-izin lain. Dan hasil rekomendasi dalam rakor nantinya serahkan kepada saya untuk saya teruskan kepada semua bupati/walikota untuk dipedomani dan dilaksanakan bersama,’’ tegas Gubernur.

‘’Ini akan meyakinkan investor bahwa ke mana saja di Sulawesi Tengah mau berusaha dan apa saja yang akan dimulai dalam dia berusaha, lima izin itu saja yang akan diminta. Artinya kita sudah memberikan keyakinan kepada para investor bahwa di Sulawesi Tengah, kalau berinvestasi tidak berbelit-belit,’’ tandas Gubernur.

Kepala Dinas PMPTSP Sulteng Ir CH Shandra Tobondo mengatakan, dalam rakor dibahas lima starting a business. Lima kemudahan yang diberikan dalam memulai bisnis yang akan diterapkan yakni izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP),  Surat Izin Perdagangan (SIUP), izin gangguan atau HO (Hinder ordonansi), serta Izin mendirikan bangunan  (IMB) dan izin lokasi.

Hal ini mengacu pada target Presiden yang menargetkan peringkat kemudahan bisnis atau ease of doing business di Indonesia bisa mencapai level 40 di 2017, dari peringkat ke-109 dari 189 negara yang disurvei. Dan menurut Shandra, ease of doing business yang paling bermasalah adalah starting a business.

‘’Kalau kita semua kabupaten/kota bersepakat bahwa SOP (Standar Operasi Prosedur) berkaitan dengan starting a business dari lima izin yang kita keluarkan, maka pasti ke depan ease of doing business di Indonesia bisa dicapai,’’ ungkap Shandra.

Sementara itu, Bupati Banggai Herwin Yatim mengungkapkan visi Pemda Banggai yang melahirkan enam misi searah dengan visi pembangunan pemerintah provinsi. Dengan pengelolaan potensi yang dimiliki Banggai adalah kabupaten terbesar kedua setelah Morowali sebagai penyumbang investasi di Sulteng.

Usai pembukaan rakor Gubernur dan Bupati Banggai, para Kepala Dinas PMPTSP se Sulteng dan kepala Dinas PMPTSP Sulteng menandatangani kesepakatan pencapaian target.(awl)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.