Gubernur Ingatkan Walikota Palu Untuk Tindaklanjuti Rekomendasi KASN

- Periklanan -

Gubernur Sulteng Longki Djanggola saat melantik Walikota dan Wakil Walikota Palu, 17 Februari 2016 lau. (Foto: dok)

PALU- Gubernur Sulawesi Tengah, Drs H Logki Djanggola selaku wakil pemerintah pusat di daerah telah menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Rekomendasi diterbitkan KASN terkait pengangkatan pejabat yang dilakukan secara improsedural .

Hal itu ditegaskan Kepala Badan kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Tengah, Drs H Aries Singi MSi, kepada Radar Sulteng, Kamis (30/3).

‘’Gubernur selaku wakil pemerintah pusat dan pejabat Pembina kepegawaian di daerah telah menyurat ke Walikota, menindaklanjuti rekomendasi KASN,’’ungkap Aries Singi.

Dikatakannya, surat gubernur tertanggal 3 Maret Nomor. 800/521/BKD telah dilayangkan untuk mengingatkan Walikota agar rekomendasi KSN segera ditindaklanjuti. Gubernur meminta agar rekomendasi KSN harus dilaksanakan sesegera mungkin.

‘’Intinya surat gubernur menegaskan untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dan agar menindaklanjuti rekomendasi KASN dalam waktu yang tidak terlalu lama,’’terang Aries Singi.

Jika rekomendasi ini masih diabaikan, Aries Singi mengaku dalam waktu dekat KASN akan kembali mengeluarkan rekomendasi. Gubernur nantinya akan kembali menindaklanjuti rekomendasi tersebut untuk kembali menegaskan kepada walikota.

- Periklanan -

Sementara dikonfirmasi pada Senin lalu (27/3) Pemkot Palu melalui Kabag Humas Nathan membantah adanya kesalahan dalam pelantikan yang dilakukan Pemkot Palu beberapa waktu yang lalu.

“Yang mana lagi yang melanggar?,” tanya Nathan saat dikonfirmasi soal tindaklanjut rekomendasi KASN kepada Pemkot Palu.

Dijelaskannya, salah satu contoh terkait dr Emma Sukmawati yang beralih dari jabatan struktural ke jabatan fungsional. Menurutnya hal tersebut tidaklah melanggar. Pemindahan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional asalkan masih serumpun tidak masalah.

“Dia kan dokter kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit sebagai jabatan fungsional. Kan jabatan juga,” tegasnya.

Sekali pun diakuinya adanya surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) RI untuk melakukan peninjauan kembali atas pelantikan yang dilakukan Walikota beberapa waktu yang lalu itu.

“Tidak ada perubahan. Pak Rifani juga kan sudah jelaskan itu. Semuanya sudah dibicarakan oleh mereka yang berwenang untuk itu. Asisten tiga, Kepala BKD, Pak Wali, Pak Wakil, Pak Sekkot, semuanya sudah dibicarakan,” ucapnya.

Ditegaskannya, sekali pun ada perubahan nantinya bukan dikarenakan rekomendasi KASN tersebut, melainkan dilihat dari kinerja yang bersangkutan.

“Tetap bisa terjadi rotasi. Tapi dilihat dari kinerjanya. Jika kinerjanya maksimal. Siapa yang bekerja dengan baik, akan diberikan reward,” pungkasnya. (awl/saf)

 

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.