Gubernur, Bupati dan Walikota Dapat Mengganti Sekretaris Daerah Setiap Bulan

Oleh : Dr. Syarif Makmur, M.Si. *)

- Periklanan -

GUBERNUR, Bupati dan walikota dapat mengganti Sekda setiap bulan jika bekerja tidak professional dan maksimal. Penegasan ini disampaikan Menpan RB Cahyo Kumolo belum lama ini. Menpan melanjutkan dipersilahkan kepada para gubernur, bupati dan walikota dapat menggantI Sekda nya jika bekerja tidak professional dan maksimal yang berakibat pelayanan publik tidak berjalan sebagaimana janji para gubernur, bupati dan walikota pada saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ini sesuai arahan Presiden kata mantan Mendagri itu.

Pergantian Sekda kerap dilakukan seusai Pilkada. Mayoritas pergantian Sekda dilakukan oleh wajah-wajah baru yang terpilih dalam Pilkada. Alasan pergantian ini cukup rasional, mengingat gubernur, bupati dan walikota yang baru saja terpilih ingin bergerak dengan energi dan harapan baru mencapai visi dan misinya melalui para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang salah satunya adalah Sekda.

Sekda adalah motor penggerak birokrasi, sentral aktivitas, perumus dan perencana kebijakan, top manajemen nya para ASN, ketua Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), Ketua Badan Pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat), Ketua gugus tugas penanggulangan Covid-19, dan berbagai jabatan lainnya yang berkaitan langsung ataupun tak langsung dengan tugas-tugas pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan.

Kompetensi Sekda harus di atas rata-rata demikian pendapat pakar kebijakan publi Agus Dwiyanto yang juga mantan Ketua LAN RI. Disamping kompetensi teknis, kompetensi sosio kultural, dan kompetensi manajerial yang harus dimiliki oleh seorang Sekda dituntut pula kemampuan berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan di semua level dan tingkatan pemerintahan.

Leadirship seorang Sekda paling tidak memenuhi 3 (tiga) unsur kunci kepemimpinan, yaitu kemampuan mempengaruhi, kemampuan menggerakkan dan kemampuan mengarahkan. Ketiga kemampuan diatas diperuntukkan bagi pencapaian kinerja pemerintahan, dan yang lebih utama dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Arahan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) itu yang dilanjutkan dengan penegasan lisan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dimaksudkan untuk mendorong para Gubernur, Bupati dan Walikota yang selama ini mengalami kendala-kendala psikologis, persoalan regulasi bahkan pertimbangan politik dalam pergantian jabatan Sekda, baik Sekda provinsi, kabupaten maupun Sekretaris Kota.

Dengan penegasan Menpan RB ini memberikan spirit dan angin segar kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota yang ingin menggantikan Sekda jika kinerja, hasil kerja dan prestasi kerja yang diharapkan tidak menjadi kenyataan segera dapat menggantinya.

Pertanyaan yang timbul bagi publik, apakah kinerja pemerintahan, prestasi kerja dan hasil kerja pemerintahan ditentukan hanya oleh seorang Sekda dan dimana keberadaan pejabat-pejabat lainnya ? Bukankah di berbagai fenomena pemerintahan daerah, Sekda hanya digunakan dalam rangka pencapaian target-target politik kepala daerah. Sekda juga seringkali tidak dilibatkan dalam kebijakan mutasi ASN, dan banyak persoalan-persoalan pemerintahan yang sering disalahkan adalah Sekda nya.

Masih membutuhkan diskusi yang panjang tentang gagasan Menpan RB ini, karena pengangkatan Sekda telah melalui mekanisme, prosedur dan mempertimbangkan rekam jejak, serta pengalaman karir di birokrasi. Oleh karena itu, pengangkatan ASN dalam jabatan Sekda harus melalui seleksi terbuka dan cukup ketat. Tidak hanya melihat persyaratan pangkat, pengalaman jabatan, pendidikan dan persyaratan lainnya, tetapi untuk mendapatkan seorang ASN yang layak dan pantas menjadi Sekda dibutuhkan uji kompetensi dan uji kemampuan dalam waktu yang cukup panjang.

- Periklanan -

Tidak hanya teruji pada saat seleksi jabatan. Kita mengenal sosok-sosok mantan Sekda yang cukup handal di tanah air ini, misalnya Syahrul Yasin Limpo, Gamawan Fauzi, Said Assegaf, dan mungkin masih banyak lagi sosok-sosok Sekda yang sukses dan berhasil hingga menjadi Menteri atau Gubernur. Kepada mereka–mereka ini kita dapatkan referensi bagaimana idealnya seorang ASN yang akan diangkat dalam jabatan Sekda.

Presiden Jokowi dan Menpan RB benar telah memberikan lampu hijau kepada para Gubernur, Bupati dan Walokota untuk dapat mengganti Sekda setiap bulan bila tidak professional dan maksimal dalam menjalankan tugas.

Kalimat “ Setiap Bulan “ disini harus ditafsirkan sebagai motivasi, spirit dan dukungan kuat untuk para Sekda agar dapat meningkatkan profesionalisme kerjanya diatas rata-rata, dan bukan bekerja dengan cara-cara lama, gaya lama, rutinitas, cara-cara biasa, tetapi harus dengan cara baru, gaya baru dan cara luar biasa, bekerja cepat dan dapat menggerakkan, mempengaruhi serta mengarahan segala sumber daya untuk membantu kepala daerah dalam mengimplementasikan kebijakan mencapai kinerja dan prestasi kerja pemerintahan daerah yang terbaik.

George C. Edward III (1984) Professor Ilmu Politik dari Texas Univercity menyebutkan ada 4 (empat) variabel kunci implementasi kebijakan Kepala Daerah untuk mencapai kinerja terbaik yang harus dilakukan dan dikerjakan oleh seorang Sekda, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Komunikasi dimaksudkan agar informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan seorang Sekda dan pembantunya kepada pelaku kebijakan. Agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapakan.

Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sekda harus mampu mengelola sumberdaya tersebut. Meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

Disposisi dimaksudkan, walaupun komunikasi dan sumber daya telah disiapkan tetapi Sekda dan segala perangkat dan pembantunya harus memiliki kemauan, keinginan dan kecenderungan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

Struktur birokrasi dimaksudkan agar implementasi kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif, maka kemampuan Sekda dan perangkatnya dalam mengelola struktur-struktur di bawahnya, karena ia sebagai pejabat ASN tertinggi di daerah dan dapat memastikan struktur-struktur birokrasi itu dapat menjalankan kebijakan Kepala Daerah secara efektif dan bertanggung jawab.

*) Penulis adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, dan
kandidat Peneliti Ahli Madya dan Kandidat Ahli utama Analis Kebijakan Publik Kementrian Dalam Negeri. Email: [email protected]

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.