Full Day School Tak Perlu Tunggu Edaran Menteri

- Periklanan -

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy, didampingi Gubernur Sulteng Longki Djanggola saat berada di kantor Gubernur Sulteng, Minggu (26/3). (Foto: Mugni Supardi)

PALU – Implementasi program Full Day School saat ini sudah diuji coba di 1.500 sekolah. Pemerintah mengharapkan tahun ini ada 15 ribu sekolah yang menjalankan program tersebut.

Menteri  Pendidikan dan Kebudayaan RI Prof Dr H Muhadjir Effendy MAP mengungkapkan, ribuan sekolah yang diuji cobakan tersebut termasuk kabupaten-kota yang secara suka rela mencanangkan sebagai penyelenggara program penguatan karakter. “Seperti Kota Malang, kemudian Bantaeng, yang kalau Sulawesi itu di Kabupaten Bantaeng,” terangnya kepada Radar Sulteng saat berada di Kota Palu, Sulawesi Tengah, kemarin (26/3).

Ditanya apakah untuk menjalankan program full day school tersebut merupakan kewenangan kepala daerah? Muhadjir Effendy menegaskan, menjadi kewenangan kepala daerah. Dijelaskannya, untuk SMA-SMK sederajat merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, sedangkan untuk SMP merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. “Seperti tadi, misalnya kota Malang, kemudian Bantaeng, yang mereka itu pakai peraturan daerah masing-masing. Kita hanya akan memfasilitasi saja, membantu konsultan,” jelasnya.

- Periklanan -

Ditegaskannya juga, bahwa untuk menjalankan program full day school tersebut tidak perlu menunggu surat edaran yang dikeluarkan Mendikbud. “Nggak perlu (menunggu surat edaran,red), langsung masing-masing (kebijakan) kepala daerah saja,” tuturnya.

Sementara itu, mengenai apakah full day school telah mendapat persetujuan Presiden, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tiga periode ini menegaskan, bahwa program tersebut merupakan bagian dari kebijakan Presiden. Khususnya pada penguatan pendidikan karakter.

“Memang itu kebijakan presiden, pendidikan karakter itu, memang menteri punya inisiatif sendiri. Namun itu kemauan presiden,” pungkas Muhadjir Effendy yang juga kini menjabat Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan periode 2015-2020.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Drs H Longki Djanggola MSi yang dimintai tanggapannya soal program full day school tersebut mengatakan, akan mengikuti sesuai dengan arahan Mendikbud. “Nanti kita lihat, kalau itu memang arahannya dari menteri pendidikan kita ikuti,” singkat Longki kepada Radar Sulteng usai menghadiri kegiatan di SMK Muhammadiyah 1 Palu di kompleks perguruan Muhammadiyah Al-Haq bersama Mendikbud Muhadjir Effendy, sore kemarin.(fdl)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.