FSMT Desak Polda Sulteng Tarik Pasukan dari Tanjung Sari Banggai

- Periklanan -

Aksi saling dorong antara massa aksi dan aparat kepolisian terjadi saat para pendemo hendak masuk ke dalam kantor DPRD Sulteng, Selasa (20/3). (Foto: Wahono)

PALU-Puluhan mahasiswa dan organisasi masyarakat (Ormas) yang mengatasnamakan Front solidaritas untuk masyarakat Tanjung (FSMT), Selasa (20/3) kemarin, menggelar aksi damai di depan Mapolda Sulteng dan gedung DPRD Sulteng.

Masa aksi menuntut agar Bupati Banggai Herwin Yatim turun dari jabatannya, sementara Kapolda harus tarik pasukannya serta copot Kapolres Banggai. Selanjutnya, bebaskan warga Tanjung yang ditahan di Polres Banggai.

Eksekusi lahan di kawasan Tanjung Sari kembali berlanjut, kali kedua penggusuran paksa dilaksanakan oleh pihak pengunggat dengan legitimasi putusan PN Luwuk Sulteng dalam perkara nomor W21.U3/155/HK.02/1/2018 tentang eksekusi lahan yang ditinggali masyarakat.

“Banyak kejanggalan dari surat keputusan PN Luwuk, seperti nama surat tertuju tidak menggunakan nama lengkap sesuai KTP, namun memakai nama panggilan, serta surat tidak memiiki cap asli sampai ketidakjelasan waktu eksekusi dan lulusan areal yang akan dieksekusi,” kata kordinator lapangan (korlap)  Azman SP.

Konflik sengketa lahan yang melibatkan kedua belah pihak antara masyarakat dan penggugat terus berlangsung sampai hari ini. Pasalnya, masyarakat yang mendiami kawasan Tanjung tersebut juga mempunyai alas hukum yang jelas berbentuk sertifikat yang dibenarkan BPN Sulteng keabsahannya.

- Periklanan -

“Kejadian di Tanjung saat ini terkesan Pemkab justru tidak memainkan perannya sebagai penyelenggara negara yang wajib memberikan perlindungan keamanan serta memberi solusi atas sengketa lahan tersebut. Karena biar bagaimnapun sertifikat yang dimiliki masyarakat Tanjung bersumber dari pemerintah setempat. Justru dijawab oleh Pemkab Banggai dengan melibatkan 1.000 personel gabungan TNI-Polri untuk terlibat dalam proses pengamanan eksekusi tahap II, sekaligus memicu bentrok warga dengan aparat, ” papar Azman dalam orasinya.

Azman, menilai Pemkab Banggai gagal dalam menjalankan kewajibannya untuk memberikan rasa aman, adil dan sejahtra bagi masyarakat. Begitupun Kapolres Banggai bukannya memberi perlindungan dan pengayom, justru mengerahkan paskukan untuk bersikap berutal terhadap masyarakat Tanjung.

“Turunkan Herwin Yatim sebagai Bupati Banggai dan selamatkan warga Tanjung, tarik semua personel keamanan di areal sengketa dan copot Kapolres Banggai. Kembalikan tanah warga Tanjung, bebaskan masyarakat Tanjung yang saat ini ditahan oleh kepolisian, ” desaknya.

Perwakilan masa aksi melakukan negosiasi dengan kepolisian. Diterima oleh Kabid Humas Polda Sulteng, AKBP Hery Murwono. Kabid Humas menyatakan akan menindaklanjuti tuntutan masa aksi.

Usai negosiasi, masa bergeser di DPRD Sulteng untuk menyuarakan tuntutan yang sama. Dalam keputusan dengar pendapat, DPRD berjanji akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Tanjung, dan meminta agar pihak yang terkait melakukan evaluasi kembali eksekusi lahan Tanjung.

“Saya meminta agar kasus Tanjung dilakukan evaluasi kembali, dan kami sepakat dari rapat tadi bahwa DPRD akan membentuk Pansus Tanjung guna menuntaskan persoalan yang menimpa masyarakat,” koar anggota DPRD, Yahdi Basma.(who)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.