Fraksi PKS Minta Kepolisian Lebih Humanis

Dalam Mengatasi Unjukrasa Menolak UU Cipta Kerja

- Periklanan -

PALU-Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) telah mengeluarkan sikap tertulisnya yang diberikan kepada para wartawan melalui konferensi pers di ruang Fraksi DPRD Sulteng, Jumat (9/10).

Konferensi pers dipimpin Ketua Fraksi Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, didampingi Wakil Ketua Fraksi Sri Atun, dan Bendahara Fraksi PKS, Hj. Fatimah H. Amin Lasawedi, serta Staf Ahli dan tim Humas Fraksi PKS DPRD Sulteng.

Dalam pernyataan sikapnya, dibacakan Ketua Fraksi PKS Wiwik Jumatul Rofi’ah, bahwa pasca ditetapkannya Undang-undang Omnibus Law atau Undang-undang Cipta Kerja, mengundang gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat. Bahkan di beberapa daerah, termasuk di Kota Palu, aksi protes UU Cipta Kerja berujung chaos yang menyebabkan jatuhnya korban luka dan cedera, baik dari kalangan pengunjukrasa yang didominasi mahasiswa dan aparat kepolisian.

Kondisi ini terjadi, tidak lepas dari sikap abai pemerintah dan sebagian besar anggota DPR-RI, terhadap aksi-aksi penolakan UU Cipta Kerja. Padahal aksi penolakan itu, sudah dilakukan sejak diajukannya draft RUU tersebut oleh pemerintah ke DPR, sampai pada tahap pembahasan. Bahkan dua organisasi besar di Indonesia, yakni Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU), juga telah menyatakan sikap menolak UU Cipta Kerja untuk menjadi regulasi baru di Indonesia.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR-RI, sudah sejak awal juga menyatakan penolakannya terhadap UU Cipta Kerja tersebut. Penolakan yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut bukan hanya kali ini disuarakan, namun hal tersebut sudah dilakukan sejak awal draft UU yang ketika itu masih berbentuk Rancangan Undang-undang (RUU). Hal ini dapat dilihat dari jejak digital di berbagai pemberitaan di media-media online nasional.

Fraksi PKS DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), sebagai bagian yang terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Fraksi PKS di seluruh Indonesia, juga menyuarakan sikap yang sama, yakni MENOLAK UU CIPTA KERJA untuk dijadikan regulasi baru di Indonesia.

- Periklanan -

Pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar penolakan, juga sama dengan pertimbangan yang disampaikan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR-RI. Namun alasan yang paling utama, karena Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, melihat bahwa Undang-undang ini, lebih banyak mudharatnya ketimbang nilai manfaatnya.

Jika tetap dipaksakan untuk diberlakukan, akan banyak pihak-pihak yang dirugikan. Salah satu yang pasti akan sangat merasakan dampaknya, adalah para pekerja yang umumnya adalah kalangan ekonomi ke bawah.

Mencermati perkembangan di tengah-tengah masyarakat saat ini, Fraksi PKS DPRD Sulteng, menyatakan sikap, pertama, Fraksi PKS DPRD Sulteng, setelah melihat, mencermati dan menerima berbagai aspirasi masyarakat, termasuk salah satunya dari kalangan Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Sulteng, yang secara khusus datang menyerahkan sikapnya, serta aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, tokoh agama, buruh, pekerja, praktisi pendidikan, mahasiswa, serta elemen lainnya, semakin menguatkan sikap penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja. Sikap ini, sejalan dengan penolakan yang disampaikan Fraksi PKS pada sidang paripurna DPR-RI dengan agenda pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Kedua, mendukung sikap elemen-elemen masyarakat yang menyuarakan penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja, namun harus disampaikan dengan cara yang santun, tidak anarkis dan memaksakan kehendak, sesuai aturan yang berlaku, serta tetap sesuai dengan protokol Covid-19.
Ketiga, Fraksi PKS DPRD Sulteng, meminta agar pemerintah provinsi tidak menutup mata dan telinga, serta melihat dinamika dan perkembangan di tengah-tengah masyarakat, dengan ikut menyatakan penolakannya terhadap UU Cipta Kerja.

Keempat, kepada aparat kepolisian, hendaknya tetap mengedepankan nilai-nilai humanis ketika berhadapan dengan pengunjukrasa. Selanjutnya, Fraksi PKS DPRD Sulteng mendorong kepada Fraksi PKS DPR-RI untuk tetap konsisten mendesak Presiden RI mengeluarkan Perppu agar kondisi negara semakin kondusif.

“Demikian pernyataan sikap Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Semoga Allah melindungi Bangsa Indonesia dari perpecahan sesama anak bangsa, “ tegas Wiwik Jumatul Rofi’ah, diakhir statemennya.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.