FPPS Minta Pemkab Donggala Penuhi Kebutuhan Warga Sirenja

- Periklanan -

DONGGALA-Forum Pemuda Peduli Sirenja (FPPS) Kabupaten Donggala telah melakukan dua kali aksi unjukrasa berkenaan dengan berbagai permasalahan yang muncul pasca bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di wilayah Kecamatan Sirenja dan sekitarnya.

“Kami dari FPPS sudah dua kali melakukan aksi unjuk rasa soal lambanyya Pemerintah Kabupaten Donggala dalam mengantisipasi berbagai masalah yang terjadi di Kecamatan Sirenja. Yang pertama kami lakukan di kantor kecamatan Sirenja, dan kedua di DPRD Kabupaten Donggala, agar camat dan DPRD mengetahui kesulitan kami di Sirenja saat ini, “ ungkap Igal S. Baligau, koordinator aksi unjukrasa yang dilakukan di kantor Kecamatan Sirenkja pada Rabu (12/2) dan Kamis (13/2) di gedung DPRD Donggala, kepada Radar Sulteng, Kamis kemarin.

Saat berunjukrasa di Kecamatan diterima langsung oleh Camat Sirenja, Hasran, S.Pd. Pada kesempatan itu, Camat berjanji akan memfasilitasi pertemuan FPPS dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala dan anggota DPRD.

Sedangkan aksi unjuk rasa di gedung DPRD kemarin, FPPS yang dipimpin Igal S. Baligau, diterima oleh Fraksi NasDem yang dipimpin Taufik, dan Fraksi Golkar yang dipimpin Abubakar Aljufrie.

“Anggota DPRD Donggala dari Fraksi NasDem dan Fraksi Golkar saat menemui kami juga mengatakan pihak DPRD Donggala sudah menyetujui tuntutan kami, dan ajkan membentuk Panitia Khusus (Pansus) soal tuntuttan warga Sirenja, “ papar Igal.

Dalam rilis FPPS, yang menggambarkan latar belakang tuntutan FPPS yang dikirim ke redaksi menyatakan, bahwa lambatnya Pemkab Donggala dalam penanganan korban pascabencana yang terjadi pada 28 September di Kecamatan Sirenja. Gempa bumi berkekuatan 7,4 skala Richter (SR) yang menguncang Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi Mautong (Parimo) berdampak terjadinya tsunami dan likuifaksi.

Bencana itu, bukan hanya menelan ribuan korban jiwa, bahkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal. Khusus Kecamatan Sirenja, bencana itu berdampak besar bagi warga setempat. Pusat gempa yang diketahui berada di perairan Kecamatan Sirenja, mengakibatkan penurunan tanah di wilayah pesisir pantai sekitar 1,9 meter. Akibatnya, 13 Desa di Kecamatan Sirenja menjadi yang terparah kerusakannya, yaitu Desa Tompe, Desa Tanjung Padang, Desa Lompio, dan Desa Lende Tovea.

Sekitar 10 hari pascagempa masyarakat Sirenja, khususnya Desa Tompe kembali mendapatkan bencana banjir rob yang mulai merendami pemukiman warga dan ruas jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Kabupaten Donggala dengan Kabupaten Tolitoli.

“ Banjir rob yang terjadi setiap 2 kali dalam satu bulan membuat aktivitas masyarakat lumpuh. Pada tanggal 11 Januari 2020 banjir Rob kembali terjadi dan sudah menyebar di 9 Desa di Kecamatan Sirenja, sebagai akibat air pasang dan disusul ombak tinggi. Sehingga saat ini berdampak pada kehidupan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir, “ ujar Igal S. Baligau.

- Periklanan -

Menurutnya, warga dulunya selalu mendapatkan air bersih yang jernih, untuk diminum, mandi dan mencuci pakaian. Tetapi sekarang akibat banjir Rob air bersih itu sudah mengandung garam. Hal inilah yang membuat masyarakat panik dan resah, karena wilayah Kecamatan Sirenja saat ini krisis bersih. Namun demikian, meski kejadian ini sudah berlangsung 1 tahun 5 bulan, tetapi hingga saat ini belum ada perhatian serius dari Pemkab Donggala.

Selain banjir rob, sejumlah permasalahan penanganan korban bencana pascagempa bumi 28 september 2018, pemerintah terkesan tutup mata, mulai dari permasalahan penentuan lahan relokasi yang tidak melibatkan masyarakat dengan cara sepihak, kesimpangsiuran dan ketidak terbukaan data penerimaan dana stimulan, masalah jaminan hidup (Jadup) dan santunan duka yang belum jelas, serta permaslahan air bersih yang hingga kini belum tertangani.

Menyikapi permasalahan di atas, maka FPPS melakukan aksi unjukrasa pada 22 Januari 2020, telah mendatangi gedung DPRD Donggala untuk menanyakan permaslahan yang ada di Kecamatan Sirenja. Saat itu diterima langsung ketua DPRD Donggala, Takwin Tenggo, bersama sejumlah anggota DPRD dari Komisi III, yang kemudian melahirkan sebuah rekomendasi dari kami (FPPS), untuk DPRD Kabuaten Donggala, bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Sosial (Dinsos), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus turun langsung untuk menjawab keresahan masyarakat. Sikap tersebut dijawab DPRD yang sepakat untuk memenuhi permintaan FPPS.

Pada 28 Februari 2020, anggota DPRD Donggala bersama keterwakilan Dinas Sosial dan PU turun. Sedangkan BPBD tidak hadir dalam pertemuan itu. Dialog dilakukan di dua desa di Kecamatan Sirenja, yaitu Desa Tanjuang Padang dan Desa Tompe. Dialog berjalan selama empat jam, dan dialog yang dilakukan DPRD Donggala bersama perwakilan Dinsos dan PUPR tidak mendapatkan jalan keluar, atau solusi bagi masyarakat. Malah membuat masyarakat semakin binggung dengan penjelasan yang diberikan Dinas Sosial dan Dinas PUPR.

FPPS menilai dari situasi tersebut, Pemkab Donggala telah gagal dalam penanganan bencana di wilayah Sirenja, dan FPPS memutuskan untuk melakukan aksi di depan kantor Kecamatan Sirenja pada Rabu (12/2), sebagai bentuk dari protes terhadap Pemerintah Kecamatan Sirenja maupun Pemkab Donggala, dengan beberapa tuntutan untuk mendesak pemerintah serta DPRD Donggala, untuk pertama mempercepat realisasi dan memperjelas status penerima dana stimulan berupa kategori rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan.

Kedua, memperjelas penerima dana jadup dan menetapkan Desa Lompio, Desa Tompe, dan Desa Tanjung Padang dengan status great A. Ketiga, Pemkab Donggala secepatnya memperjelas status lahan pembagunan, dan menetapkan lokasi-lokasi yang menjadi lahan relokasi. Keempat, Pemkab Donggala wajib membuat edaran di masyarakat, bahwa masyarakat yang direlokasi dimana lokasi sebelumnya yang mereka tinggali tidak diambil oleh pemerintah ataupun dikembalikan ke negara.

Kelima, masyarakat Kecamatan Sirenja menginginkan bantuan rumah dari pemerintah berupa design Riko dan menolak bangunan design Risha. Keenam, pemerintah harus mengedepankan keterbukaan dan transparansi data, serta melibatkan masyarakat dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon). Ketujuh, pemerintah segera mengusut dan menindaklanjuti kepihak yang berwajib, terkait adanya pemerintah desa yang memungut pungli dari masyarakat dengan alasan pembuatan sertifikat.

Kemudian kedelapan, perjelas status kehadiran Arkom di Kecamatan Sirenja. Kesembilan, Pemkab Donggala secepatnya merealisasikan penanganan banjir rob yang memberikan dampak buruk bagi masyarakat secara ekonomi politik dan kebudayan. Sepuluh, Pemkab Donggala wajib memenuhi kebutuhan masyarakat Sirenja yang terdampak bencana gempa bumi dan banjir Rob selama menunggu pekerjaan talud/tanggul dirampungkan.

Selanjutnya, Pemkab Donggala wajib menurunkan alat berat ekskavator di tiap-tiap desa yang terdampak banjir rob selama satu tahun, atau selama menunggu lamanya waktu pembangunan tanggul/talud (segera melakukan normalisasi sungai). Dua belas, berikan hak dan kewajiban masyarakat dan kewajiban masyarakat Kecamatan Sirenja yang terdampak bencana gempa bumi dan banjir rob berupa kebutuhan rumah tangga, pekerjaan untuk masyarakat, pendidikan, dan pelayanan pemerintah secara terpadu.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.