alexametrics FPKB Sulteng Usut Kegagalan Rehab Rekon adalah Pemerintah Pusat – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

FPKB Sulteng Usut Kegagalan Rehab Rekon adalah Pemerintah Pusat

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

DONGGALA-Ketua Dewan Pengurus Wilayah Forum Pemuda Kaili Bangikit (DPW FPKB) Sulteng, Moh. Raslin, melakukan koordinasi kepada Bupati Donggala Drs. Kasman Lassa, SH., MH, terkait lambannya penanganan hak-hak penyintas untuk segera menempati hunian tetap (Huntap) yang ada di Kabupaten Donggala, khususnya di Desa Lompio sebanyak 300 unit. Desa Tanjung Padang 116 unit Kecamatan Sirenja Wani 1 Lumbupetigo 54 unit, dan Desa Ganti 84 unit.

Menurut Raslin, bahwa kegagalan rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab Rekon) pada pembangunan lanjutan tahap 1B sebanyak 1.005 unit yang dikerjakan oleh perusahaan BUMN berinisial PT. WSK melalui vendor-vendornya bukan lagi bersumber dari pemerintah daerah melainkan kegagalan tersebut dari pemerintah pusat.

Karena itu, Raslin mengimbau kepada segenap warga Donggala khususnya para penyintas agar jangan mudah terprovokasi sehubungan dgn keterlambatan pemenuhan hak-haknya untuk segera mendapatkan hunian yang layak di wilayah Donggala. Karena hal tersebut menurut Raslin bukan lagi kegagalan pemerintah daerah tapi murni kegagalan pemerintah pusat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) beserta Satkernya dan Kementerian BUMN dgn Projeck Managernya.

“ Telah memasuki bulan ke sepuluh pasca penandatanganan kontrak kerja terhitung dari tanggal 9 Oktober sampai saat ini, bangunan tersebut mangkrak karena pihak BUMN menunda-nunda pembayaran vendor, “ ungkap Moh. Raslin.

Dijelaskannya, telah memasuki tahun ketiga pasca bencana Sulteng namun hak-hak para penyintas Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala (Pasigala) disemua aspek belum dapat terpenuhi secara menyeluruh. Berbagai sumber pendanaan telah dialokasikan untuk menggenjot percepatan pembangunan Huntap namun sampai saat ini bangunan yang dinantikan tak kunjung terealisasi.

Salah satu contoh, kata Moh. Raslin, pembangunan lanjutan tahap 1B sebanyak 1.005 unit tersebar di 9 wilayah kota Palu Sigi dan Donggala yang dilaksanakan oleh BUMN WSK melalui vendor-vendornya semua mangkrak.

“ Dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan tersebut berimbas pula pada para subkon yang sudah babak belur dan menjerit, terlebih kepada nasib para penyintas yang tidak jelas kapan mereka mendapatkan hunian yang layak, “ tandasnya.

Moh. Raslin yang juga relawan Pasigala merasa geram dengan ulah salah satu BUMN Karya yang menunda-nunda pembayaran vendor. Ketidakpastian dari pembayaran BUMN tersebut berdampak tragis kepada pelaku UMKM yang terancam gulung tikar.
“ Betapa tidak semua sektor usaha kami lumpuh total, “ sebutnya.

Padahal menurut Raslin kucuran APBN sebanyak Rp 110,7 miliar untuk percepatan pembangunan rehab rekon pasca bencana Sulteng tersebut telah lama dinanti agar pelaku UMKM bisa diikutsertakan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) agar bisa bertahan di tengah pandemik. Namun pada realitas di lapangan semua pelaku UMKM lumpuh. Bahkan vendor-vendor huntap terancam gulung tikar. Durasi pembayaran yang panjang oleh BUMN WSK telah berdampak serius pada kesinambungan pelaku UMKM. Raslin sangat kesal dengan ulah BUMN Karya yang telah mendzalimi pengusaha kecil.

“ Olehnya, FPKB Sulteng berharap kepada Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo dan Mentri BUMN Erick Tohir kiranya memberi perhatian khusus kepada kami pengusaha kecil sebagaimana Pemerintah telah menetapkan pengertian UMKM yang tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai bisnis atau usaha yang dijalankan secara individu atau Badan Usaha Obligasi, “ katanya.

Raslin menegaskan, UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam menopang perekonomian negara. Hal ini karena sektor UMKM adalah penyumbang pendapatan domestik bruto (PDB) terbesar paling banyak menyerap tenaga kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan.

“ Tapi apa yang kami rasakan saat ini, pelaku UMKM seperti kami justru merasa dizalimi oleh BUMN. Terbukti, pada pembangunan lanjutan tahap 1B 1.005 unit rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sulteng BUMN Karya tinggal kami yang modali. Seharusnya, BUMN memberikan kontribusi kepada pelaku UMKM. Tetapi dunia usaha terbalik. Justeru sekarang BUMN tinggal dimodali oleh vendor dan pelaku UMKM, “ tutupnya.(tim)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.