PALU – Forum Pemuda Kaili (FPK) Kota Palu mengukuhkan Satgas Pemuda Kaili dari delapan Kecamatan yang ada di Kota Palu, dengan harapan bisa menyatukan seluruh suku, adat, dan budaya di Tanah Kaili, kegiatan tersebut diadakan di Milenium Water park, Sabtu (12/10).
Satgas FPK dikukuhkan langsung oleh Pembina FPK Kota Palu sekaligus Ketua DPRD Sulteng Nilamsari Lawira, dihadiri oleh sesepuh FPK Kota Palu Cudi Mastura, Sekretaris daerah Kota Palu, Walikota Palu, Ketu FPK Kota Palu serta beberapa organisasi lainnya yang ada di Kota Palu.
Ketua Forum Pemuda Kaili (FPK) Kota Palu, Randir L Taepo mengajak satgas yang baru saja dilantik membangun Kota Palu dari budaya agar dapat sejajar dengan Kota-kota lain di Indonesia. Karena FPK hadir bersama-sama dengan pemerintah untuk membangun Sulteng khususnya kota Palu lebih baik ke depannya.
“Kami percaya pemuda kaili lahir untuk menjadi pemersatu bangsa, terlebih orang kaili sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi kekeluargaan kegotong-royongan yang menjadi budaya bangsa,” ucapnya.
Saat memberikan sambutannya, Pembina FPK Kota Palu sekaligus Ketua DPR Sulteng Nilamsari Lawira mengatakan kaili adalah identitas bagi penduduk yang hidup dan besar di tanah kaili. Nilamsari menyebutkan, Kota Palu memiliki semboyan Masintuvu Kita Maroso, Morambanga Kita Marisi (Bersatu Kita Kuat dan Bersama-sama Kita Kokoh) artinya masyarakat harus membudayakan persatuan, saling pengertian belajar hidup berdampingan dengan banyak jenis, kebudayaan, adat dan agama.
Apalagi di era saat ini tidak mempedulikan latar belakang, semua orang didesak keadaan untuk merayakan kehidupan baru. Seperti kebebasan berpendapat, berorganisasi, berekspresi, menyampaikan pikiran dan ide di tengah saluran informasi era digital yang sangat cepat seperti sekarang ini.
“Semua itu tentunya dengan konsekuensi, dunia baru menuntut adanya suatu saling pengertian, satu sama lain,” ucapnya.
Apalagi di era 4.0. dunia digital membuat penyebaran informasi tanpa sekat, tampa tirai, adap, dan etika, saringan kebenaran melaju cepat tidak peduli berita bohong dan hoax. “Atas dasar konteks itulah dibutuhkan saling pengertian, memahami, dan pertemuan budaya untuk menyelamatkan menghindari ke benturan sosial,” jelasnya.
Bagi satgas yang baru dilantik memiliki tugas baru mengantarkan daerah menuju gerbang kemajuan, apalagi orang kaili memiliki toleransi yang besar, dengan tetap memiliki rambu-rabu etika dalam berspsial media diera digital. “Tugasnya saling membangun menjaga kekeluargaan mencerminkan pemimpin di lembah kaili,” tegasnya. (umr)
