Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

FPK-B Sulteng Minta Dugaan Penyimpangan Dana Rehab Rekon Tahap 1A Diusut KPK

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

DONGGALA-Pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab Rekon) pasca bencana Sulteng terus dilakukan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menetapkan 19 lokasi kepada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P).

Sekretaris Direktorat Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR, Dadang Rukmana, mengatakan bahwa keberadaan balai ini diharapkan dapat mempermudah koordinasi serta mendorong pelaksanaan pembangunan perumahan dalam program sejuta rumah di Indonesia.

“Kami telah membentuk Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR di 19 lokasi di Indonesia. Lokasinya tersebar dari Aceh sampai Papua Barat,” ujarnya melalui siaran pers, Senin (6/7/2020).

Pembentukan BP2P ini juga menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang dilaksanakan Ditjen Perumahan guna mendorong program perumahan di Indonesia.

Adapun, pengangkatan pejabat Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Ditjen Perumahan juga telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor 1080/KPTS/M/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrator di Kementerian PUPR.

“Kami juga telah menyiapkan sumber daya manusia, lokasi kantor, sarana, dan prasarana Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan,” kata Dadang.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) berkedudukan di sejumlah provinsi di Indonesia, di mana para kepala BP2P yang telah dilantik oleh Menteri PUPR nantinya segera melakukan koordinasi dengan kepala daerah guna mengetahui apa saja program perumahan yang perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian PUPR sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan yang ada.

Dia menuturkan bahwa tugas BP2P yakni melaksanakan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, prasarana, sarana dan utilitas umum, serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian.

Kemudian, fungsinya antara lain menyusun program dan anggaran pelaksanaan pembangunan serta rencana teknis pembangunan, melaksanaan pembangunan pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan.

Menanggapi pernyataan Sekretaris Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Dadang Rukmana tersebut diatas relawan Pasigala bencana Sulteng yang juga Ketua Dewan Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Forum Pemuda Kaili Bangkit (FPK-B) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Moh. Raslin, kembali menyoroti kinerja instansi ini.

Dalam rilis persnya yang dikirim ke redaksi, Moh. Raslin menuturkan bahwa reformasi birokrasi yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perumahan tersebut tidak efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan.

Contoh kasus, ungkap Raslin, sebanyak 630 unit bangunan Hunian Tetap (Huntap) pada tahap 1A yang tersebar di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala (Pasigala) dibangun asal-asalan. Dugaan penyimpangan di sektor proyek rehab dan rekon pasca bencana Sulteng berpengaruh secara serius terhadap rendahnya kualitas pekerjaan.

“ Bangunan Huntap tersebut belum sampai setahun dihuni sudah terlihat tanda-tanda keretakan pada panel dan bautnya pun sudah mulai berkarat. Dimana peran dan tanggung jawab Balai ini terhadap sejumlah bangunan Huntap yang tidak bermutu, dan mengabaikan standar kelayakan, “ bebernya.

Dijelaskannya, pada pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi tahap 1A sebanyak 630 unit yang ada di Desa Pombewe Kecamatan Sigi Biromaru, dan Kelurahan Gawalise Kota Palu diduga kuat panel-panel tersebut didatangkan dari Lombok dan Jawa Timur.

Dipaparkannya, gempa dahsyat 7,4 SR yang mengguncang Sulteng 28 September 2018 silam menghancurkan pemukiman, infrastruktur, dan kesenjangan sosial. Untuk memulihkan kerusakan yang terjadi di lintas sektor tersebut agar dapat berfungsi kembali warga terdampak mengharapkan “build back batter” atau membangun kembali dengan lebih baik.

“ Dikatakannya, Bumi Tadulako atau “Tanah Kaili ” yang sinonimnya tanah mengalir, hal ini mengisyaratkan adanya stori dan indikator bahwa leluhur kami sudah memiliki pengetahuan terhadap fenomena terjadinya bencana, seperti penamaan Desa Kaomboana yang artinya pernah runtuh, Kampung Tagari Lonjo yang berarti tanah terbenam, Desa Bangga yang maksudnya Banjir, Desa Beka yang artinya Kampung terbelah dan Tanah Runtuh yang ada di Kelurahan Tondo, “ urainya.

Raslin juga mengulik mengenai patahan aktif yang disebut ring fire atau cincin api, yang dapat saja mengancam warga Pasigala setiap waktunya. Menurutnya, sinyalemen nenek moyang suku Kaili telah mengedukasi melalui histori tentang fenomena bencana di tanah Kaili.

“Ditambah lagi sesar aktif Palukoro, yang kemungkinan gempa bumi dapat terjadi kapan saja, dan di waktu tertentu. Meski mitigasi sudah disosialisasi akan tetapi kewaspadaan warga terhadap bangunan rumah termasuk Huntap seharusnya dibangun sekuat mungkin. Bangunan Huntap harus kokoh dan berkualitas, “ serunya.

Karenanya, wajar bila relawan Pasigala yang aktif dikegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan ini resah, hingga mempertanyakan dimana tanggung jawab para pemangku kepentingan. Mulai dari BP2P, SN-VT, BUMN yang sudah membangun asal-asalan di daerah kami tanah mengalir atau tanah Kaili.

“ Dengan penuh harap, Forum Pemuda Kaili Bangkit FPK-B Sulteng mewakili segenap warga Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala kiranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Tipikor Polda Sulteng kiranya segera mengusut dugaan penyimpangan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi tahap 1A, yang diduga telah dibangun asal jadi di daerah kami yang melibatkan oknum-oknum stakekholder Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P), Satuan Non-Vertikal Tertentu (SNVT) dan BUMN selaku kontraktor pelaksana karena ini menyangkut hak-hak sosial penerima manfaat yang terzalimi. Negara bertugas untuk melindungi hak segenap warga negaranya untuk menikmati Hunian layak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, “ tandasnya.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.