FKPAPS Tolitoli Tuntut Pembayaran KPPS

- Periklanan -

TOLITOLI – Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Forum Komunikasi Penyelenggara Adhoc Pemilu Serentak (FKPAPS) Tolitoli, Senin (1/4) mendatangi kantor KPU Tolitoli. Mereka menuntut KPU untuk segera membayarkan hak mereka berupa dana oprasional bulan Januari dan anggaran pelantikan KPPS.

“Kami minta, hak-hak kami sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat bawah dibayarkan hari ini juga. Jika tidak, kami akan melaksanakan tugas dan mengundurkan diri dari PPK dan PPS,” sebut Hermansius selaku Korlap saat melakukan aksi di kantor KPU.

Di hadapan Kapolres, Ketua dan Sekretaris KPU, mereka menuntut agar KPU segera membayarkan dana oprasional bulan Januari yang belum terbayarkan, hingga bulan April.

“Kenapa bulan Februari dan Maret belum terbayarkan, sementara bulan Januari sudah terbayar. Dikemanakan dananya, kami curiga telah diselewengkan,” sebut Hermansius lagi.

Atas dasar tersebut, FKAPAPS mendesak KPU Tolitoli melalui tiga poin penting yang tertuang dalam pernyataan tertulisnya, diantaranya, menuntut untuk segera menyelesaikan dan memberikan seluruh hak-hak mereka sepenuhnya. Kemudian meminta agar oknum yang terindikasi melakukan penyelewengan anggaran dilaporkan dan diproses hukum.

“Apabila pada point 1 tersebut diatas, KPU tidak menyelesaikan atau membayarkan hak-hak kami pada hari ini sampai pukul 16.00, maka kami akan melakukan aksi mogok kerja dan semua tahapan Pemilu yang akan dihadapi tidak akan kami laksanakan,” sebut Hermasius saat membacakan pernyataan sikap.

Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua KPU Tolitoli Suleman Pajalani melimpahkan hal tersebut untuk dijawab oleh Sekretaris KPU. Dikatakannya, ia tidak mengetahui persis mengapa anggaran operasional tersebut belum terbayarkan.

“Saya tidak tahu, yang tahu persis secara teknis adalah sekretaris KPU, biar beliau yang menjawab,” kata Sulaeman.

- Periklanan -

Sekretaris KPU Bustanil Bantilan saat menjawab pertanyaan tersebut menjelaskan, alasan pihaknya belum membayarkan dana oprasional bagi PPK di tingkat kecamatan, karena terkait lambatnya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang dimasukan oleh beberapa kecamatan.

“LPJ akhir tahun, masuknya harus secara kolektif, jika ada salah satu kecamatan yang belum memasukan, maka mempengaruhi PPK kecamatan lainnya. Nah dalam hal ini ada empat kecamatan yang lambat memasukan LPJ, sehingga anggaran OP bulan Januari mengalami keterlambatan pembayaran,” jelas Bustanil.

Ia Menjelaskan karena LPJ tersebut sudah masuk pada Bulan Maret, maka hari ini (Senin red) seluruh PPK sudah dapat mencairkannya.

“Sekarang juga, silahkan melakukan pencairan, silakan temui bendahara,” kata Bustanil mempersilahkan untuk mengurus.

Tidak hanya anggaran OP hari itu juga, KPU mencairkan anggaran Bimtek yang ditutut oleh seluruh PPK.

Usai mendapatkan penjelasan dari Sekretaris KPU, Kapolres AKBP Hendro Purwoko.SIK.MH meminta kepada puluhan penyelenggara Pemilu tersebut, agar lebih bersungguh -sungguh melaksanakan tugas dan tidak melakukan perilaku di luar tugasnya yang dapat mencederai atau dapat menghambat pelaksanaan Pemilu tahun 2019.

“Masalah ini sebetulnya, hanya karena terjadi komunikasi yang terputus, sehingga tidak ada kejelasan kepada anggota PPK maupun PPS. Nah sekarang sudah clear semuanya. Jadi saya meminta agar rekan-rekan bisa melaksanakan tugas dan tidak terpengaruh dengan hal yang tidak bermanfaat,” kata Kapolres.

Sementara berdasarkan informasi yang didapatkan media ini, terjadi perbedaan point tuntutan penyataan sikap, dimana sebelumnya menuntut agar Sekretaris KPU mundur dari jabatannya jika tuntutan tidak dipenuhi, menjadi desakan agar KPU segera membayarkan hak-hak PPK maupun PPS.

Bahkan tampak saat aksi, Ketua KPU seharusnya menerima dan menjawab tuntutan yang diaspirasikan para pengunjuk rasa justru terkesan berada di barisan pengunjuk rasa berorasi membeberkan beberapa dugaan penyelewengan anggaran yang diduga dilakukan oknum di KPU. Meminta agar pengunjuk rasa melaporkan hal tersebut.(yus)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.