alexametrics Federasi Hukatan Sulteng Diskusikan Revisi Undang-undang Tenaga Kerja – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Federasi Hukatan Sulteng Diskusikan Revisi Undang-undang Tenaga Kerja

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PALU-Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan Pertanian dan Perkebunan (Hukatan) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar diskusi atau Focus Group Discussion (FGD) terkait rencana Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pada Minggu (6/10).

Kegiatan yang digelar di sebuah hotel di Kota Palu itu, menghadirkan narasumber dari serikat pekerja, Karlan Ladandu, Koordinator Wilayah (Korwil) Federasi Hukatan Sulteng. Kemudian, unsur pemerintah dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Sulteng, Indah dan Andawiah, SH, serta Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulteng Arthur Pangemanan. Diskusi sehari kemarin, dimoderatori Temu Sutrisno, SH., MH.

“Dalam waktu dekat kita akan membentuk tim kecil untuk membahas Revisi Undang-undang Ketenagakerjaan ini pasal per pasal, dan tuntas, “ kata Temu Sutrisno.

Diskusi yang dimotori Federasi Hukatan Sulteng ini, mengangkat tema “Manfaat Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. Para narasumber memberikan masukannya, bagaimana pentingnya undang-undang Ketenagaakerjaan itu untuk kehidupan dan kebutuhan para buruh dan serikat pekerja di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah.

Karlan Ladandu, dalam pembahasannya mengangkat empat isu terkini, yakni soal upah, pesangon, hubungan tenaga kerja, dan hadirnya tenaga kerja asing. “Saya mengangkat empat isu ini untuk mengukur apakah Undang-undang Ketenagakerjaan yang merupakan produk pemerintahan reformasi ini masih relevan dengan kebutuhan saat ini,“ tutur Karlan.

Sedangkan, Arthur Pangemanan dari Apindo, menguak kembali kronologis pembuatan Undang-undang Ketenagakerjaan itu, dimana dirinya terlibat aktif dalam penggodokannya bersama DPR RI saat itu, sejak mulai diwacanakan untuk memperbaiki kembali Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Undang-undang Pokok Tenaga Kerja yang merupakan produk rezim orde baru.

“Menyusun undang-undang Ketenagakerjaan diliputi semangat pembaharuan, di era Reformasi yang baru bergulir. Kalau dulu azas idiil di Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969, berdasar pada filosofisnya bahwa upah yang diberi itu demi kebutuhan hidup minimum. Sedangkan semangat yang dibangun pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menggunakan filosofis kebutuhan hidup yang layak,“ papar Arthur.

Menurut Arthur, pembuatan undang-undang ini diharapkan munculnya daya saing di bisnis industrialisasi beserta para pekerjanya dengan kemampuan perekonomian Indonesia di tingkatan forum global.

“Demikian pula di revisi Undang-undang Ketenagakerjaan ini, diharapkan muncul daya saing. Di tingkat global Indonesia kini berada di peringkat 15 dunia (masuk dalam tataran negara G-20). Insya Allah target Indonesia di usiannya yang ke-100 tahun, pada tahun 2045 nanti berada di posisi ke-5 daya saing dunia,“ urainya.

Sedangkan, pihak Dinas Nakertrans Sulteng, dalam diskusi itu berkelit, bahwa pihaknya masih kekurangan tenaga Pengawas. Sebab, serikat buruh merasa “kesal” karena belum maksimalnya fungsi-fungsi pengawasan yang dilakukan Dinas Nakertrans. “Tenaga Pengawas kami sangat minim, dalam menjalankan tugasnya,“ ungkap Indah.

Namun demikian, diakhir diskusi diterima informasi bila draft yang kini viral di berbagai media sosial (medsos) ditengarai hoaks, apalagi Menteri Tenaga Kerja Indonesia, Hanif Dhakiri, sudah mengklarifikasinya bahwa Kementerian yang mengurusi tenaga kerja ini belum pernah menyusun draft Revisi Undang-undang Ketenagakerjaan.

“Pak Menteri sudah membantah bahwa Kementerian Tenaga Kerja sebenarnya belum membuat draft revisi Undang-undang Ketenagakerjaan,“ beber Karlan di penutupan diskusi kemarin.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.