Fairus Maskati Minta Tenaga Medis Diperhatikan

Belum Dirapid Tes Padahal APD Tidak Sesuai Standar

- Periklanan -

PALU – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Fairus Husen Maskati meminta agar Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah bisa menjalin komunikasi yang baik dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Hal itu, karena banyak temuan yang didapatkan dirinya bersama rekan-rekannya di Komisi IV ketika melakukan peninjauan ke sejumlah Posko Gugus Covid-19 di perbatasan Kota Palu dan kabupaten lain.

Seperti keluhan para petugas medis yang kurang mendapat perhatian dari sisi kesehatan mereka sendiri ketika bertugas. Padahal mereka yang menjadi garda terdepan ketika memeriksa kesehatan masyarakat yang melakukan perjalanan, namun hingga kini belum dilakukan rapid tes terhadap para petugas ini.

“Mereka belum di-rapid tes, padahal tugas mereka sangat berisiko terpapar Covid-19 dari masyarakat yang mereka periksa. Belum lagi APD yang mereka gunakan itu tidak sesuai standar,” ungkap Fairus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Sulteng bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah serta tiga rumah sakit rujukan Covid-19 di Kota Palu, Senin (15/6).

Sudah seharusnya kata dia, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan masing-masing Kabupaten/Kota agar, perhatian bagi petugas medis di perbatasan lebih diperhatikan lagi. Termasuk insentif bagi para tenaga medis yang dikontrak bertugas di Posko perbatasan tersebut.

- Periklanan -

“Ada yang mengaku kepada kami belum tahu berapa insentifnya dan kontraknya seperti apa mereka juga belum lihat, hanya langsung bertugas saja,” kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Begitu juga dengan sosialisasi kepada rental-rental dan perusahaan otobus (PO), juga harus lebih dimasifkan Dinas Kesehatan Provinsi lewat Dinas Kesehatan kabupaten/kota, terkait persyaratan yang harus dibawa para penumpang ketika masuk ke kabupaten atau kota lain. “Kami dapat laporan, petugas di perbatasan masuk Kota Palu menyuruh masyarakat yang sudah jauh-jauh datang dari Morowali pulang kembali ke daerah asalnya. Kan kasihan masyarakatnya, ini karena pihak rental atau PO yang tidak berikan informasi lengkap kepada penumpang,” jelasnya.

Sorotan lain disampaikan Fairus, terkait hasil swab Laboratorium Kesehatan (Labkes) Sulteng, yang diisukan tidak sesuai standar. Hal ini kata dia, juga harus segera diluruskan, agar tidak menimbulkan rasa tidak kepercayaan masyarakat. Karena sebelumnya sejumlah orang disampaikan positif, namun ketika dilakukan swab tes di tempat lain, dinyatakan negatif.

Begitupun dengan penjemputan masyarakat yang dicurigai terpapar Covid-19, Fairus mendapat laporan bahwa, penjemputan dilakukan petugas medis, tanpa memperlihatkan keterangan tertulis bahwa orang tersebut memang positif Covid-19. Hal itu terjadi pada salah satu staf DPRD Sulteng, yang langsung dijemput, tanpa memperlihatkan hasil tesnya. “Dia dijemput hanya karena diduga lakukan kontak dengan anggota DPRD Sulteng yang positif, sementara anggota DPRD yang dimaksud hasil swabnya negatif,” tandas Fairus. (agg)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.