Fairus Maskati dan Kadisdikbud Sulteng Sempat Bersitegang

Saat Rapat Kerja Komisi IV dengan Mitra Kerja

- Periklanan -

PALU – Rapat antara Komisi IV DPRD Sulteng dengan mitra kerjanya, Senin (15/2) kemarin sempat memanas. Hal ini diawali saat pemaparan program kerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, H Irwan Lahace.

Irwan yang hadir bersama sejumlah mitra kerja Komisi IV lainnya, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan beberapa dinas lainnya, tidak bisa menahan emosinya, ketika salah satu anggota Komisi IV, Fairus Husen Maskati, meminta agar bahan rapat berupa program kerja dimasukan H-1 sebelum rapat.

Namun Kadis Pendidikan berkilah, bahwa dokumen program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulteng itu baru diserahkan saat rapat, karena memang baru disampaikan ada rapat dengan Komisi IV. “Undangan baru saya terima. Jangan berdebat kusir di sini,” kata Irwan dengan nada tinggi.

Dikonfirmasi usai rapat, Fairus Husen Maskati menyampaikan,apa yang disampaikan dalam rapat itu merupakan saran. Di mana jika dokumen program kerja masing-masing dinas diserahkan maksimal H-1 sebelum rapat, ada waktu anggota dewan mempelajari apa yang kurang dan apa yang harus disupport. “Saran saya itu agar tidak memakan waktu lama. Bayangkan ada 14 OPD (organisasi perangkat daerah) yang hadir, kalau bahannya baru diberikan pada hari yang sama, mana cukup waktu beberapa jam buat kami mempelajarinya,” jelas politisi PPP ini.

- Periklanan -

Alasan, bahwa undangan baru diterimanya saat hari H rapat, menurut Fairus sulit diterima, karena dari Bagian Persidangan, menyampaikan jika undangan sudah dikirim sejak Kamis 11 Februari pekan lalu. Fairus juga membantah, jika sarannya itu dianggap sebagai debat kusir. “Padahal maksud saya memberikan saran yang baik agar rapat menjadi fokus, terarah dan jelas apa yang menjadi program dan kendala-kendala di dinas selama ini,” kata Sekretaris Fraksi sekaligus Anggota Komisi IV ini.

Memang diakui Fairus, dirinya selama ini memang agak keras, jika membahas pendidikan, sosial maupun kesehatan. Sebab, itu hal fundamental yang menjadi hak masyarakat. Sehingga, ketika diberikan amanah, dirinya benar-benar menjadi pengawal hak rakyat tersebut. Dia menambahkan, yang perlu dipahami, DPRD adalah Mitra pemerintah, sehingga apapun yg menjadi keputusan Rapat adalah semata-mata untuk kepentingan Masyarakat Sulteng.

“Bersuara Lantang bukan berarti menekan, debat kusir, atau apapun itu yg bersifat Negatif. “Bahwa Jelas Kami adalah Wakil Rakyat, yang tentulah amanah dan jabatan ini tentunya dalam pengawasan rakyat yang kami wakili. Saat ada yg tdk sesuai, kamilah GARDA terdepan,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Bagian Perundang-undangan Sekretariat DPRD Sulteng, Wahid Irawan menyampaikan, terkait undangan untuk mitra kerja perihal rapat dengan Komisi IV, sudah dilayangkan sejak Kamis 11 Februari 2021. Hal itu kata dia, dibuktikan dengan tanda terima. Namun terkait pernyataan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Wahid menyebut, itu sudah diklarifikasi.

“Stafnya ternyata yang baru sampaikan ke beliau. Untuk undangan dari kami sudah sejak Kamis kita kirimkan. Tidak hanya itu saya susul juga dengan undangan kepada kepala-kepala SKPD via wa group koordinasi,” singkat Wahid. (agg)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.