Evaluasi APBD 2016, Biaya Perjalanan Dinas Masih Tinggi

- Periklanan -

PERJALANAN DINAS: Seluruh pimpinan SKPD mengikuti Rapim Tepra di ruang Polibu kantor gubernur, Selasa (17/1) lalu. (Foto: Humas Pemprov Sutleng)

PALU- Gubernur H Longki Djanggola mengapresiasi realisasi APBD tahun 2016. Namun dia mengingatkan soal perjalanan dinas dimana berdasarkan hasil evaluasi terhadap APBD 2016, biaya perjalanan dinas masih tinggi.

Ini diungkapkan Gubernur pada Rapat Pimpinan Tim Evaluasi dan Pengawasan realisasi Anggaran (Rapim Tepra), di ruang Polibu, Selasa (17/1) lalu. Masih tingginya biaya perjalanan dinas agar menjadi catatan pada pelaksanaan anggaran di tahun 2017.

Gubernur mengharapkan kepala SKPD agar dapat mengalokasikan anggaran yang benar-benar berpihak kepada masyarakat banyak dan pro rakyat.

- Periklanan -

Seperti diberitakan, pada Desember 2016 lalu Gubernur mengambil kebijakan merasionalisasi anggaran 2017.  Terutama anggaran belanja perjalanan dinas dirasionalisasi 40 persen dari alokasi belanja perjalanan dinas.

“Pengurangan alokasi belanja perjalanan dinas harus bertahap sampai pada tingkat yang sangat rasional sesuai dengan kebutuhan dan manfaat,“ kata

Gubernur saat memimpin rapat bersama SKPD guna menyampaikan  kebijakan anggaran pada tahun 2017, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, di ruang kerja gubernur, Jumat (9/12).

Kebijakan belanja seluruh perjalanan dinas sebesar 40 persen, disesuaikan dengan manfaat diporsikan 40 persen perjalanan dinas dalam daerah dan 60 persen luar daerah. Perjalanan dinas ke luar negeri dapat dilakukan sepanjang memiliki dampak dan manfaat kepada daerah.

Terkait dengan itu harus terlebih dahulu memberikan pemaparan apa manfaat dan dampak perjalanan tersebut kepada daerah di hadapan gubernur, kalau tidak ada undangan langsung dari luar negeri. Tetapi bukan untuk undangan pesanan.(sya/*)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.