Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Energi Surya di Sulteng Berlimpah, Saatnya Beralih ke PLTS

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

LETAK geografis Sulawesi Tengah yang berada di bawah garis khatulistiwa, menjadikan daerah ini memiliki potensi energi surya berlimpah. Potensi yang ada tersebut, sayangnya belum dimanfaatkan secara maksimal saat ini.

Namun, pelan-pelan sumber energi dari matahari ini mulai dilirik. Seperti yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), yang membangun jaringan air di Hunian Tetap (Huntap) Pombewe, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dengan mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Matahari.

Huntap yang diperuntukan untuk para penyintas gempa bumi itu, menjadi kawasan pemukiman baru di Kabupaten Sigi. Namun, keterbatasan air bersih di wilayah yang dahulu merupakan lahan tidur dan tandus, menjadi permasalahan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Kemen PUPR yang diberikan wewenang membangun fasilitas penunjang di Huntap, membuat sumur dalam. Air dari kedalaman sekitar 100 meter ini dipompa menggunakan listrik Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Pengawas Penampungn Air Huntap Pombewe, Ilham menuturkan, sistem jaringan air bersih menggunakan PLTS ini sudah ada sekitar setahun lalu. Sinar matahari yang menghasilkan listrik sangat berperan untuk menyedot dan mendorong air ke bak induk.

Ada 5 panel surya yang dipasang untuk menangkap panas matahari. Tiga ditempatkan di mesin pompa sumur induk dan dua lagi di bak penampungan sementara. Panel tersebut berukuran masing-masing 4×6 meter. “Di bak penampungan sementara ini bisa menampung air sampai tiga ribu liter. Air yang tertampung ini kemudian didorong oleh mesin yang digerakan menggunakan listrik tenaga surya, menuju ke bak induk yang ada di bak induk berdaya tamping 5.000 liter,” terang Ilham.

Lanjut Ilham menerangkan, bahwa baik mesin pompa air maupun mesin pendorong air otomatis akan hidup secara otomatis bila matahari tidak tertutupi awan dalam waktu lama. Mesin-mesin tersebut juga tetap menggunakan listrik dari PLN, namun dipakai ketika mendung atau tengah turun hujan. “Tapi lebih banyak yang digunakan listrik dari panel surya, ketimbang listrik PLN. Dari segi biaya operasional memang lebih murah, karena tidak banyak listrik yang terpakai,” terangnya.

Adapun listrik yang dihasilkan dari sejumlah panel surya tersebut, sebesar 13 kwh, sementara mesin yang ada daya yang digunakan hanya sekitar 2.000 watt. Sehingga masih banyak listrik yang tersisa. Terkait pembayaran listrik PLN sendiri, menurut Ilham, hanya bebannya saja yang dibayarkan. Tapi berapa nominalnya, dia tidak mengetahui.

Selama hampir setahun bertugas sebagai pengawas sekaligus penjaga di bak penampungan air, Ilham mengaku belum ada kendala sama sekali selama mengoperasikan PLTS ini. Perawatannya pun tidak ribet. Hanya membersihkan daun-daun atau kotoran yang menempel di panel surya. “Sejauh ini belum ada kami temukan masalah, masih lancar-lancar saja alatnya bekerja,” tuturnya.

Air yang dihasilkan lewat PLTS ini, memang belum seluruhnya bisa dirasakan warga Huntap Pombewe. Sebab, dari sekitar 900an unit rumah di lokasi ini, baru sekitar 10 persen yang bisa teraliri air bersih. Hal ini karena jaringan air melalui pipa-pipa ke rumah warga belum semuanya terpasang. Menyiasati hal itu, pihak Kemen PUPR mengerahkan 8 unit mobil tangki air untuk mengambil air yang ada di bak penampungan untuk selanjutnya di distribusikan ke tandon-tandon air milik warga.

“Apalagi masih ada pekerjaan drainase dan pembangunan jalan, jadi pipanya kadang bocor terkena alat berat. Untuk itu disiasati dengan mobil tangki. Tapi airnya tetap dipompa menggunakan mesin yang teraliri listrik dari tenaga surya,” sebut Ilham.

Potensi Besar
Berlimpahnya energi surya yang ada di Sulawesi Tengah, diperkuat pula oleh Forcaster BMKG Stasiun Bandar Udara Mutiara Sis Aljufrie, Isna Jutika Aulia Putri. Dari pengamatan yang dilakukan setiap hari, penyinaran matahari di wilayah Sulawesi Tengah, terjadi sekitar 10 jam. Mulai pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. “Untuk mengukur penyinaran ini, kami menggunakan alat sederhana, dengan melihat bias matahari ke satu optic yang fokus ke satu titik kertas khusus yang kami siapkan. Di kertas itu akan terlihat waktu penyinaran mataharinya, dengan mengamati garis-garis di kertas yang terbakar,” terangnya.

Lewat alat tersebut, pihak BMKG melakukan pelaporan setiap hari terkait penyinaran yang dinilai lewat persentase. Meski matahari di Sulteng terbit sejak pukul 06.00 wita, namun format pelaporan dimulai pada pukul 08.00 wita hingga 16.00 wita. “Di jam-jam tersebut lah kita lihat, kalau kertasnya terbakar utuh maka nilai persentasenya sampai 100. Namun khusus di Sulteng kebanyakan tidak ada di bawah 50 persen, ini memang karena Sulteng berada di garis ekuatorial,” sebutnya.

Di tahun 2020, persentase penyinaran matahari rata-rata di angka 56 persen, namun pada bulan Mei 2020, persentse penyinaran hingga 100 persen. Hal ini menandakan potensi energi surya yang ada di Sulawesi Tengah memang cukup besar.

Meski potensi energi surya cukup besar, namun pemerintah daerah, belum fokus untuk pengembangan PLTS di daerah ini. Padahal Sulawesi Tengah, sudah memiliki Perda tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Nomor 10 Tahun 2019 yang ditetapkan pada 16 Oktober 2019.

Dalam RUED tersebut, khususnya di Pasal 5 ayat 2, menargetkan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) pada Tahun 2025 sebesar 30,51 persen dan di Tahun 2030 42,09 persen. Semenara realisasi bauran EBT Sulteng di Tahun 2020 baru sebesar 9,96 persen.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulteng, Moh Haris Kariming menyampaikan, khusus potensi energi surya di Sulawesi Tengah paling besar dibanding potensi EBT lainnya. Potensi energi surya di Sulawesi Tengah bisa mencapai 6.187 megawatt (MW). Kemudian disusul energi air 3.095 MW, bayu (angin) 908 MW, panas bumi 368 MW dan biomassa 326 MW.

Disampaikan Haris, pemerintah daerah memang belum melakukan pengembangan EBT skala besar, karena wewenang itu ada pada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian ESDM. Dia juga mengaku, pihaknya kurang mendapatkan informasi terkait pengembangan energi di Sulteng. “Kami dari Dinas memang hanya sebatas melakuan survey potensi yang ada,” terangnya.

Adapun yang menjadi kendala pengembangan EBT di Sulteng, kata Haris yakni terkait dengan permasalahan lahan dan tata ruang. Potensi EBT di Sulteng kata dia, pada umumnya juga berada di wilayah kawasan lindung atau konservasi. “Biaya investasinya pun lebih mahal dibanding energi fosil (batubara) dan memerlukan dan memerlukan waktu lama sampai pada tahap produksi,” sebut Haris.

Lebih Hemat
Padahal di sejumlah daerah lain, EBT khususnya energi surya bisa dilakukan meski dalam skala kecil di tingkat rumah tangga. Contohnya, yang dilakukan oleh Agus Wibawa. Warga Jogjakarta ini, sudah hampir setahun menggunaan PLTS untuk keperluan rumah tangga dan sejumlah usaha miliknya.

Selama setahun menggunakan PLTS, biaya untuk penggunaan listrik PLN pun bisa ditekan. Dahulu kata Agus, sebelum beralih ke PLTS, tagihan listrik di tempat usahanya mencapai Rp 2,5 juta sebulan. Namun ketika sudah menggunakan PLTS, tagihan listri turun drastis menjadi Rp200 ribu sebulan. “Untuk listrik PLN tetap saya gunakan, karena sewaktu-waktu hujan, maka produksi listrik dari PLTS juga tidak maksimal. Tapi biaya tagihan listrik PLN kini sudah tidak seberapa lagi,” tuturnya.

Masih menurut Agus, sejumlah petani bawang, yang kebetulan melihat PLTS di tempat usahanya, tertarik untuk menerapkan listrik ramah lingkungan ini di kebun bawang. Dia pun mau berbagi ilmu terkait instalasi listrik PLTS ini. “Untuk penyiraman, kalau dulu kelompok petani bawang di dekat tempat usaha saya pakai genset untuk menyedot air, kini mereka sudah pakai PLTS,”ungkapnya.

Selain manfaat ekonomi, penggunaan EBT khususnya energi surya juga bermanfaat untuk mengurangi penggunaan energi dari bahan fosil seperti minyak dan batu bara. Peneliti Institute for Essential Services Reform (IESR), Agus Praditya Tampubolon mengungkapkan, selama ini masyarakat di seluruh dunia, masih mengandalkan pembangkit listrik dar fosil seperti batu bara dan juga minyak. Penggunaan yang sangat massif ini, menghasilan emisi gas rumah kaca, yang terus bmenumpuk hingga membuat pemanasan global. “Target pemerintah dan banyak negara, ingin mengurangi gas emisi rumah kaca itu, dengan cara menggantikan energi fosil dengan EBT. Apakah itu air, angin atau surya,” jelasnya.

Khusus pemerintah daerah, kata dia, memang tidak bisa banyak berperan dalam hal pengembangan EBT berskala besar, yang memang dipegang oleh pemerintah pusat untuk mencari investor. Namun kata dia, pemerintah daerah tidak boleh berdiam diri. Pemerintah daerah, harus mendorong kemandirian energi, bisa dimulai dengan membuat Pergub terkait penggunaan PLTS atap bagi perkantoran pemerintah, dengan mengalokasikan anggaran di masing-masing perkantoran. “Hal ini seperti yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Jateng dan Bali. Sebenarnya Pemda yang harus lebih cepat melakukan hal-hal terkait EBT,” kata dia.

IESR sendiri kata Agus Tampubolon, membuka diri, bila ada Pemerintah Daerah, yang ingin berkolaborasi untuk pengembangan EBT di daerah masing-masing. Semisal Pemprov Jateng yang telah lebih dulu mengajak IESR untuk memberikan pelatihan kepada sejumlah dnas terkait pengembangan kemandirian energy di daerah, lewat EBT. (agung sumandjaya)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.