Enam Poin Sikap Kritis dan Penolakan Warga Paleleh di Palu

Terkait Penandatanganan Tapal Batas Sulteng-Gorontalo

- Periklanan -

PALU-Kepada Radar Sulteng, Ketua Umum Perkumpulan Keluarga Paleleh dan Paleleh Barat (PKPPB) di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Adnan M. Baralemba, S.Pd., M.Si, mengatakan, setelah mendapat berita penandatanganan tapal batas antara Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Gorontalo, pihaknya merasa sangat terkejut.

“ Mengapa tidak, karena seolah-olah ada upaya kejahatan yang dilakukan untuk mengambil sedikit demi sedikit wilayah kami di Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Wilayah ini adalah tanah kelahiran kami anggota Perkumpulan Keluarga Paleleh dan Paleleh Barat (PKPPB) di perantauan, “ kata Adnan Baralemba.

Ditemui di ruang kerjanya, di Sekertariat PKPPB Jln. Tg. Manimbaya Nomor 246a Palu, dan menanyakan bagaimana pandangan atau pendapat ataupun sikap selaku Ketua PKPPB ketika mendengar berita penandatanganan tapal batas wilayah antara Kabupaten Buol khususnya wilayah Kecamatan Paleleh dengan Provinsi Gorontalo tersebut. Adnan menyatakan sangat marah.

“Kami semua anggota PKPPB sangat marah. Karena itu adalah tanah kelahiran kami. Enak saja mengambil sedikit demi sedikit wilayah kami, dan ini bisa-bisa menimbulkan konflik diantara sesama warga masyarakat yang berdomisili di sana, “ ujarnya.

Dikatakan Adnan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng harus serius dan meminta untuk melakukan peninjauan kembali tentang masalah tapal batas tersebut.

- Periklanan -

“ Kami sangat sesalkan mengapa pengambilan keputusan itu terjadi tanpa melibatkan secara keseluruhan siapa-siapa yang seharusnya pantas hadir terkait tentang penetapan tapal batas tersebut. Kami hawatir, jangan-jangan ada sesuatu dibalik itu, “ cetusnya lagi.

Adnan menilai, peristiwa penandatanganan tapal batas yang dilakukan, sebagai potret krisis hukum terkait penegakan keadilan di negeri ini. Masyarakat tidak hanya kehilangan lahan akibat penggeseran tapal batas bahkan bisa-bisa akan kehilangan nyawa akibat dari kebijakan terkait penandatanganan tapal batas tersebut.

“ Masalah ini tidak bisa dibiarkan harus ada upaya yang adil yang dilakukan oleh pihak pemerintah, dan saya selaku perwakilan dari PKPPB menolak segala bentuk pelanggaran terhadap konsep demokrasi yang kita anut dan telah dijadikan pijakan bangsa Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan, “ tegas Adnan, yang juga Ketua Biro Penelitian dan Iptek di Pengurus Besar – Ikatan Keluarga Indonesia Buol (PB-IKIB), dan Dewan Pembina Ikatan Guru Indonesia (IGI) Pusat, dan Dewan Pakar IGI Provinsi Sulawesi Tengah.

Oleh karena itu, PKPPB menyatakan sikap, 1. Menolak hasil penandatanganan tapal batas yang dilakukan terkesan dilakukan hanya sepihak. 2. Menerima hasil kesepakatan bersama diantara kedua belah pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo asalkan kedua belah pihak tetap merujuk bukti-bukti yang ada sebagai pertimbangan penetapan tapal batas.

Selanjutnya, 3. Meminta Pemerintah untuk mencabut kembali penetapan tapal batas antara Provinsi Sulawesi Tengah (Kabupaten Buol) dengan Provinsi Gorontalo. 4. Mendesak Pemerintah untuk segera menyelesaikan sengketa tapal batas. 5. Mendesak Polri untuk independen dalam menangani permasalahan yang muncul akibat tapal batas. 6. Mendesak Pemerintah untuk melindungi kebebasan masyarakat di wilayah Kecamatan Paleleh khususnya yang berada di wilayah tapal batas.

“ Kami bersyukur, pemerintah kita di wilayah Sulawesi Tengah sudah mulai tergerak hatinya untuk menyelesaikan tapal batas tersebut. Semoga apa yang dilakukan pada hari Selasa 22 Juni 2021 diskusi tentang tapal batas oleh Pemkab Buol, anggota DPRD Sulteng dan Gubernur Sulteng walau terkesan lambat kami dari PKPPB optimis dengan kehadiran Bung Cudi dan putra Paleleh dari DPRD Sulteng H. Zainal Daud beserta kesungguhan Pemerintah Kabupaten Buol akan membuahkan hasil sesuai harapan kita semua, aamiin, “ pungkasnya.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.