Eksespsi Mantan Direktur PDAM Donggala, Tindakannya Didasari Perbup

- Periklanan -

Mantan Direktur PDAM Donggala Arifin Abdul Rahim mengikuti sidangdi PN Palu. (Foto: cdy)

PALU – Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima dan batal demi hukum, itulah  salah satu isi permohonan dalam surat eksepsi atau nota keberatan terdakwa Arifin Abdul Rahim yang dibacakan dihadapan majelis hakim dalam sidang, Senin (13/11).

Terdakwa Arifin Abdul Rahim yang disidangkan terkait dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Anggaran PDAM Donggala Tahun 2016 ini, mengajukan eksepsi karena keberatan terhadap dakwaan penuntut umum, yang telah dibacakan dalam sidang, Selasa (7/11) lalu.

Elvis DJ Katuwu SH MH kuasa hukum terdakwa yang membacakan uraian hingga permohonan eksepsi dari mantan direktur utama PDAM Donggala tersebut. Dihadapan majelis hakim Elvis DJ Katuwu menyatakan,  bahwa dalil surat dakwaan penuntut umum yang dituduhkan kepada Arifin Abdul Rahim sangat keliru.

Perbuatan atau tindakan terdakwa yang diuraikan penuntut umum dalam dakwaannya tidak mengandung fiktif, mark up maupun mark down. Karena semuan tindakan yang dilakukan terdakwa selaku Dirut PDAM Donggala di  tahun itu, memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Bupati Donggala Nomor 20 Tahun 2016 tentang pengesahan perubahan rencanan kerja pendapatan dan belanja PDAM Donggala Tahun 2016.

- Periklanan -

“Sehingga lampiran Perbup Donggala yang kita ajukan dalam eksepsi patut dicermati secara objektif,” ungkap Elvis sapaan akrab pengacara yang juga pernah menangani kasus heboh di Kota Palu soal sendal jepit.

Mengapa demikian, karena kata Elvis tindakan atau perbuatan yang dilakukan terdakwa telah dilakukan  berdasarkan hukum. Selain itu tuduhan penuntut umum juga tanpa didasari bukti hukum yang jelas, seperti didukung oleh fakta perhitungan yang merupakan rekomendasi BPK tentang adanya kerugian negara.

“Maka secara hukum jika terjadi kekeliruan dalam tindakan terdakwa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selaku dirut PDAM Kabupaten Donggala, tentunya itu kesalahan administrasi,” terangnya.

Kesalahan Administrasi itu, lanjut Elvis harus dibetulkan sesuai prosedure administrasi padal pengadilan tata usaha negara (TUN). Sehingga dalam perkara yang dijeratkan kepada terdakwa Arifin Abdul Rahim terlalu premature jika diproses berdasarkan UU Tipikor, sesuai penegasan dalam asas ultimum remedium, bahwa upaya hukum pidana adalah merupakan obat terakhir.

“Surat dakwaan penuntut umum juga tidak didasari adanya hasil audit yang menegaskan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara. Dan secara tegas, instansi yang berwenang melakukan audit keuangan negara adalah badan pemeriksa keungan (BPK),” tegas Elvis.

Dari sebagian uraian keberatan itulah, sehingga kuasa hukum terdakwa memohon majelis hakim  menyatakan eksepsi keberatan terdakwa  diterima, menyatakan PN Klas IA/PHI/Tipikor Palu tidak berwenang mengadili perkara tersebut dan menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum   terhadap terdakwa  batal demi hukum dan tidak dapat diterima. (cdy)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.