Eksepsi Mantan Direktur PDAM Donggala Ditolak Hakim

- Periklanan -

Mantan Direktur PDAM Donggala Arifin Abdul Rahim mengikuti sidangdi PN Palu. (Foto: cdy)

PALU-Majelis hakim menolak permohonan eksepsi atau nota keberatan terdakwa dugaan korupsi, yang juga mantan direktur PDAM Uwelino Donggala, Arifin Abdul Rahim SSos terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum, dalam sidang agenda pembacaan putusan selah, Kamis (23/11) .

Putusan selah itu dibacakan hakim ketua, Elvin Adrian SH MH didampingi dua hakim anggota, Darmansyah SH MH dan Jult Mandapot AKT. Terdakwa Arifin Abdul Rahim terjerat dugaan korupsi penyalahgunaan dana operasional PDAM Uwelino Donggala tahun 2016.

Dia mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum sejak sidang perdana dihelat dua pekan yang lalu. Namun keberatannya itu ditolak. Pertimbangan majelis hakim karena dalil-dalil keberatan terdakwa, telah masuk dalam pokok perkara yang selanjutnya perlu dibuktikan dalam pemeriksaan di persidangan.

- Periklanan -

Seperti mengenai siapa yang berhak melakukan audit pemeriksaan kerugian negara. Dalam pertimbangan majelis hakim, BPK merupakan institusi yang berwenang menghitung kerugian, tetapi institusi selain BPK juga berhak melakukan pemeriksaan atas adanya dugaan kerugian negara, sehingga apakah selanjutnya dalam perkara itu terdapat kerugian negara, itulah yang perlu dibuktikan selanjutnya di dalam pemeriksaan pokok perkara.

“Ada tidaknya kerugian negara sudah termasuk dalam pokok perkara yang harus dibuktikan kemudian oleh penasehat hukum terdakwa. Sehingga pengadilan berwenang memeriksa pokok perkara,” ungkap Elvin Adrian

Selanjutnya mengenai pemeriksaan perdana yang tidak dihadiri kuasa hukum terdakwa yang juga menjadi keberatan dalam eksepsi terdakwa menurut Majelis Hakim hal itu telah diterima oleh terdakwa dan pada intinya terdakwa juga telah mengakui dan membenarkan surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum. “Dengan itu majelis hakim menyatakan nota eksepsi atau keberatan terdakwa Arifin Abdul Rahim tidak dapat diterima,” kata Elvin Adrian lagi.

Sehingga dalam putusannya, majelis hakim memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara itu, ke agenda selanjutnya. Karena ditolak, majelis hakim memerintahkan agar sidang lanjutan pemeriksaan pokok perkara itu dihelat pada Senin (27/11) mendatang.

“Kita gelar seminggu dua kali ya sidang, Senin dengan Kamis,” tutup Elvin Adrian. (cdy)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.