Portal Berita Online koran Harian Umum Radar Sulteng. Berbasis di Palu, Sulawesi Tengah dan merupakan Jaringan Media Jawa Pos National Network (JPNN)

Ekonomi Kerakyatan ‘Nyata’ di Kabupaten Sigi

Oleh : Dr. Samuel Y. Pongi, SE, M.Si.

MEMASUKI usia ke-11 (sebelas) tahun Kabupaten Sigi pada tanggal 24 Juni 2019 yang diperingati hari ini Sabtu, 29 Juni 2019 dan 4 (empat) tahun Pemerintahan Iwan-Paulina banyak hal yang berubah dalam wajah mungilnya. Tema HUT tahun ini adalah dengan semangat HUT ke 11 kita wujudkan Kabupaten Sigi yang maju, mandiri berbasis ekonomi kerakyatan melalui penegakan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Perubahan mendasar terlihat dari sektor infrastruktur, pendidikan dan kesehatan yang berdampak positif pada sektor ekonomi. Walaupun pasca bencana semua berubah kembali karena hancurnya beberapa titik infrastruktur yang baru dibangun, seperti sekolah, rumah sakit, puskesmas bahkan jalan dan jembatan.

Kabupaten Sigi dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya, mengusung konsep Ekonomi kerakyatan. Kabupaten Sigi satu satunya kabupaten yang tidak mempunyai wilayah laut sehingga ekonomi kerakyatan merupakan pondasi yang baik dilakukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakatnya. Ekonomi kerakyatan menurut Konvensi ILO 169 tahun 1989 adalah ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahankan kehidupannnya.

Prof. Mubyarto dan Bapak Adi Sasono, mantan Menteri Koperasidan UKM jaman Habibie, istilah ekonomi kerakyatan berarti upaya memberdayakan (kelompok/satuan) ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat banyak (rakyat). Moh. Hatta Proklamator Indonesia yang juga kita kenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia menyatakan bahwa Koperasi adalah Soko Guru perekonomian bangsa dan merupakan Pilar utama ekonomi kerakyatan, karena Koperasi merupakan Badan Usaha dari Rakyat, oleh Rakyat dan untuk Rakyat.

Koperasi mengajarkan masyarakat untuk mengembangkan potensi sumber daya secara mandiri demi terciptanya kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kemudian M. Azrul Tanjung lebih jauh berpendapat bahwa memajukan UMKM dan menjadikannya sebagai basis ekonomi rakyat akan berdampak langsung bagi terciptanya stabilitas dan kemandirian ekonomi. UMKM juga dapat menjadi fundamental ekonomi karena sebagian besar aktivitas ekonomi masyarakat banyak diperankan unit UMKM di semua sektor, alasan lain UMKM umumnya mampu bertahan saat krisis ekonomi terjadi.

Menilik pendapat-pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ekonomi kerakyatan adalah bagaimana masyarakat local terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan potensi sumberdaya lokal demi mencapai kesejahteraan bersama. Awalnya banyak pihak yang meragukan gagasan ini dapat dilakukan di Kabupaten Sigi namun akhirnya masyarakat-lah yang merasakan konsep ini nyata di tengah masyarakat.

Beberapa poin keberhasilan yang sempat dicatat diluar ekonomi kerakyatan tetapi berkaitan dengan tata kelola pemerintahan adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Tahun 2018 LPPD Kabupaten Sigi mendapat rangking 1 (satu) dan terus dipertahankan sampai tahun 2019. Dalam hal pengelolaan keuangan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan daerah tahun 2018 sampai tahun 2019 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang tentu kita berharap keberhasilan ini dapat dipertahankan.
Bagaimana dengan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Sigi..?
Upaya pengembangan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Sigi tertuang pada Program Percepatan Unggulan Daerah, yakni: Percepatan Peningkatan Pembangunan (Jalan, Jembatan, Irigasi, Air bersih, dll); Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan melalui Koperasi berbasis pertanian dan UMKM di setiap kecamatan; Pupuk, Obat-obatan, bibitmurah, bantuan 150 Handtraktor dan 1.000 ekor ternak tiap tahunnya untuk kelompok tani dan pelayanan kesehatan keliling gratis untuk hewan ternak dan Mengutamakan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal. Dari program tersebut terjadi sinergitas yang positif sehingga membawa pengembangan ekonomi kerakyatan yang “NYATA” di Kabupaten Sigi.
Untuk mengukur keberhasilan ekonomi kerakyatan di kabupaten sigi salah satu alat ukurnya adalah data makro ekonomi yang dikeluarkan oleh lembaga vertikal yang bertanggungjawab berkaitan data yakni Badan Pusat Statistik (BPS). Data BPS menunjukan bahwa Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Sigi bergerak Positif, dimana Angka Usia Harapan Hidup pada tahun 2016 sebesar 68,69 naik menjadi 68,72 pada tahun 2017.

Rata-rata lama sekolah tahun 2016 sebesar 8,21 menjadi 8,22 tahun 2017 dan harapan lama sekolah tahun 2016 sebesar 12,31 naik menjadi 12,51 tahun 2017. Presentase kemiskinan pun terus bergerak positif, terjadi penurunan angka kemiskinan tahun 2016 tercatat sebesar 12,76 persen menjadi 12,66 persen pada tahun 2017.

Tingkat pengangguran juga menunjukan trend positif tahun 2016 sebesar 3,81 persenturun menjadi 2,69 persen pada tahun 2017. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dari Rp 7,36 triliun tahun 2016 naik menjadi Rp 7,93 triliun pada tahun 2017. Pendapatan perkapita pertahun yang pada tahun 2016 sebesar Rp 31,7 juta naik menjadi Rp 33,8 juta.

Pertumbuhan ekonomi juga naik tahun 2016 sebesar 5,61 persen menjadi 5,62 persentahun 2017. Dari keseluruhan angka di atas berdampak positif pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2016 sebesar 65,95 naik menjadi 66,72 tahun 2017.

Selain angka IPM kita juga dapat melihat dari pertumbuhan IPM tahun 2016 sebesar 0,92 naik menjadi 0,93 tahun 2017 artinya tingkat kecepatan pengurangan ketertinggalan Kabupaten Sigi tahun 2017 0,93 poin. Mengapa bukan data tahun 2018 yang ditampilkan..??? Karena data BPS selalu dirilis sekitar bulan Oktober tahun berjalan, artinya untuk data 2018 atau data sesudah gempa akan terlihat saat publikasi BPS tahun 2019.

Bagaimana dengan kontribusi Dinas Koperasi dan UMKM terhadap ekonomi kerakyatan..???
Sejak tahun 2017, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sigi telah memberikan kontribusi secara nyata terhadap pengembangan perekonomian 54 Unit Koperasi dan 29.615 unit UMKM. Dengan segala keterbatasan anggaran, kontribusi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sigi salah satunya melalui Fasilitasi Sarana dan Peralatan Kerja UMKM, yang hingga tahun 2019 telah diberikan kepada 336 UMKM di 15 kecamatan di Kabupaten Sigi dan dari bantuan ini mempekerjakan 2.295 orang.

Pemberian Fasilitasi Sarana dan Peralatan Usaha bertujuan memberikan stimulant kepada UMKM dan anggota kelompoknya untuk bekerja dan memberikan manfaat ekonomi bagi Keluarganya. Pemberian Fasilitasi Sarana dan Peralatan Usaha bagi UMKM juga bertujuan untuk menekan jumlah pengangguran, yang dalam hal ini Kontribusi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sigi terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja di Kabupaten Sigi sebesar 2,11 persen.

Dari data tersebut maka jelas terlihat bahwa Seluruh OPD telah bekerja maksimal untuk mewujudkan Visi pemerintah daerah 2016 – 2021 yakni terwujudnya Kabupaten Sigi yang Maju, Mandiri Berbasis Ekonomi Kerakyatan, dengan Misi, 1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; 2. Meningkatkan ekonomi berbasis kerakyatan; 3. Penegakan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta Supremasi Hukum dan HAM; 4. Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan harmoni sosial; 5. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan.

Pengejawantahan Misi 1 dan 2 dilakukan untuk memenuhi serta meningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga percepatan pelaksanaan dilakukan dengan Program Inovasi Pemerintah daerah Kabupaten Sigi yaitu Program “Sigi Masagena”. Diharapkan dengan peningkatan kualitas Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan serta dengan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan maka Masyarakat Kabupaten Sigi dapat Masagena (berkecukupan) kehidupannya.

Penjabaran Misi 3 dan 4, dilakukan untuk membentuk karakter positif Aparatur Sipil Negara dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat serta membentuk toleransi, harmonisasi dan kebersamaan masyarakat dalam membangun Kabupaten Sigi dengan berlandaskan Iman dan Taqwa. Percepatan pelaksanaan program ini melalui Program Inovasi Daerah yaitu “Sigi Religi”. Program Sigi Religi yang terus berjalan sampai ke tingkat masyarakat adalah : untuk Umat Muslim dengan Program “Sigi Berdzikir” dan untuk Umat Nasrani dengan Program “Sigi Beribadah”.

Penjabaran Misi ke -5 dilakukan percepatannya melalui Program Inovasi Daerah yaitu “Sigi Hijau”. Program ini bertujuan memanfaatkan sumberdaya alam Kabupaten Sigi demi sebaik-baiknya kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga dan melestarikan Sumberdaya Alam yang dimiliki oleh Kabupaten Sigi. Hal ini dilandasi karena Kabupaten Sigi yang luas wilayah nya sebagian besar hutan, maka diharapkan masyarakat dapat hidup sejahtera dengan memanfaatkan hasil hutan dan terus menjaga kelestariannya.

Secara kasat mata pun terlihat keberhasilansektorinfrastrukturdengan tembusnya roda 4 di ibukota kecamatan yang selama ini terisolir yakni Kecamatan Lindu dan Kecamatan Pipikoro beberapa waktu yang lalu, bahkan roda 4 sudah sampai di tapal batas Sulteng-Sulsel di Desa Kalamanta Kecamatan Pipikoro (Kabupaten Sigi).

Bencana gempa bumi 28 September 2018 membuat keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sigi mengalami distorsi hebat, yang semula terlihat nyata akhirnya mengalami Blur. Infrastruktur yang dulunya terlihat kokoh semua menjadi hancur. Dengan masuknya bantuan dari Pemerintah Pusat, NGO dan lembaga donor diharapkan mampu membuat Kabupaten Sigi segera bangkit dan pulih dari keterpurukan.

Di usia ke-11 tahun ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi berkomitmen untuk terus bekerja secara optimal demi bangkitnya ekonomi Kabupaten Sigi pasca bencana. Hal ini tentu akan semakin mudah tercapai dengan kerjasama seluruh unsur pemerintah, masyarakat (termasuk NGO) dan dunia usaha.

*) Penulis adalah Kadis Koperasi dan UMKM Kabupaten Sigi.

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.