Portal Berita Online koran Harian Umum Radar Sulteng. Berbasis di Palu, Sulawesi Tengah dan merupakan Jaringan Media Jawa Pos National Network (JPNN)

Dugaan Temuan Penyelewengan Dana di 32 Sekolah

Korupsi Dana BOS Morut 2017, Dugaan Kerugian Negara Rp 968 Juta

PALU – Jumlah dugaan kerugian negara yang timbul dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Morowali Utara (Morut) Tahun 2017 sebesar Rp 968 juta lebih. Kasus Tipikor ini, sementara dalam tahap penyidikan umum (dik umum) oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Tengah Drs M Rum SH MH, melalui Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulteng Edward Malau SH MH, menegaskan bahwa jumlah dugaan kerugian negara yang timbul dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Morowali Utara (Morut) Tahun 2017, sebesar Rp 968 juta lebih (bukan Rp 968 miliar seperti diberitakan sebelumnya). “Dugaan kerugian itu, dari jumlah total bantuan sebesar Rp. 17.8 miliar yang diperuntukan untuk 149 sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD), dan 44 sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP),” kata Aspidsus Edward Malau ditemui beberapa waktu lalu.

Dikatakannya, jumlah dugaan kerugian negara yang timbul tersebut masih bersifat sementara. Hal tersebut sebagaimana berdasarkan temuan hasil auditor Inspektorat Kabupaten Morowali Utara TA 2017, dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tim Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, TA 2017, dalam pertanggungjawaban atas penggunaan dana BOS Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2017. “Dugaan sementara kerugian negara itu hasil perhitungan auditor untuk 32 sekolah yang ditemukan bermasalah,” terangnya.

Pada pemberitaan sebelumnya dijelaskan Edward Malau, perkara ini berawal terjadi pada tahun 2017 silam. Di tahun itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morut mendapatkan bantuan dana BOS sebesar Rp 17.8 miliar. Dana BOS itu disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Sulteng melalui Kas Daerah Provinsi Sulteng dan langsung ke rekening masing-masing sekolah penerima bantuan di Bank Pembangunan Sulteng. Penyaluran bantuan itu dilakukan melalui empat tahapan tri wulan.

“Sementara untuk pelaporan pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban dana BOS tersebut dikelola langsung oleh tim BOS sekolah. Tim Bos sekolah ini, terdiri dari kepala sekolah dan bendahara sekolah,” jelas Edward.

Dikatakannya, setiap pelaporan pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban bantuan itu, harus mengacu pada beberapa ketentuan, yakni Permendikbud No. 26 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Mendikbud No. 8 tahun 2007 tentang petunjuk BOS, serta surat edaran Mendagri No. 910/106/SJ/2017, tanggal 11 Januari 2017 tentang petunjuk teknis (juknis) penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban dana BOS Satuan Pendidikan Negeri oleh Kabupaten/Kota.

“Namun berdasarkan laporan hasil pemeriksaan auditor Inspektorat Kabupaten Morowali Utara TA 2017, dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tim Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, TA 2017 terdapat temuan-temuan dugaan penyelewengan dana dalam pertanggungjawaban atas penggunaan dana BOS Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2017,” kata Edward lagi.

Rekomendasi hasil auditor dan LHP BPK RI tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan. Ternyata terhadap penggunaan dana BOS maupun pertanggungjawaban yang diajukan dalam laporan pertanggungjawaban dana BOS ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni petunjuk BOS dan petunjuk teknis (juknis) penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban dana BOS Satuan Pendidikan Negeri oleh Kabupaten/Kota.

“Karena tidak sesuai, akhirnya berindikasi pada terjadinya dugaan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan hasil perhitungan sementara auditor, dugaan kerugian negara yang timbul itu, sebesar Rp. 968 juta lebih. Ini temuan terhadap 32 sekolah,” terang Edward yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Samosir, Sumatera Utara.

Saat ini tim penyidik Kejati Sulteng terus mempercepat proses penyidikan perkara tersebut guna lebih terang dan akan ditingkatkan ditahap penyidikan khusus (dik khusus). Ramadan kemarin, penyidik telah memeriksa beberapa saksi. Selanjutnya sebagaimana komitmen penyidik akan melanjutkan pemeriksaan saksi setelah lebaran Idul Fitri. Dugaan tindak pidana korupsi ini menyangkut dana BOS, mereka yang harus dimintai keterangan sebagai saksi terdiri dari kepala sekolah beserta bendahara sekolah, termasuk yang lebih menuai sasaran pemeriksaan tim penyidik, adalah beberapa dari pihak di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbus) Kabupaten Morut. (cdy)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.