Dua Opsi Pengenaan Sanksi pada Manajemen PLTU MPanau

- Periklanan -

Peserta rapat sedang mendengarkan paparan penerapan sanksi terhadap pengelola PLTU Mpanau yakni PT PJPP. Rapat terlihat sangat dinamis untuk mencari solusi terbaik, yang digelar di ruang Polibu kantor Gubernur Sulteng, Jumat (21/7). (Foto: Muchsin Sirajudin)

PALU-Keberadaan operasional PLTU Mpanau, yang berada di Kelurahan Mpanau Kecamatan Tawaeli Kota Palu kini memasuki babak baru, yakni pembacaan penerapan sanksi oleh Gubernur Sulteng.

Penerapan sanksi untuk PLTU Mpanau yang dikendalikan oleh PT Pusaka Jaya Palu Power (PT PJPP) dibacakan Ketua Tim Terpadu yang dibentuk Gubernur Sulteng sejak Desember 2016 yang lalu, Ir H Abd Rahim, yang juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulteng.

Dalam pembacaan penerapan sanksi, yang digelar di ruang Polibu kantor Gubernur Sulteng Jumat (21/7), dipimpin Asisten II Pemprov Sulteng, Dr Elim Somba. Menurut Elim, untuk pemberian sanksi Tim Terpadu yang dibentuk Gubernur atau memaparkan hasil penelitian Tim Terpadu selama ini kepada pihak-pihak terkait, terutama kepada LSM Revolusi Hijau yang melaporkan kasus ini ke Gubernur, dan masyarakat terkena dampak PLTU yang berada di sekitar PLTU.

“Setelah pembacaan penerapan sanksi ada tahapan pemberian rekomendasi sanksi yang akan diberikan oleh Gubernur Sulteng kepada pengelola PLTU Mpanau yaitu PT PJPP. Tentu saja, rekomendasi itu sudah melalui tahapan laporan dan kesepakatan, “ jelas Elim Somba.

- Periklanan -

Dalam paparan sanksi terhadap PT PJPP sebagai pengelola PLTU, kata Ketua Tim Terpadu Abd Rahim, hingga batas akhir kesepakatan PT PJPP belum menindaklanjuti secara penuh tujuh butir kesepakatan, antara PT PJPP dengan Pemkot Palu. Bahwa perlu penerapan sanksi kepada PT PJPP atas pelanggaran peraturan Lingkungan Hidup. Kedua, merekomendasikan sanksi yang dikeluarkan oleh Gubernur yaitu menerapkan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Lingkiungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Lingkungan hidup kepada PT PJPP atas pelanggaran peraturan lingkungan hidup.

Alternatif kedua, penutupan dan penghentian operasional PT PJPP. Di alternatif sanksi ini mengadopsi keinginan masyarakat, pertama bahwa PT PJPP belum mengalihkan kebisingan ke dalam tanah untuk menurunkan tingkat kebisingan. Kedua, pihak PT PJPP belum menutup seluruhnya fly ash/bottom ash. Ketiga, PT PJPP belum memiliki izin penimbunan limbah B3, dan izin pemanfaatan limbah B3. Keempat, PT PJPP belum melakukan pengukuran emisi gas. Kelima, PT PJPP belum melakukan proses pembongkaran batu bara, karena masih menggunakan dum truck.

Menurut tim, yang merujuk pada Permen Nomor 2 Tahun 2013. Penerapan sanksi itu adalah 1. Teguran tertulis. 2. Paksaan pemerintah. 3. Pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan. “Alternatif sanksi yang ditawarkan ada dua, pertama sanksi diterapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kedua, sanksi berdasarkan keinginan masyarakat, “ terang Elim Somba, dalam penegasannya di rapat tersebut.

Tetapi Walhi memberi masukan bahwa sebelumnya ada pernyataan dari Kajian Lingkungan Hidup Kota (KLHK) Palu menegaskan telah terjadi pencemaran lingkungan di PLTU, namun oleh tim peneliti dari Universitas Tadulako (Untad) yang bekerjasama dengan KLH Kota setelah dibentuknya Tim Terpadu mengatakan abu fly ash masih berada di ambang batas, yang maksimalnya 40 persen.

“Mestinya pemerintah harus tegas. Ini yang kami minta. Sudah ada data KLHK bahwa telah terjadi pencemaran, tetapi perkembangan terakhir ditemukan bahwa abu fly ash maupun bottom ash masih berada diambang batas. Karena itu kami meminta dengan tegas supaya Gubernur menutup operasional PLTU, “ kata Abd Haris dari Walhi.

Namun pernyataan Abd Haris itu dinetralisir oleh pimpinan rapat, Elim Somba, bahwa kesimpulan-kesimpulan Tim Terpadu berdasarkan data, misalnya data dari Prof Mapiratu, peneliti senior Untad. Namun yang dilihat adalah perkembangan terkini. “Mungkin ada perubahan dan perbaikan yang terjadi di lokasi, ” tandas Elim.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.