alexametrics DPRD Sulteng Hearing PT. Poso Energy – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

DPRD Sulteng Hearing PT. Poso Energy

Sawah Terendam, Ternak Mati, Hingga Ancaman Situs Budaya

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PALU-Lama ditunggu untuk menggelar hearing atau rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Sulteng dengan PT Poso Energy. Sebagai pihak yang dinilai bertanggungjawab atas terjadinya tudingan perubahan ekosistem sebagai dampak dari pengerukan sungai Poso oleh PT. Poso Energy pelaksana proyek pembangkit listrik di PLTA Sulewana Poso.

Ketua Komisi III DPRD Sulteng Bidang Pembangunan, Ir. Sonny Tandra memimpin langsung jalannya RDP yang dihadiri oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng terkait, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Lingkungan Hidup Sulteng, Dinas ESDM, Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) 3, Badan Perbendaharaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulteng, Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air (Cikasda), bersama beberapa pimpinan perusahaan terkait yakni, PT Poso Energy, PT SEI, dan PT GNI yang bergerak di bidang kelistrikan, dan PT. PLN Tbk.

Pimpinan OPD Pempov Sulteng tidak menghadiri hearing atau RDP kemarin karena di waktu yang bersamaan sedang mengikuti rapat bersama Gubernur Sulteng H. Rusdy Mastura di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng. Sehingga pimpinan OPD hanya diwakili oleh pejabat yang ditunjuk, tetapi memahami persoalan yang saat ini dihadapi PT Poso Energy.

Begitu juga anggota DPRD Sulteng, tidak semua yang hadir kemarin. Anggota Komisi III banyak yang masih berada di wilayah Dapilnya masing-masing, dan ada yang masih berada di Jakarta mengikuti kegiatan partai, juga ada yang izin karena melaksanakan tugas lainnya. Hanya yang hadir di RDP ini Ketua Komisi III Sonny Tandra, dan anggotanya Sri Atun, serta Muhaimin Yunus Hadi dari Dapil Poso.

Manajemen PT Poso Energy, sebagai pihak yang bertanggungjawab dipermasalahan yang disinyalir berdampak hancurnya habitat sungai Poso, tergerusnya cagar budaya lokal Poso menjadi pihak yang banyak dicecar pertanyaan oleh Ketua Komisi III Sonny Tandra dan beberapa anggota Komisi III di antaranya Muhaimin Yunus Hadi, keduanya anggota DPRD Sulteng dari Daerah Pemilihan (Dapil) Poso, Tojo Ununa (Touna) Morowali, dan Morowali Utara (Morut).

Pada kesempatan itu, Sonny Tandra banyak menggali informasi manajemen PT Poso Energy dengan berbagai pertanyaan yang sudah lama ingin ditanyakan, disebabkan beberapa kali rencana hearing ini terunda, bahkan tertundanya sekitar dua tahunan, sehingga Sonny memiliki banyak referensi yang didapatkannya saat turun lapangan secara langsung ke wilayah sungai Poso, yang dikolaborasi informasinya saat menggelar reses bersama konstituen (masyarakat pemilihnya) di Kabupaten Poso.

Pertanyaan yang mengemuka dari Sonny adalah sosialisasi mengenai pekerjaan proyek kepada masyarakat, terjadi pergantian jembatan Pamona yang merupakan salah satu situs Cagar Budaya, terganggunya geopark, terganggunya keberlangsungan kehidupan ikan endemik seperti sidat dan ikan mas sungai Poso yang terkenal itu (harga sidat Rp 150 ribu per kg, dan ikan mas Sungai Poso kini dijual Rp 100 ribu per kg), hanya mereka yang berduit yang bisa mencicipi ikan yang tinggi proteinnya ini. Kemudian terganggunya adat gotong royong menangkap ikan oleh warga Poso yang bermukim di sepanjang sungai Poso. Juga terancam rusaknya Gua Pamona. Serta terganggunya aktivitas penangkaran ikan sidat.

“Apakah proyek ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat ? Dan mengapa PT Poso Energy melakukan pengerukan sungai yang membuat beberapa kerusakan di sana di antaranya gua Pamona. Karena pengerukan ini kami yang lihat langsung, bukan mendengar katanya dan katanya, bahkan telah terjadi kenaikan air di sana. Hingga sawah dan kebun masyarakat kini tidak bisa dipakai lagi. Orang memancing tidak bisa lagi, dan kerbau mati karena perubahan ekosistem. Apakah ini perintah langsung dari manajemen, atau ini kekeliruan dari operator ? Yang pasti itu fakta, kami melihat langsung dilakukannya pengerukan oleh Poso Energy. Bagaimana respon dari PT Poso Energy, dan bagaimana ganti rugi dari PT Poso Energy,” beber Sonny Tandra.

Sedangkan Muhaimin, menanyakan soal kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diberikan PT Poso Energy kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso seperti apa. Selanjutnya, bagaimana CSR yang diberikan oleh perusahaan ini.

Atas pertanyaan di atas, Irma Suriani salah satu top manajemen PT Poso Energy menjelaskan secara lugas desain perencanaan, awal pekerjaan, operasional, proses mendapatkan izin, hingga perencanaan-perencanaan kedepan dari hulu hingga hilir sungai Poso.

“Proyek ini mulai dilakukan sejak 2016, dan sudah melalui proses sebuah perusahaan yang akan bergerak di wilayah perairan. Termasuk melakukan kajian lingkungan dan Amdalnya. Proses ini sangat panjang, dan telah mendapatkan legalisasi perizinan oleh pemerintah. Hanya saja di kemudian hari dalam operasionalnya perusahaan ini, masyarakat sekitar banyak yang protes. Tetapi suatu saat nanti, operasional ini akan menuju kepada habitat dan ekosistem ke kehidupan yang normal kembali, “ demikian Irma Suriani dalam penjelasannya kepada Komisi III.

Abd Raaf M, dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Sulteng, menjelaskan pertanyaan Sonny Tandra soal desain pembongkaran dan pembangunan jembatan Pamona kembali. Bahwa proyek itu sudah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Beberapa kali dilakukan rapat dan sosialisasi. Hingga pihak Dinas Bina Marga menanyakan bagaimana gambar desain jembatan ini, apakah setuju atau bagaimana. Ternyata masyarakat setuju. Hingga dibangunlah jembatan tersebut.

“Yang melakukan transaksi perencanaan adalah tim, dari Badan Keuangan dan Aset Daerah. Ada dua penilaian disini yaitu, penilaian pemerintah dan penilaian publik. Penilaian dari pemerintah itu Cipta Karya. Kalau kami dari Bina Marga melihatnya apakah layak dibongkar atau tidak, kami melihat besinya sudah tidak layak, sehingga dilakukan penelitian untuk meniliai,” ujar Abd Raaf.

Oleh Sonny menanggapinya, agar pemerintah dalam hal ini Bina Marga membangun jembatan tetap dengan memperhatikan budaya lokal dan cagar budaya lokal, walaupun jembatan cukup kokoh yang terbuat dari besi. Namun pembangunan jembatan baru ini harus mengedepankan kearifan lokal warga masyarakat Poso.

“Kami berharap jembatan Pamona itu dibangun kembali, di bawahnya itu terbuat dari besi, dan di atasnya itu terbuat dari kayu yang kokoh dan dijadikan salah satu situs Cagar Budaya. Sehingga, jembatan ini bisa dijadikan jujukan pariwisata, secara sosial dan budaya bisa diterima oleh seluruh masyarakat Poso, menjadi cagar budaya,” tegas Sonny.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.