DPRD Sulteng Agendakan Hearing Poso Energi

Terkait Pengerukan Danau dan Pembongkaran Jembatan Pamona

- Periklanan -

PALU – DPRD Sulteng dalam waktu dekat akan menggelar hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan manajemen PT. Poso Energi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng terkait sebagai mitra Komisi III DPRD Sulteng yang membidangi Ekonomi dan Pembangunan.

Salah seorang anggota DPRD Sulteng, Sonny Tandra, asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Poso, Tojo Unauna (Touna), Morowali, dan Morowali Utara (Morut) kepada Radar Sulteng, membenarkan dan menjelaskan, bila Komisi III DPRD Sulteng akan mengagendakan RDP atau hearing dengan OPD Pemprov Sulteng terkait dan manajemen PT. Poso Energy, Senin (27/1).

“Ada tuntutan masyarakat Poso soal jembatan Yono mPamona yang dibongkar untuk pengerukan Danau Poso, yang menurut mereka (masyarakat Poso, red) bahwa jembatan Yono mPamona itu adalah cagar budaya. Tetapi itu saya pelajari tidak masuk dalam cagar budaya,” kata Sonny Tandra, yang baru saja berdiskusi dengan beberapa orang anggota DPRD Poso, berkenaan dengan isu pembongkaran jembatan Yono mPamona.

Menurut Sonny, seperti yang disampaikan masyarakat Poso selama ini, bahwa jembatan Yono mPamona itu akan merusak eksosistem Danau Poso dan memiliki dampak-dampak lainnya.

“Itulah yang sekarang Komisi III DPRD Sulteng sedang mempelajarinya. Apakah betul seperti itu, apakah pengerukan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan aturan atau tidak. Nah, kalau tidak sesuai aturan itulah yang akan kami bicarakan,” sebutnya.

Terkait hearingnya sendiri, tambah Sonny, apa urgennya menggelar hearing dengan menghadirkan manajemen PT. Poso Energi oleh Komisi III. Dikatakannya, DPRD sebagai wakil rakyat ingin melihat apakah pembokaran itu dilakukan akan merusak cagar budaya dan ekosistem lingkungan yang ada di dalamnya.

- Periklanan -

“Karena tuntutan masyarakat yang lalu itu terkait dengan pembongkaran jembatan Yono mPamona, disebut tindakan membongkar cagar budaya. Tetapi setelah saya pelajari ternyata dia tidak masuk dalam cagar budaya,” ujarnya.

Dikatakannya, pengerukan itu yang seksi. Nanti, kalau sampai merusak eksosistem seperti yang masyarakat sampaikan, kemudian dampaknya ternyata lebih banyak negatifnya, maka ini menjadi masalah, dan harus dibahas segera.

“Kami memang belum berani mengambil keputusan sejauh ini. Kami harus pelajari dulu bagaimana proses izin-izinnya, Amdalnya, UKL-UPL-nya bagaimana. Ini sementara kami telaah, “ paparnya.

Mengenai rencana pertemuan atau hearing terhadap manajemen PT. Poso Energy dan mitra OPD dengan Komisi III DPRD Sulteng, pihak DPRD masih mencari waktu yang tepat untuk menghadirkan para pihak terkait.

“Dengan sibuknya, dan padatnya agenda anggota DPRD saat ini, sehingga kami masih mencari waktu yang tepat untuk membahas masalah ini dengan manajemen PT. Poso Energi dan OPD mitra kerja Komisi III DPRD Sulteng, “ ungkapnya.

Dijelaskan Sonny Tandra, tentang maksud dan tujuan RDP atau hearing yang akan dilakukan, tiada lain agar permasalahan pengerukan Danau Poso dan pembongkaran jembatan Yono mPamona menjadi jelas dan terang benderang di tengah masyarakat. “Agar masyarakat merasa puas dengan apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah,“ tandasnya.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.