PARIMO – Desakan dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) akhirnya disahuti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parimo, Senin (9/7). Rekomendasi tersebut dikeluarkan setelah melalui pembahasan yang cukup alot, bahkan rapat bersama sejumlah anggota DPRD tersebut sempat memanas.
Beberapakali rapat diskors oleh wakil ketua DPRD Parimo, Abdul Haris Lasimpara, karena belum tercapainya kesepakatan. Berselang beberapa menit kemudian, dengan mempertimbangkan berbagai hal, disamping itu situasi ruang rapat kian memanas, lembaga DPRD akhirnya mengeluarkan rekomendasi.
Adapun rekomendasi dewan tersebut diantaranya adalah merekomendasikan kepada penyelenggara pemilihan kepala daerah untuk segera memproses dan menyelesaikan segala persoalan dan permasalahan dalam pelaksanaan pilkada yang diduga terstruktur, sistematis dan masif.
Kemudian hal tersebut akan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sulteng dan Bawaslu RI. Juga agar proses tindak lanjut persoakan tersebut akan mendapatkan pengawalan DPRD ke tingkat provinsi dan aliansi masyarakat peduli demokrasi menyiapkan seluruh dokumen, bukti dugaan pelanggaran dan saksi.
Rekomendasi ini bisa digunakan oleh teman-teman AMPD, menindaklanjuti dan mengikuti tahapan-tahapan selanjutnya,”ujar Haris
Setelah rekomendasi tersebut dibacakan, situasi ruang sidang paripurna DPRD kembali tenang. Akan tetapi dari pihak AMPD meminta agar para wakil rakyat tersebut komitmen dengan rekomendasi yang telah dikeluarkan, khususnya dalam hal pengawalan kasus tersebut. (iwn)
Selengkapnya baca di koran Radar Sulteng edisi Selasa (10/7)
