Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

DPRD Palu Soroti Gudang Dalam Kota

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Komisi B DPRD Palu, saat menggelar hearing dengan mitranya, Rabu (19/7). (Foto: Arwansyah)

PALU – Komisi B DPRD Kota Palu kemarin (19/7) menggelar dengan mitra Disperindag Kota Palu. Rapat dipimpin ketua komisi, Thompa Yotokodi. Sementara, dari Disperindag Kota Palu dihadiri Kadis Farid Yotolembah, di damping Kabid Perdagangan Amiruddin dan Kabid Pasar Imran serta beberapa kepala seksi.

Pada kesempatan ini, berbagai isu yang menjadi Tupoksi Disperindag menjadi sorotan komisi B. Di antaranya terkait dengan keberadaan gudang di dalam kota. Yopy Kekung, anggota Komisi B mempertanyakan fungsi pengawasan dari Disperindag  terkaitnya masih banyaknya gudang-gudang yang berada di dalam kota.

“Adanya gudang-gudang di dalam kota ini cukup mengganggu akses masyarakat. Badan jalan juga menjadi rusak karena tidak mampu memikul beban kendaraan (yang mengangkut barang, red),” ujar Yopy.

Hal senada diungkapkan Thompa Yotokodi.  Menurut dia, pada zaman Wakilota Cudi Mastura, ada kebijakan bahwa pergudangan itu disatukan di wilayah kelurahan layanan. “Tapi sy tidak tahu kenapa sampai saat ini gudang-gudang itu masih banyak di dalam kota,” tanya Thompa.

“Pergudangan itu sebesarnya sudah ada lokasinya. Gudang di dalam kota itu harus ditertibkan karena merusak jalan dan sering menimbulkan kemacetan. Dan kewenangan itu ada di Perindag,” ujar Ridwan, anggota Komisi B yang lain.

Ia meminta kepada pihak Disperindag agar secepatnya menyahuti  masukan Komisi B ini, bersinergi denga OPD yang lain seperti Dinas Perhubungan.

Menanggapi  peryataan anggota DPRD ini, Amiruddin, Kabid Perdagangan Disperindag Kota Palu menyatakan, tidak semua gudang harus berada di luar kota. Untuk gudang-gudang berukuran dan kapasitas kecil tetap dibolehkan berada di dalam kota.

“Kami setuju kalau kalau gudang itu di luar kota, tapi untuk gudangnya toko-toko harus di luar kota, kan kasian,” nilainya.

Kepada Komisi B Amiruddin mengungkapkan berbagai persoalan yang dihadapi selama ini terkait dengan pergudangan di Kota Palu. Salah satunya adalah belum adanya regulasi seperti Perda yang mengatur tentang pergudangan tersebut.

Persoalan-persoalan lain yang menjadi sorotan Komisi B adalah hal yang terkait dengan Penanganan PKL dan Optimalisasi Fungsi Pasar, termasuk kontribusi  PAD dari retribusi pasar. Isu lain yang disoroti Komisi B adalah soal Kemetrologian, pengembangan UMKM dan beberapa isu lainnya. (ars)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.